BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemilihan Kepala Daerah serentak pada sejumlah daerah di Indonesia, akan berjalan di tengah Pandemi Covid-19. Diprediksi, partisipasi pemilih pada pesta demokrasi serentak ini akan alami penurunan.
Kondisi ini juga terjadi dalam skala nasional. Bukan pada tingkat daerah yang menggelar Pilkada saja. Ini terjadi karena dampak Covid-19.
Demikian disampaikan Ketua Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Arifin Saleh didampingi Sekretaris, Syariful Azmi Nasution, Rabu (10/6). Arifin menyampaikan informasi ini usai mengikuti rapat koordinasi dengan KPU RI.
Dia bilang, KPU RI yang menurunkan target partisipasi pemilih yang harus diraih KPU tingkat daerah yang menggelar Pilkada. Begitupun, ia menilai, tingkat partisipasi pemilih juga akan turun karena faktor lain.
Misalnya, dipengaruhi masalah calon yang hingga kini masih terbatas partai. Meski demikian, 3 paslon diprediksi yang akan berebut kursi nomor satu 1 dan 2 di Balai Kota Binjai tersebut.
“Dengan hanya dua atau tiga paslon kan kurang mengakomodasi adanya pilihan-pilihan masyarakat. Dari pihak paslon, secara akan mengeluarkan dana yang besar untuk fokus merangkul parpol,” kata dia.
Faktor lain juga ada. Seperti perbedaan janji kampanye dengan realitas politik tiap daerah menjadi perhatian nasional.
Masyarakat menilai, materi kampanye calon seperti pengelolaan anggaran transparan atau anggaran yang memihak rakyat, hanya janji.
Dia menambahkan, Pandemi Covid-19 mengakibatkan aktivitas sosialisasi yang harus dilakukan KPU Binjai pun terbatas. “Diprediksi partisipasi pemilih akan turun dampak Covid-19. Dari status bencana Covid-19, jelas mempengaruhi partisipasi,” ujar dia.
“Baik itu kekhawatiran datang memilih, agenda dan sistem kampanye yang terdampak Covid-19. Target partisipasi nasional turun jadi 77,7 persen dari sebelumnya 82 persen,” beber dia.
Pun demikian, Ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Binjai, Robby Effendi tetap optimis, tingkat partisipasi pemilih di tengah Pandemi Covid-19 tidak anjlok. Berdasar catatan dan riset, KPU masih dipercaya sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional dan transparan.
“Yang perlu, fokus menyiapkan jajaran penyelenggara sebagai ujung tombak sosialisasi secara struktur, sistematis dan masif sensuai standar protokol kesehatan, mulai tingkat Kecamatan hingga TPS. Lalu adanya Duta Pilkada yang disiapkan matang dari internal penyelenggara, menyiapkan relawan demokrasi yang sebelumnya yang banyak membantu meningkatkan partisipasi dan kesadaran memilih masyarakat,” papar dia. (ted)
