MENITI BAMBU: Para siswa-siswi SMK Negeri 1 Medang Deras saban hari melewati jembatan kecil yang terbuat dari bambu, karena sekolah mereka dibangun di atas lahan hutan mangrove.
BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Komisi C DPRD Batubara menyesalkan suku Dinas Pendidikan Batubara yang membangun SMK Negeri 1 Medang Deras di tengah hutan mangrove. Dampaknya akses jalan yang dilalui para pelajar menuju sekolahnya terkendala.
“Kami tidak pernah diajak berkoordinasi atau sumbang saran atas pembangunan sekolah itu. Mungkin karena sumber dananya dari pusat, mereka merasa mampu menyelesaikan sendiri tanpa harus berkoordinasi dengan kami. Tapi hasilnya ya seperti inilah. Kami sangat sesalkan pembangunan sekolah itu,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Batubara, Amat Muktas kepada wartawan, awal Agustus lalu diruang kerjanya.
Walau menyadari sumber dana dari pusat, namun Komisi C merasakan dampak pahitnya. Sekarang, masyarakat banyak menuding DPRD terlibat dalam pembangunan sekolah itu. Menyikapi itu, Komisi C dalam waktu dekat akan meninjau lokasi sekolah.
“Kami akan tinjau langsung. Walau secara umum saya tahu lokasi dibangunnya sekolah itu, tapi akan lebih baik kami turun dan merasakan betapa susahnya pelajar SMK Negeri 1 menempuh perjalanan setiap hari ke sekolahnya. Saya terkejut, kenapa masih ada kondisi yang seperti itu di Batubara ini. Sepertinya kita berada di dunia lain,” ujar politisi PPP itu.
Ketua Komisi C Kristian Manurung menambahkan, mereka akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemprovsu terkait persoalan sekolah yang di bangun dari anggaran pusat itu. Menurutnya pembangunan infrastruktur menuju sekolah itu masih harus dibicarakan dengan Pemkab Batubara.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa dianggarkan dana pembangunan jalan ke sana. Walau sekarang pendidikan SLTA sederajat sudah berada dalam kewenangan Pemprovsu, tanggung jawab infrastruktur tetap ada di Pemkab Batubara. Saya tahu betul lokasi itu. Dulu pernah dibangun perumahan nelayan di sana, tapi nelayan tidak mau menempatinya,” ungkapnya.
Komisi C berharap, agar ada pernyataan pembangunan jalan menuju sekolah itu sebagai kondisi mendesak (force majeure). Dengan demikian pembangunan bisa lebih cepat karena bisa dilakukan tanpa tender.
“Mudah-mudahan Pemkab Batubara mau mengusulkan anggaran pembangunan itu. Karena pasti biayanya tidak sedikit. Kalau tidak salah, mereka pernah mengalokasikan Rp200 juta untuk bangun jembatan. Nanti saat meninjau lapangan, kita lihat juga mana jembatan yang mereka maksud,” pinta Amat menambahkan. (mag-6/yaa)
