RUSAK: Jembatan rusak antara Desa Durin Sirugun dan Desa Sukamakmur, Sibolangit, Deliserdang, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pendistribusian dana desa hingga September 2015 ini masih terserap 25 persen. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya karena masih banyak desa belum memiliki APBD Desa.
“Ini salah satu kendala bagi kita. Namanya yang mau dipakai ini adalah uang rakyat, maka segala persyaratan harus dilengkapi terlebih dulu,” kata Koordinator Provinsi Konsultan Nasional Pembangunan dan Pemberdayaan (KNPP) P3MD Sumut, Rusli Abdullah kepada Sumut Pos, Kamis (10/9).
Menurut Rusli, program pembangunan desa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini merupakan barang baru. Otomatis masih terdapat kekurangan dalam hal pengimplementasiannya. Rusli mengatakan, akibat kendala-kendala teknis seperti ini, kemarin, presiden memanggil seluruh kepala daerah untuk membahas dan mempercepat penyerapan anggaran desa ini ke seluruh wilayah di Indonesia.
“Selama ini itu ada kendala, makanya presiden memanggil seluruh kepala daerah guna mempercepat pendistribusian anggaran desa,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, program pembangunan desa sangat membutuhkan pendamping desa, sebagai tenaga yang berguna bagi percepatan implementasi program dimaksud. “Kalau tidak ada pendamping desa, maka waktu program ini bisa lebih lama lagi untuk berjalan efektif. Siapa yang mau menjelaskan tentang Permen, peraturan pemerintah dan aturan lainnya sampai ke tingkat paling bawah,” urainya.
Kembali ke soal serapan yang baru 25 persen, Rusli juga menjelaskan, bahwa sebenarnya anggaran dari pemerintah pusat sudah ditransfer ke kas daerah masing-masing. Hanya saja dari kas daerah belum seutuhnya tersalurkan, lantaran desa tertentu masih belum miliki APBD Desa.
“Persoalan persiapan APBD Desa, tidak semua desa punya. Apalagi bagi desa yang belum miliki PNPM, tentu program ini akan lamban sekali efektif. Dari 5.386 desa di Sumut, tercatat pada bulan lalu baru 25 persen yang sudah masuk ke daerah. Namun dari pusat ke daerah sudah,” ujarnya.
Selain dalam waktu 2 tahun ke depan sangat dibutuhkan pendampingan, menurutnya pada 2016 program ini sudah dapat berjalan normal. “Sebab di RPJMD Desa, segala perencanaan pengembangan desa itu dituangkan dalam APBD Desa. Ke depan sedang direkrut pendamping desa, dan kita berharap program ini bisa berjalan efektif,” sebutnya.
Selaku konsultan yang sudah 30 tahun berkecimpung di bidang ini, dirinya berharap pada bulan ini percepatan turunnya anggaran dapat terealisasi, sehingga efektivitas program pengembangan desa ini dapat berjalan maksimal. “Di mana salah satu agenda pertemuan dengan presiden itu, ialah untuk percepatan pencairan dana desa ini. Presiden tentu ingin tahu apa kendala dan hambatan kenapa program ini belum juga berjalan efektif,” ujar Rusli.
Dia menambahkan, ada beberapa poin penting yang menjadi acuan dalam menjalankan program pembangunan desa ini. Di mana nantinya tercover pada APBD Desa, yang menyangkut dana bencana alam dan lingkungan hidup.
“Selain kewenangan desa, bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan, akan ditambah dengan dana bencana alam dan lingkungan hidup (sesuai Permendes No. 5). Acuan ini yang perlu disesuaikan sebab persyaratan yang dipakai adalah dana negara. Ini yang jadi tantangan kita di tahun pertama ini,” pungkasnya. (prn/rbb)
