SUMUTPOS.CO – Sejumlah kepala desa di Kecamatan Tanjung Morawa pusing tujuh keliling. Pasalnya, mareka wajib menyetor biaya Rp12 juta untuk mengikuti acara sosalisasi Alokasi Dana Desa (ADD) ke Bali.
Seperti yang dialami Marwan (49), bukan nama sebenarnya. Ketika ditemui Sumut Pos, Jumat (5/5) dirinya mengaku pusing untuk mencari dana Rp12 juta yang akan disetor ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Deliserdang.
“Seharusnya hari ini (Jumat 5/5) saya harus setor biaya tersebut. Namun, saya tak punya uang, tetapi saya minta ditunda,” bilang kepala desa yang baru terpilih akhir tahun 2016 lalu itu.
Agar dapat mengikut kegiatan sosalisasi ADD yang akan digelar di Bali, pada Senin (8/5) mendatang, Marwan terpaksa mencari utangan. Selain mencari utangan, Marwan terpaksa menjual perhiasan milik istrinya agar dana yang dihutang tak terlalu besar.
“Selain jual perhiasan milik istri juga cari utangan, tak ada istilah tak ada,” terangnya.
Ditambahkannya, diundangan yang diterbitkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Deliserdang, Seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Deliserdang wajib mengikuti sosalisasi ADD yang disebutkan digelar oleh Kementerian Dalam Negeri.
Senada, diungkap Iwan (45), bukan nama sebenarnya. Diakuinya, dirinya sempat mendatangi Camat Tanjung Morawa H Timur Tumanggor untuk minta bantuan.
Namun, tak berhasil bertemu dengan Camat. Bahkan, staf di kecamatan mengatakan, Camat tak memiliki dana sebanyak itu.
“Sempat mau minta tolong sama camat. Camat juga tak punya uang. Terpaksa cari hutangan ke teman dengan bunga 10 persen,” bilang kepala desa tersebut.
Disebutkannya, kegiatan sosalisasi ADD itu akan dilakukan dua gelombang. Gelombang pertama tanggal 8-11 Mei. Kemudian gelombang ke dua, tanggal 13-16 Mei.
Sementara, Camat Tanjung Morawa H Timur Tumanggor mengakui kegiatan sosalisasi yang akan diikuti para kepala desa itu ada undangan resminya.
“Memang diwajibkan setiap kades mengikutinya. Acara tersebut akan dibuka oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan Mendagri,” terangnya.
Sementara itu, H Timur Tumangor berdalih tak mengetahui biaya keberangkatan para kepala desa itu. “Soal biaya saya tak tahu,” katanya.(mag-2/btr/ala)
