, Kamis (12/2)
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO- Persoalan sengekata lahan antara warga dengan Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) A Kartika Kodam I/BB di blok 25 Desa Perkebunan Ramunia Kecamatan Pantailabu masih berlanjut. Kali ini, puluhan warga Desa Perkebunan Ramunia Kecamatan Pantailabu, Deliserdang mendatangi Kantor Bupati Deliserdang, Lubukpakam.
Massa yang didominasi ibu-ibu ini menuntut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang menyelesaikan lahan milik mereka yang diklaim lahan Puskopad A Kartika Kodam I/BB. Padahal, kaum ibu-ibu ini sangat bergantung dengan pertanian di lahan tersebut.
Koordinator Aksi, Johan Merdeka mengaku kecewa kepada Puskopad yang telah menyerobot lahan milik warga. Sehingga dia meminta Pemkab Deliserdang menuntaskan persoalan tersebut.
“Kami minta kepada Pemerintahan di Kabupaten Deliserdang, baik itu bupati atau siapapun. Karena dari warga inilah, bapak jadi Bupati. Tegakkan keadilan. Kami sudah terlanjur kecewa dengan Puskopad ini,” ujar dia, Kamis (12/2) siang.
Disebutkannya, Puskopad A Kartika Kodam I/BB telah melakukan penembokan, padahal sudah puluhan tahun warga menempati lahan tersebut. Dia juga menuding, TNI telah banyak melakukan intimidasi yang membuat warga keseharian berkebun dan bertani menjadi tidak nyaman.
Lebih jauh, Puskopad hanya memberikan harga ganti rugi sebesar Rp10 ribu per meter. Sehingga warga tidak menghendaki harga yang ditawarkan itu. “Jika tergusur, kita sangat kecewa dengan Pemerintah. Apalagi aparat TNI yang hanya mementingkan kepentingan pengembang,” tegasnya.
Padahal, Desa Perkebunan Ramunia diketahui merupakan kampung lumbung ketahanan pangan di Tanah Serdang ini. “Makanya kalaupun nantinya ada penggusuran masal, pihaknya nanti akan meminta suaka. Komnas HAM sudah datang meninjau lahan itu. Kemenkum HAM pun akan turun. Jadi kami memohon kepada kepolisian untuk memediasi pertemuan kami dengan Bupati,” tambahnya.
Massa yang membawa spanduk bertuliskan: Selamatkan dan berikan perlindungan terhadap warga pengungsi Aceh yang berada di Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantailabu dan ‘BPN sumber malapetaka sengketa tanah.
“Kami mau menanam padi atau buah-buahan, diintimidasi sama oknum TNI. Makanya spanduk ini mewakili perasaan hati kami sebagai warga yang ditindas,” terang P boru Simamora (43) petani.
Setelah menyampaikan orasinya, perwakilan warga akhirnya diterima Asisten I Pemkab Deliserdang, Syafrullah di ruang aula staf ahli. Dia mengatakan, akan berkoodinasi dengan Dandim 0204/DS.
“Akan kita cek kebenarannya intimidasi. Tapi ada sebagian yang sudah diselesaikan. Kami akan cek ke Kepala Desa, seyogiyanya menjembatani warga. Kalau memang tidak ada tindak lanjut akan kami panggil kepala desa, bagaimana permasalahannya dan sudah sampai dimana persoalannya,” ungkapnya.
Dia juga meminta warga untuk berlapang dada. Selain itu, pihaknya juga akan meminta Satpol PP Deliserdang untuk mengecek ke lokasi dan mempertanyakan kepada perangkat desa. (ted/azw)
