Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Langkat menyoroti kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat paripurna persetujuan dan pengesahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/7). Selain menilai pendapatan asli daerah (PAD) belum tergarap maksimal, fraksi tersebut juga mendesak perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, hingga penanganan pascabanjir.
Komisi III DPRD Kota Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera menerapkan sistem pemungutan pajak berbasis digital guna menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dinilai menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kembali menjadi sorotan masyarakat terkait pengawasan bangunan yang diduga tidak memiliki izin resmi.
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Dairi mulai mengembangkan usaha sektor peternakan dan perikanan sebagai langkah awal dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sejumlah Organisasi kemahasiswaan seperti HMI, IMM, KAMMI, dan PMII, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Direktur Utama PUD Pasar Kota Medan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dukungan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendorong tata kelola pasar yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.
Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi sorotan serius. Komisi 4 DPRD Kota Medan mendesak penindakan tegas terhadap bangunan bermasalah yang dinilai melanggar aturan perizinan.
Dugaan kebocoran retribusi parkir di Kota Binjai kian mengemuka. Aparat penegak hukum (APH) dari kejaksaan dan kepolisian disebut tengah mendalami potensi dugaan praktik koruptif dalam pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) sektor parkir untuk tahun anggaran 2022 hingga 2024. Sorotan utama kini mengarah pada alur setoran parkir, khususnya pada peran bendahara penerima.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi resmi menjalin kesepakatan strategis dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dairi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Pembangunan sebuah gudang di Jalan Medan–Binjai menuai sorotan dan perhatian masyarakat. Pasalnya, bangunan yang progres pembangunannya telah mencapai sekitar 75 persen itu diduga dibangun tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Pemkab Karo bersama tim gabungan terus mengintensifkan penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di seluruh wilayah. Kegiatan kali ini difokuskan di Kecamatan Simpang Empat, sebagai langkah untuk mewujudkan tertib administrasi bangunan serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaunching aplikasi Elektronik Pajak Bumi Bangunan (e-PBB) untuk membantu dan mempermudah wajib pajak.
Ketua Komisi C DPRD Sumatera Utara, Ronny Reynaldo Situmorang, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak air permukaan umum (APU). Menurut Ronny, sektor ini memiliki potensi besar karena banyaknya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang beroperasi di berbagai daerah di Sumatera Utara (Sumut).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M. Agha Novrian didampingi Sekretaris, para Kepala Bidang dan Kasubag Umum melakukan audiensi ke Kejaksaan Negeri Medan. Kedatangan rombongan Bapenda Kota Medan ini diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Fajar Syah Putra, di ruang kerjanya, Senin (13/10).
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Binjai memberi catatan penting kepada wali kota, atas temuan auditor dalam perencanaan dan penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak rasional, yang berbuntut utang menumpuk puluhan miliar Rupiah.
Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi memimpin apel gabungan perdana yang diikuti jajaran ASN maupun Non ASN hingga pejabat, Senin (24/2/2025). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai menjadi pelaksana dalam apel tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai membentuk panitia khusus pendapatan asli daerah (Pansus PAD), akhir pekan lalu. Ini dilakukan wakil rakyat melihat PAD Kota Binjai yang terus menurun atau tidak tercapai target.
Wakil Ketua I, Sawitma Nasution yang memimpin paripurna pembentukan Pansus PAD tersebut. Dalam rapat paripurna itu, terpilih Darma Malem dari Fraksi Demokrat sebagai Ketua Pansus PAD.
Fenomena menjamurnya warung kopi (warkop) di Kota Medan masih terlihat sampai saat ini. Meski memiliki nilai jual tersendiri bagi Kota Medan dari sektor pariwisata, nyatanya keberadaan warkop di Kota Medan belum mampu digali secara maksimal oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah (PAD) secara signifikan.
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menyelenggarakan sosialisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024, bertempat di Aula Sultan Serdang, Komplek Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Selasa (5/11/2024).
Kelurahan Kota Matsum (Komat) IV, Kecamatan Medan Area, menggelar operasi sisir (Opsir) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke 17 lingkungan yang ada di wilayahnya. Opsir PBB ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PBB.
Bupati Deliserdang H M Ali Yusuf Siregar diminta melakukan evaluasi terhadap kinerja camat dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai rendah dalam pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) di Tahun 2023. Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional ( PAN) Bayu Sumantri Agung dalam keterangan persnya di Lubukpakam, Jum at (4/1).
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan mengharapkan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
Dalam rangka menjaga investasi dan meningkat perekonomianv pasca Covid-19, Presiden Jokowi menegaskan, perlunya dukungan penuh dari aparat hukum terutama kepolisian. Penegasan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya kepada jajaran Polri di Istana Negara, Jakarta, pada 14 Oktober 2022 itu menjadi catatan penting bagi Kepolisian dalam membangun citra yang positif.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Binjai mengakui, pendapatan asli daerah tidak tercapai realisasi setiap tahun. Ini terjadi karena sejumlah hambatan yang dialami oleh BPKAD Kota Binjai.
DAIRI, SUMUTPOS.CO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menandatangani nota kesepahaman dengan tiga universitas swasta yakni Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Universitas Katolik Santo Thomas Medan...
KARO, SUMUTPOS.CO-Bupati Karo Terkelin Berahmana menyampaikan Nota Pengantar Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2020,...
SUMUTPOS.CO - Rencana Menteri Perhubungan (Menhub) menggratiskan uji Kir untuk taksi online, bakal membawa kerugian bagi Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pasalnya selama ini, retribusi...
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemerintah Kota Medan tak mampu mencapai target realisasi pendapatan di tahun anggaran 2016. Proyeksi pendapatan pada PAPBD 2016 Rp5,49 triliun, terealisasi hanya...
SUMUTPOS.COÂ - Maraknya spanduk dan banner promosi produk usaha digandeng dengan iklan layanan masyarakat, seperti himbauan Anti Narkoba dan Tertib Lalu Lintas dari lembaga...
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Guna memaksimalkan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dishub Kota Medan telah mempersiapkan sejumlah terobosan. Satu...
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Wali Kota Medan Dzulmi Eldin diminta melakukan posisi tawar atau melobi pemerintah pusat dalam hal peralihan hak pengelolaan terminal tipe I-A di...
