MEDAN, SUMUTPOS.CO -Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut masih terlihat santai menjelang agenda Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018. Padahal, partai-partai lain saat ini tengah sibuk melakukan penjaringan bakal calon (Balon) Gubsu priode 2018-2023.
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumut, Yahdi Khair menyebut pihaknya saat ini masih melihat situasi dan perkembangan di lapangan.
Selain itu, PAN kata dia, tengah mengukur kemampuan nama-nama Balon Gubsu yang sudah mulai bermunculan ke publik.
“PAN bukan diam saja, tapi masih melihat situasi,”ujar Yahdi Khair, Kamis (3/8).
DPW PAN Sumut, lanjut dia, tetap melakukan komunikasi intens dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN tentang pelaksanaan Pilgubsu 2018. Berdasarkan hasil koordinasi, pihaknya diminta untuk membuka pendaftaran penjaringan Balon Gubsu.
“Rencananya bulan ini, waktu itu sempat terlontar wacana akan dibuka penjaringan Juli lalu, karena satu dan lain hal, rencana itu tertunda. Persiapan sedang dimatangkan,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN yang juga Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPW PAN Sumut, Mulfachri Harahap diakuinya PAN saat ini tengah disibukkan dengan sejumlah kegiatan. “Pak Mulfachri rencananya 5 Agustus mendatang akan ke Medan untuk kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Setelah itu akan ada kegiatan silaturahim pengurus, sekalian membahas persiapan pilkada 2018,” sebutnya.
Yahdi juga menepis isu yang menyebutkan bahwa belum dilakukannya penjaringan terbuka Balon Gubsu DPW PAN Sumut karena belum ada ketua defenitif. “Tidak ada kaitannya antara posisi plt ketua dengan penjaringan Balon Gubsu, meski belum buka penjaringan, nama-nama tenar seperti Edy Rahmayadi dan lainnya juga sudah bertanya tentang kapan DPW PAN membuka penjaringan,” tukasnya.
Pengamat Politik, Sohibul Anshor Siregar mengaku tidak begitu percaya dengan sistem penjaringan balon kepala daerah yang dilakukan pengurus partai di tingkat provinsi.
Menurutnya, keputusan akhir siapa yang akan diusung dalam setiap agenda pilkada merupakan keputusan masing-masing ketua umum partai.
“Penjaringan di daerah itu hanya formalitas, dan itu terbukti dari beberapa hasil kepetusan partai,” ungkapnya.
Dia menilai keputusan ketua umum terhadap siapa calon yang akan diusung tergantung kepada dua hal. “Pertama seberapa dekat hubungan calon dengan ketua umum, kedua berapa banyak uang yang bisa dibawa ke Jakarta,” sebutnya.(dik/azw)
