SUMUTPOS.CO – Dalam rapat koordinasi dengan Kemendagri secara virtual di Gedung Balai Kota Tebingtinggi, tingkat inflasi di Kota Tebingtinggi pada bulan Desember 2023 sebesar 0,56 persen.
Kabag Perekonomian dan SDA yang juga merangkap sebagai Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Tebingtinggi, Nasrullah menyampaikan bahwa tingkat inflasi di Kota Tebingtinggi mengikuti Kota Pematangsiantar.
“Untuk Inflasi di Kota Tebingtinggi sendiri, berdasarkan data BPS Tebingtinggi, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Tebingtinggi mengikuti data dari IHK Kota Pematang Siantar,” bilang Nasrullah, di Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin(8/1).
Sambung Nasrullah, di bulan Desember 2023, tingkat inflasi Kota Pematangsiantar (m to m) sebesar 0,56 persen, sementara inflasi tahun ke tahun (y to y) sebesar 2,30 persen.
Ungkap Nasrullah, untuk menekan agar terjadi penurunan angka inflasi tersebut, Pemerintah Kota Tebingtinggi agar terus melakukan program pasar murah.
“Pemko Tebingtinggi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Perdagangan UMKM dan Koperasi selalu melakukan kerjasama dengan pihak Perum Bulog untuk melakukan kegiatan Pasar Pengendalian Harga (PPH) dan Gerakan Pangan Murah (GPH) di setiap Kecamatan di Kota Tebingtinggi,” beber Nasrullah.
Dikatakan Nasrullah, dalam rakor bersama Kemendagri, Gurbernur, Wali Kota dan Bupati seluruh Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) disampaikan oleh Menteri Tito Karnavian disampaikan bahwa kondisi inflasi di masing-masing daerah saat ini masih bervariasi, meski inflasi secara nasional terkendali sebesar 2,61 persen pada Desember 2023.
Tito juga mengingatkan daerah yang angka inflasinya di atas rerata nasional dan Indeks Perkembangan Harga (IPH)-nya terbilang tinggi untuk melakukan upaya pengendalian.
“Ditekankan kepada Pemerintah Daerah agar jangan hanya diam menghadapi tingginya inflasi. Pemda harus aktif mencari penyebab dan solusinya sehingga inflasi terkendali.
Pemda dapat melakukan pembahasan bersama jajaran staf termasuk melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,” jelasnya.
Dimintakan juga, apabila kurang mengerti juga panggil ahlinya yang dari ekonomi, universitas, segala macam, untuk membantu menelusuri penyebabnya dan mencari solusinya, supaya jangan sampai dibacain terus ini naik terus (inflasinya) dan di atas terus.
“Inflasi akan lebih terkendali apabila seluruh Pemerintah Daerah bergerak melakukan upaya pengendalian. Terlebih di awal tahun anggaran, Pemda memiliki sumber daya untuk melakukan gerakan pangan murah dan Bansos. Selain menggunakan anggaran reguler, Pemda juga bisa memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada provinsi untuk melakukan gerakan tersebut,” harapnya. (ian/han)
