DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang H M Ali Yusuf Siregar diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja camat dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai rendah dalam pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) di Tahun 2023. Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN) Bayu Sumantri Agung dalam keterangan persnya di Lubukpakam, Jum at (4/1).
Bayu menyebutkan, bahwa dampak dari minimnya pencapain PAD diduga sebagai menghambat sebagian besar rencana pembangunan dan program-program yang di susun.
Bahkan sejumlah kegiatan yang sudah dikerjakan oleh pihak rekanan sampai terutang tak mampu dibayar.
“Ini harus ada tindakan tegas Pak Bupati untuk memberikan evaluasi pada camat dan OPD terkait dengan minimnya PAD kita tahun 2023. Kalau tak punya kemampuan copot saja ganti yang mampu. Dan baru kali ini juga rumah bupati sampai didemo rekanan karena tidak mampu bayar oleh dinas terkait,” ucap Bayu.
Bahkan Kecamatan Tanjungmorawa dan Percut Seituan, Sunggal mestinya sebagai penyumbang PAD terbesar malah tidak sesuai target yang sudah direncanakan. Begitu juga kecamatan lain, harusnya pencapain PAD sesuai target yang telah ditetap oleh Pemkab Deliserdang.
Sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, direncanakan sebesar Rp1.591.671.684.311, namun hingga saat ini pencapaian masih jauh dari target sekitar 60 persen dari target.
Sebelumnya Kepala Bapenda Deliserdang Hendra Wijaya mengakui kalau hasil penerimaan PAD hingga bulan November 2023 itu hanya mencapai 56 persen dari target. Atau sekitar Rp700-an miliar.
Sekda Kabupaten Deliserdang Timur Tumanggor sudah bolak balik memanggil Camat dan OPD terkait pencapaian PAD yang masih minim tersebut.
Bahkan Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar pernah marah dengan hasil kinerja camat dan OPD yang minim dalam pencapaian PAD.(btr/azw)
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang H M Ali Yusuf Siregar diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja camat dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai rendah dalam pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) di Tahun 2023. Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN) Bayu Sumantri Agung dalam keterangan persnya di Lubukpakam, Jum at (4/1).
Bayu menyebutkan, bahwa dampak dari minimnya pencapain PAD diduga sebagai menghambat sebagian besar rencana pembangunan dan program-program yang di susun.
Bahkan sejumlah kegiatan yang sudah dikerjakan oleh pihak rekanan sampai terutang tak mampu dibayar.
“Ini harus ada tindakan tegas Pak Bupati untuk memberikan evaluasi pada camat dan OPD terkait dengan minimnya PAD kita tahun 2023. Kalau tak punya kemampuan copot saja ganti yang mampu. Dan baru kali ini juga rumah bupati sampai didemo rekanan karena tidak mampu bayar oleh dinas terkait,” ucap Bayu.
Bahkan Kecamatan Tanjungmorawa dan Percut Seituan, Sunggal mestinya sebagai penyumbang PAD terbesar malah tidak sesuai target yang sudah direncanakan. Begitu juga kecamatan lain, harusnya pencapain PAD sesuai target yang telah ditetap oleh Pemkab Deliserdang.
Sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023, direncanakan sebesar Rp1.591.671.684.311, namun hingga saat ini pencapaian masih jauh dari target sekitar 60 persen dari target.
Sebelumnya Kepala Bapenda Deliserdang Hendra Wijaya mengakui kalau hasil penerimaan PAD hingga bulan November 2023 itu hanya mencapai 56 persen dari target. Atau sekitar Rp700-an miliar.
Sekda Kabupaten Deliserdang Timur Tumanggor sudah bolak balik memanggil Camat dan OPD terkait pencapaian PAD yang masih minim tersebut.
Bahkan Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar pernah marah dengan hasil kinerja camat dan OPD yang minim dalam pencapaian PAD.(btr/azw)
