JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tingginya angka kriminalitas di Kota Medan dan daerah di Sumut akhir-akhir ini dikhawatirkan bisa mengganggu jalannya proses pemilihan presiden, 9 Juli 2014 mendatang. Apalagi kriminalitas yang terjadi hampir rata-rata menggunakan senjata api.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai perlu meningkatkan pengamanan di Sumut. Karena meski tidak berkaitan langsung, momentum pilpres dapat saja dimanfaatkan para perampok mengganggu keamanan dan ketertiban. Dan bukan tidak mungkin kondisi tersebut diboncengi berbagai kepentingan yang ingin mengacaukan proses demokrasi di Indonesia.
“Sumut merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, yang sebelumnya merupakan daerah konflik. Karena itu saya kira Polda Sumut harus meningkatkan pengamanan. Apalagi terbukti angka perampokan mengggunakan senjata api di Sumut terus meningkat,” katanya, Minggu (6/7).
Neta menilai, maraknya kejahatan dengan menggunakan senjata api di Sumut disebabkan beberapa hal. Antara lain, mudahnya mendapatkan senjata api ilegal dan situasi ekonomi yang semakin sulit terutama memasuki tahun ajaran baru, puasa dan lebaran. Karena itu jika Polda Sumut lengah, bukan mustahil para kriminal akan menjadi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kapolri dan Panglima TNI sudah menjamin Pilpres 2014 akan aman, Polri diharapkan tetap melakukan antisipasi dan deteksi dini dengan maksimal. IPW mendata perang urat syaraf antar masing-masing pendukung capres kian memanas. Antara lain di Jawa Timur, Yogyakarta, Solo Raya dan Jakarta. Situasi malah terlihat kian mencemaskan karena adanya sejumlah konflik fisik,” katanya.
“Secara umum situasi Kamtibmas Indonesia menjelang Pilpres 2014 sebenarnya relatif aman. Suhu politik yang terasa agak panas hanya terjadi di Jatim, Jogja, Solo Raya, dan Jakarta. Situasi kian panas tatkala beredar isu di masyarakat, jika salah satu pasangan capres-cawapres kalah akan terjadi kerusuhan. Isu ini tentu sangat meresahkan,” katanya.
Isu tersebut, kata Neta, diperkuat dengan perkataan Amien Rais sebagai Timses calon presiden Prabowo-Hatta beberapa waktu lalu, bahwa Pilpres 2014 sebagai perang badar. Hal ini tentu bisa membakar emosional pihak-pihak tertentu. Neta khawatir pernyataan yang sangat propokatif tersebut dapat melahirkan bibit-bibit radikalisme yang mengancam situasi kamtibmas Pilpres 2014, apalagi di barisan relawan capres tertentu terlihat banyak ormas-ormas garis keras.
“Bermunculannya kelompok-kelompok relawan dari kedua belah pihak di berbagai daerah juga perlu dikendalikan dan dikontrol masing-masing capres. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi benturan antar para pendukung capres,” katanya.
Menghadapi kondisi yang ada, Neta menilai seluruh jajaran kepolisian, termasuk Polda Sumut, perlu meningkatkan kepekaannya. Antisipasi dan deteksi dini menjadi prioritas. Selain itu sikap tegas aparat kepolisian juga dibutuhkan dalam menjaga stabilitas kamtibmas di Pilpres 2014.
Polri sebagai penanggungjawab keamanan perlu mengajak KPU, Bawaslu, lembaga-lembaga pemantau pemilu, lembaga survei, para relawan, pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK untuk hadir dalam forum kesepakatan Pilpres damai dan siap menang siap kalah.
“Kesepakatan ini menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan keresahan di masyarakat bisa dikendalikan,” katanya.(gir)
