Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan saat membuka rakerda DPD PDIP Sumut di Hotel Danau Toba, Sabtu (9/9).
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemilihan Calon Gubernur (Cagubsu) dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara (Cawagubsu)) akan digelar Juni 2018 mendatang. Saat ini sejumlah partai politik (parpol) sedang mempersiapkan diri mengusung calonnya. Nah, untuk mengusung calon yang maju ternyata tidak mengeluarkan dana yang sedikit.
Bahkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluhkan besarnya biaya (cost) politik yang harus disiapkan untuk bisa bertarung di ajang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu).
Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Trimedya Panjaitan menilai tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh orang yang ingin menjadi calon kepala daerah.
Besarnya cost politik calon kepala daerah, diakuinya tidak terlepas dari tidak konsistennya masyarakat. Di mana, Trimedya menilai masyarakat malah menjadikan calon kepala daerah sebuah komuditi.
“Rakyat ingin pemerintahan yang bersih, tapi ketika ada calon kepala daerah yang ingin maju malah dijadikan komuditi,” katanya kepada wartawan usai acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PDIP Sumut di Hotel Danau Toba, Sabtu (9/9) kemarin.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mencoba merinci biaya yang dibutuhkan bagi calon Gubernur di Sumut yang terdiri dari 33 kabupaten/kota.
“Berapa banyak timses (tim sukses) yang harus dibentuk di setiap kabupaten/kota,” bebernya. Belum lagi, tambah dia, biaya sosialisasi seperti mencetak baliho. “Berapa harga satu baliho, biaya cetaknya, biaya masangnya. Ada lagi kaos yang akan dicetak,” bebernya.
Di sisi lain, setiap calon kepala daerah juga harus menyiapkan uang setiap bertemu dengan konstituennya. “Bisa di breakdown semua biaya yang dibutuhkan, jumlahnya tidak sedikit, apalagi jumlah pemilih di Sumut di atas 7 juta jiwa,” terangnya.
Khusus PDIP, kata dia, juga akan mempertanyakan kesiapan dana calon yang akan diusung. “Bagi PDIP itu yang paling penting bisa mengamankan uang saksi. Ada standarisasi di PDIP untuk setiap TPS memiliki 2 saksi, satu saksi di dalam dan satu lagi saksi di luar. Honor masing-masing saksi itu Rp150-200 ribu. Kalau PDI-P itu saja, tapi rakyat minta ini itu kepada calon kepala daerah, itu yang susah,” paparnya.
Lebih jauh, Trimedya mencontohkan setiap orang yang ingin menjadi calon bupati harus menyiapkan uang minimal Rp30 miliar.
“Kalau boleh jujur mau jadi Bupati itu minimal punya uang Rp30 miliar. Setelah terpilih, berapa gajinya, berapa tunjangannya. Itu harus dipikirkan pemerintah besaran biaya dengan gaji yang akan diterima kepala daerah,” jelasnya.
Disebutkannya, untuk mengembalikan modal atau cost politik yang dikeluarkan, maka kepala daerah akan menggarong proyek. Karena itu yang paling gampang. “Maju jadi kepala sekolah bayar, guru mau pindah juga bayar. Itu semua dijadikan komuditi oleh kepala daerah ketika sudah duduk, kalau terus seperti itu maka daerah tersebut tidak akan maju,” tegas pria berkacamata ini.
