25 C
Medan
Sunday, September 29, 2024

Ratusan Prodi PTS Sumut Belum Terakreditasi

Salah satu PTS di Medan

SUMUTPOS.CO  – Kopertis Wilayah I Sumatera Utara tengah fokus pada peningkatan akreditasi Program Studi (prodi) pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumut. Pasalnya, hingga kini baru dua prodi PTS di Sumut yang memperoleh akreditasi A.

MENURUT Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut, Prof Dian Armanto, saat ini masih banyak prodi di PTS Sumut yang akreditasinya C. Bahkan, ada yang belum terakreditasi.

Dijelaskan, dari 1.016 prodi yang ada di 264 PTS, sebanyak 507 prodi masih terakreditasi C. Dan, 194 prodi yang belum terakreditasi, serta 40 prodi lainnya kadaluarsa.

“Saat ini baru ada dua prodi di PTS Sumut yang memiliki akreditasi A yaitu prodi Manajemen Universitas Medan Area (UMA) dan prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Lainnya ada yang B,” ujar Prof Dian di Medan, kemarin.

Disebutkan, untuk meningkatkan akreditasi prodi di PTS tersebut, pihaknya akan melakukan beberapa langkah. Salah satunya, melakukan bimbingan teknis, pendampingan kepada PTS dan membuat proposal pelatihan penelitian.

“Kita ingin memotivasi para dosen untuk membuat proposal penelitian. Selain itu, kita dorong dosen untuk mempublikasikan penelitiannya di jurnal internasional melalui bimbingan teknis. Karena, kita lihat saat ini hanya lima persen dosen yang menulis karya ilmiah,” paparnya.

”Bayangkan saja, dari 9.000, hanya sekitar 450  dosen yang membuat penelitian dan jumlah itu sangat minim. Inilah yang akan ditingkatkan, karena penelitian dosen ini salah satu yang menunjang akreditasi prodi dan institusi,” sebut Prof Dian.

Upaya lainnya dalam rangka peningkatan akreditasi adalah meminta kepada dosen yang masih S-2, tapi sudah lima tahun lebih mengajar, untuk melanjutkan pendidikan S3. Sebab, salah satu syarat untuk meningkatkan akreditasi prodi, dosen harus bergelar doktor.

“Saat ini dosen yang mengajar di PTS Sumut masih 40 persen yang tamatan S-3 atau sekitar 386 dosen. Inilah yang perlu kita perbanyak jumlahnya,” tutur Dian.

Sedangkan, Praktisi Pendidikan Prof Syaiful Sagala mengatakan, untuk meningkatkan kualitas kampus yang nantinya akan berdampak pada peningkatkan prodi, maka setidaknya harus memiliki tenaga pengajar yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

“Banyak dosen yang di daerah sudah S2, tapi tidak memenuhi syarat karena punya Nomor Urut Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), bukannya NIDN. Artinya, dari segi S2 memang sudah memenuhi syarat dosen, tapi dari segi status tidak terpenuhi karena statusnya guru SMP atau SMA,” jelasnya.

Nah, biasanya orang yang punya NUPTK pasti tidak akan keluar NIDN. Sebab, dosen yang punya NUPTK banyak yang tidak rela melepaskan. Alasannya, dengan memiliki NUPTK bisa terima sertifikasi dari pemerintah.

”Untuk itu, solusinya adalah kampus harus berani membayar tinggi dosen agar mereka yang berada di kota mau mengajar ke daerah,” paparnya.

Disebutkan, selama ini gaji rendah membuat dosen yang di kota tidak mau mengajar ke daerah. Apalagi yang bidang favorit, sehingga mereka memilih menjadi konsultan, daripada ke daerah. ”Nah, kalau ada dosen S-2 yang punya NIDN mengajar di daerah, kan bisa meningkatkan kualitas prodi,” jelas praktisi pendidikan dari Universitas Negeri Medan (Unimed) ini.

Selain itu, kampus juga harus melengkapi fasilitas yang dibutuhkan seperti, laboratorium, perpustakaan, ruang belajar dan lainnya. Sebab, fasilitas kampus termasuk dalam penilaian tingkat akreditasi.

