GUNUNGTUA-Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Elemen Mahasiswa Penyelamat Anggaran Tapanuli Bagian Selatan (DPP GEMPA Tabagsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), Senin (9/11).
Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Aksi Tongku Harahap bersama Koordinator Lapangan Muammar Tua Rambe ini menyoroti dugaan ketidakwajaran tata kelola anggaran pengadaan mebel Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan Paluta selama empat tahun anggaran berturut-turut, yakni periode 2023 hingga 2026.
Dalam orasi dan pernyataan sikapnya, massa membeberkan hasil penelusuran mereka melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ditemukan akumulasi pagu anggaran pengadaan mebel SD dalam kurun waktu empat tahun tersebut mencapai sekitar Rp31,27 miliar.
Koordinator Aksi, Tongku Harahap, memaparkan kajian aritmatika yang membandingkan akumulasi pagu tersebut dengan kebutuhan riil di lapangan. Berdasarkan data satuan pendidikan dasar di Paluta, terdapat 178 unit SD Negeri dengan total 1.504 ruang kelas. Dengan asumsi kebutuhan 18 unit meja ganda per kelas, maka dibutuhkan sekitar 27.072 unit meja ganda lengkap dengan kursi.
“Jika menggunakan harga pembanding Rp500 ribu per unit meja ganda beserta dua kursi, estimasi total kebutuhan anggarannya hanya sekitar Rp13,53 miliar. Artinya, ada selisih matematis yang sangat fantastis mencapai Rp17,74 miliar dari total pagu Rp31,27 miliar yang dianggarkan,” tegas massa aksi dalam tuntutannya.
Selain membandingkan estimasi kebutuhan, DPP GEMPA Tabagsel juga menyoroti nilai rata-rata anggaran per unit yang mencapai sekitar Rp1,15 juta jika seluruh pagu dibagi dengan estimasi kebutuhan fisik ruang kelas.
Atas temuan kajian tersebut, DPP GEMPA Tabagsel menyampaikan sejumlah tuntutan tegas di hadapan Kantor Dinas Pendidikan Paluta: 1.Audit Investigatif: Mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Paluta segera melakukan audit investigatif dan pengecekan fisik langsung ke sekolah-sekolah penerima manfaat untuk mencocokkan dokumen kontrak dengan kondisi riil di lapangan. 2. Transparansi Publik: Meminta Bupati Paluta dan Kepala Dinas Pendidikan membuka secara transparan seluruh dokumen pengadaan mebel SD periode 2023–2026, meliputi spesifikasi teknis, harga satuan, nama penyedia, nilai kontrak, hingga data penyaluran secara by-name by-address. 3.Pertanggungjawaban Terbuka: Menuntut Dinas Pendidikan Paluta memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban terbuka atas selisih simulasi anggaran sebesar Rp17,74 miliar tersebut.
Meski melayangkan kritik keras, massa menegaskan bahwa aksi ini dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Mereka mendesak agar aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa keuangan turut turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh, dan memproses secara hukum apabila ditemukan bukti penyimpangan maupun unsur tindak pidana dalam proyek pengadaan mebel pendidikan tersebut. (mit/azw)
