Menolak Kehadiran Investor, Almas Lintang Minta Pemerintah Tindak LSM
UNJUK RASA: Ratusan masyarakat dari aliansi masyarakat lingkar tambang saat menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Camat Silima Punggapungga dan kantor LSM YDPK di Parongil belum lama ini. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) PT Dairi Prima Mineral di Dusun Sopokomil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi meminta pemerintah memberi tindakan kepada ke sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang gencar menolak kehadiran investor di Indonesia khususnya di Kabupaten Dairi.
UNJUK RASA: Ratusan masyarakat dari aliansi masyarakat lingkar tambang saat menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Camat Silima Punggapungga dan kantor LSM YDPK di Parongil belum lama ini. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Koordinator Almas Lintang, Sahbin Cibro kepada wartawan, Jumat (3/12) menegaskan, masyarakat lingkar tambang sangat keberatan aksi penolakan kehadiran perusahaan tambang PT DPM seperti dilakukan LSM Yayasan Diakonis Pelangi Kasih (YDPK) Parongil.
Menurut Sahbin Cibro, yang juga Bendahara Umum Pemangku Hak Ulayat (PHU) Marga Cibro, Dairi khususnya masyarakat lingkar tambang PT DPM, berhak makmur dan sejahtera. Sehingga, LSM YDPK tidak berhak melarang investor seperti PT DPM masuk ke daerah kami.
Sahbin mengatakan, beberapa hari lalu ribuan masyarakat lingkar tambang PT DPM menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Camat Silima Punggapungga dan mendatangi kantor YDPK di Parongil.
Kedatangan mereka, untuk mendesak pemerintah menyelidiki legalitas LSM YDPK di Dairi. Hal itu dilatarbelakangi aksi povokasi dilakukan YDPK dan LSM lainnya untuk menolak tambang PT DPM dengan mengatasnamakan masyarakat lingkar tambang.
Sementara faktanya, mayoritas masyarakat lingkar tambang mendukung keberadaan PT DPM karena mereka telah merasakan manfaatnya. (rud/azw)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) PT Dairi Prima Mineral di Dusun Sopokomil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi meminta pemerintah memberi tindakan kepada ke sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang gencar menolak kehadiran investor di Indonesia khususnya di Kabupaten Dairi.
UNJUK RASA: Ratusan masyarakat dari aliansi masyarakat lingkar tambang saat menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Camat Silima Punggapungga dan kantor LSM YDPK di Parongil belum lama ini. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Koordinator Almas Lintang, Sahbin Cibro kepada wartawan, Jumat (3/12) menegaskan, masyarakat lingkar tambang sangat keberatan aksi penolakan kehadiran perusahaan tambang PT DPM seperti dilakukan LSM Yayasan Diakonis Pelangi Kasih (YDPK) Parongil.
Menurut Sahbin Cibro, yang juga Bendahara Umum Pemangku Hak Ulayat (PHU) Marga Cibro, Dairi khususnya masyarakat lingkar tambang PT DPM, berhak makmur dan sejahtera. Sehingga, LSM YDPK tidak berhak melarang investor seperti PT DPM masuk ke daerah kami.
Sahbin mengatakan, beberapa hari lalu ribuan masyarakat lingkar tambang PT DPM menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Camat Silima Punggapungga dan mendatangi kantor YDPK di Parongil.
Kedatangan mereka, untuk mendesak pemerintah menyelidiki legalitas LSM YDPK di Dairi. Hal itu dilatarbelakangi aksi povokasi dilakukan YDPK dan LSM lainnya untuk menolak tambang PT DPM dengan mengatasnamakan masyarakat lingkar tambang.
Sementara faktanya, mayoritas masyarakat lingkar tambang mendukung keberadaan PT DPM karena mereka telah merasakan manfaatnya. (rud/azw)