“Masih banyak juga kampus yang fasilitasnya tidak lengkap, dan ini harus dilengkapi kalau akreditasinya mau meningkat. Kalau pertanian ya harus punya kebun percobaannya dan lainnya. Nah, dalam hal ini kopertis memang harus mendorong untuk memotivasi PTS,” pungkasnya. (ris/dek)

Salah satu PTS di Medan

SUMUTPOS.CO  – Kopertis Wilayah I Sumatera Utara tengah fokus pada peningkatan akreditasi Program Studi (prodi) pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumut. Pasalnya, hingga kini baru dua prodi PTS di Sumut yang memperoleh akreditasi A.

MENURUT Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut, Prof Dian Armanto, saat ini masih banyak prodi di PTS Sumut yang akreditasinya C. Bahkan, ada yang belum terakreditasi.

Dijelaskan, dari 1.016 prodi yang ada di 264 PTS, sebanyak 507 prodi masih terakreditasi C. Dan, 194 prodi yang belum terakreditasi, serta 40 prodi lainnya kadaluarsa.

“Saat ini baru ada dua prodi di PTS Sumut yang memiliki akreditasi A yaitu prodi Manajemen Universitas Medan Area (UMA) dan prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Lainnya ada yang B,” ujar Prof Dian di Medan, kemarin.

Disebutkan, untuk meningkatkan akreditasi prodi di PTS tersebut, pihaknya akan melakukan beberapa langkah. Salah satunya, melakukan bimbingan teknis, pendampingan kepada PTS dan membuat proposal pelatihan penelitian.

“Kita ingin memotivasi para dosen untuk membuat proposal penelitian. Selain itu, kita dorong dosen untuk mempublikasikan penelitiannya di jurnal internasional melalui bimbingan teknis. Karena, kita lihat saat ini hanya lima persen dosen yang menulis karya ilmiah,” paparnya.

”Bayangkan saja, dari 9.000, hanya sekitar 450  dosen yang membuat penelitian dan jumlah itu sangat minim. Inilah yang akan ditingkatkan, karena penelitian dosen ini salah satu yang menunjang akreditasi prodi dan institusi,” sebut Prof Dian.

Upaya lainnya dalam rangka peningkatan akreditasi adalah meminta kepada dosen yang masih S-2, tapi sudah lima tahun lebih mengajar, untuk melanjutkan pendidikan S3. Sebab, salah satu syarat untuk meningkatkan akreditasi prodi, dosen harus bergelar doktor.

“Saat ini dosen yang mengajar di PTS Sumut masih 40 persen yang tamatan S-3 atau sekitar 386 dosen. Inilah yang perlu kita perbanyak jumlahnya,” tutur Dian.

Sedangkan, Praktisi Pendidikan Prof Syaiful Sagala mengatakan, untuk meningkatkan kualitas kampus yang nantinya akan berdampak pada peningkatkan prodi, maka setidaknya harus memiliki tenaga pengajar yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

“Banyak dosen yang di daerah sudah S2, tapi tidak memenuhi syarat karena punya Nomor Urut Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), bukannya NIDN. Artinya, dari segi S2 memang sudah memenuhi syarat dosen, tapi dari segi status tidak terpenuhi karena statusnya guru SMP atau SMA,” jelasnya.

Nah, biasanya orang yang punya NUPTK pasti tidak akan keluar NIDN. Sebab, dosen yang punya NUPTK banyak yang tidak rela melepaskan. Alasannya, dengan memiliki NUPTK bisa terima sertifikasi dari pemerintah.

”Untuk itu, solusinya adalah kampus harus berani membayar tinggi dosen agar mereka yang berada di kota mau mengajar ke daerah,” paparnya.

Disebutkan, selama ini gaji rendah membuat dosen yang di kota tidak mau mengajar ke daerah. Apalagi yang bidang favorit, sehingga mereka memilih menjadi konsultan, daripada ke daerah. ”Nah, kalau ada dosen S-2 yang punya NIDN mengajar di daerah, kan bisa meningkatkan kualitas prodi,” jelas praktisi pendidikan dari Universitas Negeri Medan (Unimed) ini.

Selain itu, kampus juga harus melengkapi fasilitas yang dibutuhkan seperti, laboratorium, perpustakaan, ruang belajar dan lainnya. Sebab, fasilitas kampus termasuk dalam penilaian tingkat akreditasi.

“Masih banyak juga kampus yang fasilitasnya tidak lengkap, dan ini harus dilengkapi kalau akreditasinya mau meningkat. Kalau pertanian ya harus punya kebun percobaannya dan lainnya. Nah, dalam hal ini kopertis memang harus mendorong untuk memotivasi PTS,” pungkasnya. (ris/dek)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/