Pengusulan Status Jalan Provinsi Ditenggat hingga November

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tercatat ada sembilan kabupaten/kota mengusulkan perubahan status jalan di masing-masing daerah menjadi jalan provinsi. Pun begitu, masih diberikan kesempatan bagi daerah mengusulkan perubahan serupa hingga November mendatang, dengan ketentuan panjangnya tidak melebihi wewenang nasional.

Kepala Dinas Bina Marga Pemprov Sumut, Efendi Pohan, menjelaskan hal tersebut saat berlangsungnya rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Sumut, Rabu (5/10).

Berdasarkan usulan diterima diantaranya Kota Medan, Pakpak Bharat, Dairi dan Kabupaten Nias. “Hingga kini, baru sembilan daerah yang kita terima, untuk daerah lain masih bisa mengusulkan, kita tunggu sampai November,” kata Efendi.

Masih dari penjelasan dia, untuk panjang jalan kesembilan kabupaten/kota diusulkan belum diketahui karena masih menunggu usulan daerah lain. “Namun jelasnya, untuk berapa panjang jalan yang mau diusulkan tidak diatur, terserah daerah saja. Bisa satu kabupaten mengusulkan lima belas ruang jalan, tapi memang belum tentu bisa dipenuhi karena harus melihat tahapan-tahapannya,” tambah dia.

Nantinya, lanjut Efendi, setelah semua daerah mengusulkan perubahan status jalan menjadi jalan propinsi, diikuti dengan pembahasan tim secara teknis kemudian mengirimkannya ke DPRD guna persetujuan. Kemudian, setelah semuanya mencukupi akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) Gubsu sebagai perubahan status jalan yang direncanakan pada awal tahun 2017.

“Memang jalan propinsi akan bertambah karena adanya usulan ini nanti, tapi jalan propinsi sepanjang 300 Km dari total 3.048 Km telah diambil alih nasional sehingga total panjang jalan propinsi menjadi 2700 Km. Jadi kalaupun nanti ada tambahan jalan yang berasal dari usulan daerah tidak akan melebihi dari total jalan sebelumnya,” jelas dia.

Sementara untuk status jalan propinsi menjadi jalan nasional, lanjutnya, telah dilakukan ditahun 2015 dan telah berlaku ditahun 2016 seperti di 2 ruas jalan besar Tapanuli Selatan sampai Kota Pinang dengan panjang 160 Km dan jalan lingkar Samosir 141 km dengan total seluruhnya 300 Km.

“Ini sudah di SK dan kewenangannya sudah berlaku tahun 2016 yang menjadi status jalan nasional,” beber dia.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tercatat ada sembilan kabupaten/kota mengusulkan perubahan status jalan di masing-masing daerah menjadi jalan provinsi. Pun begitu, masih diberikan kesempatan bagi daerah mengusulkan perubahan serupa hingga November mendatang, dengan ketentuan panjangnya tidak melebihi wewenang nasional.

Kepala Dinas Bina Marga Pemprov Sumut, Efendi Pohan, menjelaskan hal tersebut saat berlangsungnya rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Sumut, Rabu (5/10).

Berdasarkan usulan diterima diantaranya Kota Medan, Pakpak Bharat, Dairi dan Kabupaten Nias. “Hingga kini, baru sembilan daerah yang kita terima, untuk daerah lain masih bisa mengusulkan, kita tunggu sampai November,” kata Efendi.

Masih dari penjelasan dia, untuk panjang jalan kesembilan kabupaten/kota diusulkan belum diketahui karena masih menunggu usulan daerah lain. “Namun jelasnya, untuk berapa panjang jalan yang mau diusulkan tidak diatur, terserah daerah saja. Bisa satu kabupaten mengusulkan lima belas ruang jalan, tapi memang belum tentu bisa dipenuhi karena harus melihat tahapan-tahapannya,” tambah dia.

Nantinya, lanjut Efendi, setelah semua daerah mengusulkan perubahan status jalan menjadi jalan propinsi, diikuti dengan pembahasan tim secara teknis kemudian mengirimkannya ke DPRD guna persetujuan. Kemudian, setelah semuanya mencukupi akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) Gubsu sebagai perubahan status jalan yang direncanakan pada awal tahun 2017.

“Memang jalan propinsi akan bertambah karena adanya usulan ini nanti, tapi jalan propinsi sepanjang 300 Km dari total 3.048 Km telah diambil alih nasional sehingga total panjang jalan propinsi menjadi 2700 Km. Jadi kalaupun nanti ada tambahan jalan yang berasal dari usulan daerah tidak akan melebihi dari total jalan sebelumnya,” jelas dia.

Sementara untuk status jalan propinsi menjadi jalan nasional, lanjutnya, telah dilakukan ditahun 2015 dan telah berlaku ditahun 2016 seperti di 2 ruas jalan besar Tapanuli Selatan sampai Kota Pinang dengan panjang 160 Km dan jalan lingkar Samosir 141 km dengan total seluruhnya 300 Km.

“Ini sudah di SK dan kewenangannya sudah berlaku tahun 2016 yang menjadi status jalan nasional,” beber dia.