KKS BPNT Tidak Disalurkan, Puluhan Warga Miskin Datangi DPRD Dairi

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga kurang mampu yang berhak menjadi penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bakkal Sipoltong, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, mendatangi Kantor DPRD. Mereka menyampaikan hingga kemarin belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kedatangan masyarakat Kartu dimaksud sebagai sarana penebusan beras dan telur yang terdia dikios yang ditetapkan Himpunan Bank Rakyat (Himbara) dalam hal di Dairi adalah Bank Mandiri yang ditunjuk pemerintah.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Nasib Marudur langsung memanggil Kepala Dinas Sosial Dairi, Sonta Purba serta menyuruh Kadis Sosial memanggil pihak Bank Mandiri selalu penyalur KKS.

Koordinator penanggung jawab masyarakat Desa Bakkal penerima BPNT, Sabungan Simanjuntak menyampaikan, sebanyak 40 kepala keluarga (KK) penerima jatah beras sejahtera (Rastra) sekarang telah berganti nama jadi bantuan pangan non tunai (BPNT) bagi warga miskin (Raskin) sejak bulan Juni 2019 yang belum mereka terima.

Sementara warga penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) sudah menerima. Surat edaran dinas sosial mengambil surat mandiri. BPNT mandiri. Yang terdaftar di BPNT untuk tahap pertama dan kedua belum diterima. Sementara PKH tahap pertama dan kedua sudah diterima.

Menurut Sabungan, warga sudah bolak balik mempertanyakan kepada Kepala Desa, perihal mereka belum mendapat KKS untuk menebus beras. “Namun Kepala Desa tidak memberikan alasannya yang jelas kepada warga kenapa penyaluran beras ditunda. Warga tidak tinggal diam, Rabu (11/9) kemaren langsung mendatangi Bank Mandiri mempertanyakan jatah beras bagi warga miskin itu.

Kepada warga, pihak Bank Mandiri mengaku menerima surat penundaan atau penolakan penyaluran dari Kepala Desa. Atas penolakan itu, pihak Bank tidak menyalurkan. Menurut Sabungan diamini warga lainya, Bunga Intan Sitohang (64) serta Nurmaida boru Sinaga (49) mengatakan, selama ini Kades mereka, Hobby Calces Angkat tidak pernah memberikan alasan jelas kenapa KKS tidak disalurkan.

Bahkan karena sering didesak warga, sang Kades malah menantang mempersilahkan warga mengadu kemanapun.

Sabungan mengungkapkan, jumlah warga penerima BPNT di Desa Bakkal yang belum menerima KKS sebanyak 40 KK. Warga minta DPRD dan Dinas Sosial Dairi segera merespons keluhan mereka.

Menurut Sabungan, warga bukan hanya mementingkan beras, tetapi warga penerima KKS salahsatu persyaratan untuk anak mereka yang hendak masuk perguruan tinggi melalui program bidik misi,” ucap Sabungan.

Kepala Dinas Sosial, Sonta Purba menyampaikan, pemerintah pusat telah merubah bantuan sosial dari beras rastra menjadi prasejahtera dengan memberikan KKS. Didesa Bakkal Sipoltong untuk tahun 2019, penerima manfaat sebanyak 79 KK. Dan yang mengeluarkan KKS adalah Himbara, dan di Dairi Bank Mandiri.

Sesuai surat edaran, KKS dicetak bulan Maret 2019 dan harus disalurkan bulan Juni 2019 supaya bisa ditebus masyarakat penerima mamfaat. Menurut Sonta ada kelalaian Kades tidak menginformasikan kepada warga untuk pengambilan KKS. Sehingga batas pengambilan sudah berakhir.

Tetapi lanjut Sonta, untuk mengatasi itu Dinsos Dairi sudah menyurati Kementerian Sosial untuk memperpanjang waktu penyaluran KKS bagi KPM yang belum menerima. Sementara itu, admin Bansos Bank Mandiri yang ikut dalam pertemuan menyampaikan, sampai batas ditentukan yakni per 5 Agustus 2019 masyarakat Desa Bakkal tidak datang mengambil KKS sehingga kami tidak bisa lagi menyalurkan.

Kami hanya tunduk kepada peraturan sesuai batas waktu penyaluran ditentukan pemerintah, tandasnya.

Usai pertemuan, Ketua fraksi Nasdem, Nasib Marudur Sihombing menegaskan, hasil pertemuan bahwa hak masyarakat harus disalurkan.

