APBD Sumut 2015 Rp8,6 Triliun Disahkan

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menyetujui pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 sebesar Rp8,6 triliun. Meskipun ada beberapa tanggapan dari seluruh fraksi melalui penyampaian pandangan akhir, namun pengesahan tergolong lancar.

Sidang paripurna yang digelar di Gedung paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (8/9) itu mengesahkan APBD Sumut 2015. Seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap postur anggaran yang telah disusun. Dari laporan badan anggaran (Banggar), tidak ada perubahan berarti terhadap anggaran yang disahkan sesuai nota keuangan yang disampaikan Pemprov Sumut pekan lalu. Sebagaimana tertulis untuk belanja daerah ditetapkan sebesar Rp8.679.942.294.100 dan pendapatan daerah diasumsikan sebesar Rp8.674.837.294.100.

Dengan besaran tersebut, APBD Sumut 2015 mengalami devisit anggaran sebesar Rp5.105.000. Kekurangan ini akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan daerah berupa Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pandangan fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Mustofawiyah Sitompul menyebutkan masih ditemui keterbatasan utama yang terkait dengan infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Sumut sebagai provinsi berdaya saing. Selain itu mereka juga mempertanyakan, pertumbuhan negatif di bidang investasi di Sumut baik pada Penanaman Modal Asing (PMA) maupun pada Penanaman Modal Dalam Negeri, karena pada triwulan I/2014 ini, investasi yang masuk hanya sebesar Rp682 miliar. Jika dibandingkan pertumbuhan investasi tahun sebelumnya maka besarannya mengalami penurunan 68,5 persen. “Tentu dalam kondisi seperti ini  kita harus menyadari bahwa terdapat korelasi yang jelas antara buruknya infrastruktur di Sumut, relevan dengan rendahnya arus investasi yang masuk,” ujarnya.

Sementara itu Fraksi Partai Golkar dalam pandangan akhir fraksi yang dibacakan, Isma Fadly Pulungan menyampaikan beberapa catatan berkaitan pembahasan nota keuangan dan Renperda APBD Tahun 2015, dimana APBD sebagai wujud dari pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam program kegiatan harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya fraksi PKS mengakui bahwa pada kenyataannya, penyusunan dan pembahasan R-APBD 2015 harus dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Sehingga beberapa paripurna mengalami kejar tayang. Mereka juga menyayangkan jawaban dari Pemprovsu terhadap sejumlah pertanyaan yang diajukan PKS sebelumnya, juga hanya sekedarnya saja dan tidak menyentuh substansi masalah.

Sebelum jeda, anggota Fraksi PDIP Syamsul Hilal mengungkapkan kekecewaannya kepada pimpinan sidang karena buku R-APBD 2015 seperti yang dijanjikan sebelumnya pada Jumat (5/9) lalu ternyata baru sampai kemarin, sesaat sebelum sidang dimulai. Sehingga ia tidak memiliki waktu untuk membahas dan mengkaji lebih jauh isi dari R-APBD tersebut. Sebab sebagai anggota dewan, dirinya punya hak atas itu. “Sudah saya tunggu 72 jam buku R-APBD ini baru tadi diberikan. Saya kecewa karena tidak bisa mengkajinya terlebih dulu. DPRD ini bukan hanya milik fraksi,” kata Syamsul Hilal.

Dia hanya berharap dalam APBD 2015 yang disahkan memasukkan alokasi anggaran untuk pengukuran ulang lahan masyarakat yang masih bersengketa dengan perusahaan pemilik hak pengusahaan hutan (HPH).

Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengatakan dengan pengesahan APBD 2015 yang dilakukan pada awal waktu dia berharap efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran seperti yang diharapkan anggota DPRD Sumut dapat terwujud. Dengan demikian masyarakat bisa dengan cepat menikmati hasil pembangunan. (bal/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menyetujui pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 sebesar Rp8,6 triliun. Meskipun ada beberapa tanggapan dari seluruh fraksi melalui penyampaian pandangan akhir, namun pengesahan tergolong lancar.

Sidang paripurna yang digelar di Gedung paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (8/9) itu mengesahkan APBD Sumut 2015. Seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap postur anggaran yang telah disusun. Dari laporan badan anggaran (Banggar), tidak ada perubahan berarti terhadap anggaran yang disahkan sesuai nota keuangan yang disampaikan Pemprov Sumut pekan lalu. Sebagaimana tertulis untuk belanja daerah ditetapkan sebesar Rp8.679.942.294.100 dan pendapatan daerah diasumsikan sebesar Rp8.674.837.294.100.

Dengan besaran tersebut, APBD Sumut 2015 mengalami devisit anggaran sebesar Rp5.105.000. Kekurangan ini akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan daerah berupa Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pandangan fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Mustofawiyah Sitompul menyebutkan masih ditemui keterbatasan utama yang terkait dengan infrastruktur pendukung dalam mewujudkan Sumut sebagai provinsi berdaya saing. Selain itu mereka juga mempertanyakan, pertumbuhan negatif di bidang investasi di Sumut baik pada Penanaman Modal Asing (PMA) maupun pada Penanaman Modal Dalam Negeri, karena pada triwulan I/2014 ini, investasi yang masuk hanya sebesar Rp682 miliar. Jika dibandingkan pertumbuhan investasi tahun sebelumnya maka besarannya mengalami penurunan 68,5 persen. “Tentu dalam kondisi seperti ini  kita harus menyadari bahwa terdapat korelasi yang jelas antara buruknya infrastruktur di Sumut, relevan dengan rendahnya arus investasi yang masuk,” ujarnya.

Sementara itu Fraksi Partai Golkar dalam pandangan akhir fraksi yang dibacakan, Isma Fadly Pulungan menyampaikan beberapa catatan berkaitan pembahasan nota keuangan dan Renperda APBD Tahun 2015, dimana APBD sebagai wujud dari pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam program kegiatan harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya fraksi PKS mengakui bahwa pada kenyataannya, penyusunan dan pembahasan R-APBD 2015 harus dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Sehingga beberapa paripurna mengalami kejar tayang. Mereka juga menyayangkan jawaban dari Pemprovsu terhadap sejumlah pertanyaan yang diajukan PKS sebelumnya, juga hanya sekedarnya saja dan tidak menyentuh substansi masalah.

Sebelum jeda, anggota Fraksi PDIP Syamsul Hilal mengungkapkan kekecewaannya kepada pimpinan sidang karena buku R-APBD 2015 seperti yang dijanjikan sebelumnya pada Jumat (5/9) lalu ternyata baru sampai kemarin, sesaat sebelum sidang dimulai. Sehingga ia tidak memiliki waktu untuk membahas dan mengkaji lebih jauh isi dari R-APBD tersebut. Sebab sebagai anggota dewan, dirinya punya hak atas itu. “Sudah saya tunggu 72 jam buku R-APBD ini baru tadi diberikan. Saya kecewa karena tidak bisa mengkajinya terlebih dulu. DPRD ini bukan hanya milik fraksi,” kata Syamsul Hilal.

Dia hanya berharap dalam APBD 2015 yang disahkan memasukkan alokasi anggaran untuk pengukuran ulang lahan masyarakat yang masih bersengketa dengan perusahaan pemilik hak pengusahaan hutan (HPH).

Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengatakan dengan pengesahan APBD 2015 yang dilakukan pada awal waktu dia berharap efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran seperti yang diharapkan anggota DPRD Sumut dapat terwujud. Dengan demikian masyarakat bisa dengan cepat menikmati hasil pembangunan. (bal/ila)