Ditegaskannya kembali, ia enggan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPW PPP Sumut. Apalagi sampai kemarin, tidak ada SK yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP yang menyatakan pencopotan dirinya. Politisi yang akrab disapa Puli ini juga mengingatkan agar kader PPP yang menolak keputusan DPP mencalonkan Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus pada Pilgubsu 2018 ini untuk tidak mengundurkan diri. “Kalau ada yang mengajukan pengunduran diri, pasti ditolak. Kalau mau berjuang jangan mundur, kader PPP yang mundur itu banci ” tegas Puli di sekretariat DPW PPP Sumut, Jalan Raden Saleh, Kamis (11/1).
Menurutnya, DPW PPP Sumut akan terus mendesak pengurus DPP dan Mejelis Tinggi PPP memberikan penjelasan kepada umat Islam, karena telah memutuskan mengusung calon wakil gubernur bukan muslim. “Ini urusan internal, jangan sampai bersinggungan dengan pihak lain. Aspirasi pengurus ranting, PAC dan seluruh pengurus DPW agar calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung muslim-muslim,” beber Puli.
Selama masa pendaftaran Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut priode 2018-2023, dirinya bersama unsur pimpinan dan beberapa pengurus DPC berada di DPP untuk meminta penjelasan. “Umat muslim, organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Al-Wasyliah, NU menolak keputusan itu. Tidak ada masalah dengan PDIP, kami partai bersahabat. Cuma keputusan yang diambil tidak sesuai dengan aspirasi,” jelas anggota DPRD Sumut ini.
Dia kembali menegaskan, pihaknya menawarkan sejumlah nama ke PDIP diantaranya Hasrul Azwar, Fadly Nurzal, Nurhajizah serta Tengku Erry. “Kalau Hazrul dan Fadly tidak bisa, Nurhajizah. Tengku Erry juga kami tawarkan. Kalah mau menang, harusnya pilih Erry yang secara popularitas, elektabilitas tinggi, punya infrastruktur dan pendanaan. Tapi, tidak juga dipilih,” ungkapnya.
Atas keputusan yang telah diambil DPP PPP, Puli mengaku tidak melarang kader PPP se-Sumut untuk memilih pasangan calon yang telah diusung PPP dan PDIP. Bahkan, dia mengaku membuka peluang untuk berkomunikasi dengan Djarot-Sihar.
“Pemilihan kan masih lama, 6 bulan lagi. Semua berproses, makanya kami akan surati dpp agar memberikan penjelasan, begitu juga majelis tinggi. Biar rakyat tahu alasannya, soal kontrak politik DPP PDIP dan PPP, saya tidak tahu, belum ada disampaikan kepada kami,” paparnya.
Sementara itu, Kader PPP di Kabupaten Asahan kembali menegaskan, mereka tidak akan memilih pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus. Hal ini mereka sampaikan terkait kisruh internal partai karena kebijakan dari DPP PPP yang memutuskan untuk mengusung pasangan tersebut.