Dinsos Dairi sudah mengusulkan ke Kemensos RI untuk menambah waktu penyaluran KKS. Nasib menyebut, Dinsos berjanji ke-40 KK yang terdata penerima BPNT akan tuntas minggu ini. “Dan surat Kades untuk penundaan penyaluran KKS tidak sah,”ungkasnya.(mag-10/han)

SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga kurang mampu yang berhak menjadi penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bakkal Sipoltong, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, mendatangi Kantor DPRD. Mereka menyampaikan hingga kemarin belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kedatangan masyarakat Kartu dimaksud sebagai sarana penebusan beras dan telur yang terdia dikios yang ditetapkan Himpunan Bank Rakyat (Himbara) dalam hal di Dairi adalah Bank Mandiri yang ditunjuk pemerintah.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Nasib Marudur langsung memanggil Kepala Dinas Sosial Dairi, Sonta Purba serta menyuruh Kadis Sosial memanggil pihak Bank Mandiri selalu penyalur KKS.

Koordinator penanggung jawab masyarakat Desa Bakkal penerima BPNT, Sabungan Simanjuntak menyampaikan, sebanyak 40 kepala keluarga (KK) penerima jatah beras sejahtera (Rastra) sekarang telah berganti nama jadi bantuan pangan non tunai (BPNT) bagi warga miskin (Raskin) sejak bulan Juni 2019 yang belum mereka terima.

Sementara warga penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) sudah menerima. Surat edaran dinas sosial mengambil surat mandiri. BPNT mandiri. Yang terdaftar di BPNT untuk tahap pertama dan kedua belum diterima. Sementara PKH tahap pertama dan kedua sudah diterima.

Menurut Sabungan, warga sudah bolak balik mempertanyakan kepada Kepala Desa, perihal mereka belum mendapat KKS untuk menebus beras. “Namun Kepala Desa tidak memberikan alasannya yang jelas kepada warga kenapa penyaluran beras ditunda. Warga tidak tinggal diam, Rabu (11/9) kemaren langsung mendatangi Bank Mandiri mempertanyakan jatah beras bagi warga miskin itu.

Kepada warga, pihak Bank Mandiri mengaku menerima surat penundaan atau penolakan penyaluran dari Kepala Desa. Atas penolakan itu, pihak Bank tidak menyalurkan. Menurut Sabungan diamini warga lainya, Bunga Intan Sitohang (64) serta Nurmaida boru Sinaga (49) mengatakan, selama ini Kades mereka, Hobby Calces Angkat tidak pernah memberikan alasan jelas kenapa KKS tidak disalurkan.

Bahkan karena sering didesak warga, sang Kades malah menantang mempersilahkan warga mengadu kemanapun.

Sabungan mengungkapkan, jumlah warga penerima BPNT di Desa Bakkal yang belum menerima KKS sebanyak 40 KK. Warga minta DPRD dan Dinas Sosial Dairi segera merespons keluhan mereka.

Menurut Sabungan, warga bukan hanya mementingkan beras, tetapi warga penerima KKS salahsatu persyaratan untuk anak mereka yang hendak masuk perguruan tinggi melalui program bidik misi,” ucap Sabungan.

Kepala Dinas Sosial, Sonta Purba menyampaikan, pemerintah pusat telah merubah bantuan sosial dari beras rastra menjadi prasejahtera dengan memberikan KKS. Didesa Bakkal Sipoltong untuk tahun 2019, penerima manfaat sebanyak 79 KK. Dan yang mengeluarkan KKS adalah Himbara, dan di Dairi Bank Mandiri.

Sesuai surat edaran, KKS dicetak bulan Maret 2019 dan harus disalurkan bulan Juni 2019 supaya bisa ditebus masyarakat penerima mamfaat. Menurut Sonta ada kelalaian Kades tidak menginformasikan kepada warga untuk pengambilan KKS. Sehingga batas pengambilan sudah berakhir.

Tetapi lanjut Sonta, untuk mengatasi itu Dinsos Dairi sudah menyurati Kementerian Sosial untuk memperpanjang waktu penyaluran KKS bagi KPM yang belum menerima. Sementara itu, admin Bansos Bank Mandiri yang ikut dalam pertemuan menyampaikan, sampai batas ditentukan yakni per 5 Agustus 2019 masyarakat Desa Bakkal tidak datang mengambil KKS sehingga kami tidak bisa lagi menyalurkan.

Kami hanya tunduk kepada peraturan sesuai batas waktu penyaluran ditentukan pemerintah, tandasnya.

Usai pertemuan, Ketua fraksi Nasdem, Nasib Marudur Sihombing menegaskan, hasil pertemuan bahwa hak masyarakat harus disalurkan.

Dinsos Dairi sudah mengusulkan ke Kemensos RI untuk menambah waktu penyaluran KKS. Nasib menyebut, Dinsos berjanji ke-40 KK yang terdata penerima BPNT akan tuntas minggu ini. “Dan surat Kades untuk penundaan penyaluran KKS tidak sah,”ungkasnya.(mag-10/han)