MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terkait laporan yang diterima Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara, adanya desa siluman di Nias Barat, mendapat sangkalan dari Pemerintah Provinsi Sumut.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumut, Aspan Sopian, hingga saat ini pihaknya belum ada menemukan ‘desa siluman’ atau tidak berpenghuni menerima dana desa.
Hanya saja, ada beberapa desa yang ditinggalkan sebagian masyarakatnya karena terdampak bencana alam dan infrastruktur yang minim.
“Sampai saat ini tidak ada desa siluman itu. Hanya saja beberapa desa ditinggalkan oleh penduduknya karena dampak bencana alam dan fasilitas masih minim,” kata Aspan menjawab Sumut Pos, Senin (11/11).
Ia mengatakan, di Sumut sendiri tercatat ada 5.417 desa yang memiliki nomor register dari Kementerian Dalam Negeri. Bila beberapa desa di Sumut ditinggalkan penduduknya karena terdampak bencana alam atau infrastruktur yang minim, dan tetap akan mendapatkan anggaran dari pemerintah. “Selama masih ada pemerintahan desanya mereka tetap mendapatkan dana desa,” ujarnya.
Pada tahun ini, Pemprovsu mengalokasikan dana desa senilai Rp.4.452.049.366.000, yang disalurkan ke 5.417 desa.
“Rata-rata sekitar Rp.821.866.229 per desa memperoleh bantuan dana desa. Namun bisa berbeda setiap desa berdasarkan potensi desa dengan metode perhitungan dari Kemenkeu RI,” ucapnya.
Lebih lanjut disampaikan Aspan, di Nias Barat ada ditemukan 12 desa yang ditinggalkan masyarakatnya karena terdampak bencana alam tsunami. Tetapi, belakangan ini beberapa penduduknya sudah mulai kembali.
“Masalah di Nias barat, sementara bahwa ada 12 desa, desa sudah memiliki nomor register, hanya saja sewaktu bencana alam tsunami, banyak masyarakatnya pindah tempat tinggal. Sebagian ada yang kembali ke desa, mereka juga masih memiliki alamat di KTP asal,” kata dia seraya menekankan kondisi serupa juga terjadi untuk desa di Kabupaten Karo dan Deliserdang, seperti yang disebut-sebut terdapat ‘desa siluman’.
Pihaknya mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mendata desa-desa yang sudah ditinggalkan penduduknya. Bila ditemukan, pihaknya meminta untuk segera membuat laporan secara resmi.
“Kita juga minta tingkatkan pengawasan dan monitoring, bila ditemukan desa tidak berpenghuni laporkan resmi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bermunculan ‘desa siluman’ atau desa-desa baru imbas adanya kucuran dana desa. Bahkan, berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun. (prn/han)
