23.9 C
Medan
Sunday, June 23, 2024

KPK Dorong Pemda Maksimalkan Pendapatan

ist
RAPAT KOORDINASI:Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi membuka Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Bidang Optimalisasi Penerimaan Daerah di Provinsi Sumatera Utara di Ruang Rapat Kaharuddin Nasution, Lantai 8 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (12/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka optimalisasi pendapatan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi penerimaan yang ada.

Masukan itupun direspon Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, dengan menekankan seluruh komponen harus bicara serius dalam rangka perbaikan.

“Kita kumpul hari ini ingin bicara serius. Saya bilang, minta ke KPK menyelesaikan masalah ini. Saya yakin KPK ini tidak gila jabatan, karena tujuannya untuk memperbaiki bangsa ini,” ujar Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Pembahasan Optimalisasi Pendapatan Daerah bersama Satgas Korsupgah KPK di ruang rapat Kaharuddin Nst, Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (12/2).

Dalam pidatonya, Gubsu meyakini kerja KPK dalam rangka memberantas korupsi maupun pencegahan yang maksimal. Karena dalam perjalanannya, tidak mengedepankan jabatan, namun lebih mengutamakan kinerja yang baik.

Dan Edy pun berharap pertemuan dengan KPK dapat menjadi awal untuk membuktikan Sumut bisa lebih baik dan bermartabat.

“Kalau sudah KPK yang turun tangan, kita yakin bisa. Kalau tidak, siapa lagi yang mau kita percaya. Mari kita buktikan kalau kita bisa,” tegas Edy Rahmayadi, yang mengimbau untuk bekerjasama dengan Bank Sumut sebagai bank milik daerah.

Sementara Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut, Juliawan menyebutkan bahwa upaya optimalisasi penerimaan daerah dilakukan secara nasional.

“Ada laporan kebocoran, maka kami mendorong agar itu (potensi penerimaan) bisa maksimal. Karena itu di KPK ada unit supervisi pencegahan. Kami mendorong supaya potensi di daerah, dibuat semacam database dan juga perhitungan target pendapatan,” pungkasnya yang menekankan pentingnya pencegahan daripada penindakan.

Hadir di antaranya, Sekdaprovsu Dr Hj Sabrina, Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah 1 Sumbagut Juliawan bersama staf Azril dan Harun, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Wakil Walikota Pematang Siantar Togar Sitorus, Kepala Inspektorat Sumut OK Hendry, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Arief S Trinugroho, Kadis Kominfo Sumut HM Fitriyus, Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Ilyas Sitorus, Sekdako/Sekdakab, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Direksi Bank Sumut dan pejabat lainnya.(prn/han)

ist
RAPAT KOORDINASI:Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi membuka Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Bidang Optimalisasi Penerimaan Daerah di Provinsi Sumatera Utara di Ruang Rapat Kaharuddin Nasution, Lantai 8 Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (12/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka optimalisasi pendapatan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi penerimaan yang ada.

Masukan itupun direspon Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, dengan menekankan seluruh komponen harus bicara serius dalam rangka perbaikan.

“Kita kumpul hari ini ingin bicara serius. Saya bilang, minta ke KPK menyelesaikan masalah ini. Saya yakin KPK ini tidak gila jabatan, karena tujuannya untuk memperbaiki bangsa ini,” ujar Edy Rahmayadi saat membuka Rapat Pembahasan Optimalisasi Pendapatan Daerah bersama Satgas Korsupgah KPK di ruang rapat Kaharuddin Nst, Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (12/2).

Dalam pidatonya, Gubsu meyakini kerja KPK dalam rangka memberantas korupsi maupun pencegahan yang maksimal. Karena dalam perjalanannya, tidak mengedepankan jabatan, namun lebih mengutamakan kinerja yang baik.

Dan Edy pun berharap pertemuan dengan KPK dapat menjadi awal untuk membuktikan Sumut bisa lebih baik dan bermartabat.

“Kalau sudah KPK yang turun tangan, kita yakin bisa. Kalau tidak, siapa lagi yang mau kita percaya. Mari kita buktikan kalau kita bisa,” tegas Edy Rahmayadi, yang mengimbau untuk bekerjasama dengan Bank Sumut sebagai bank milik daerah.

Sementara Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah 1 Sumbagut, Juliawan menyebutkan bahwa upaya optimalisasi penerimaan daerah dilakukan secara nasional.

“Ada laporan kebocoran, maka kami mendorong agar itu (potensi penerimaan) bisa maksimal. Karena itu di KPK ada unit supervisi pencegahan. Kami mendorong supaya potensi di daerah, dibuat semacam database dan juga perhitungan target pendapatan,” pungkasnya yang menekankan pentingnya pencegahan daripada penindakan.

Hadir di antaranya, Sekdaprovsu Dr Hj Sabrina, Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah 1 Sumbagut Juliawan bersama staf Azril dan Harun, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Wakil Walikota Pematang Siantar Togar Sitorus, Kepala Inspektorat Sumut OK Hendry, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Arief S Trinugroho, Kadis Kominfo Sumut HM Fitriyus, Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut Ilyas Sitorus, Sekdako/Sekdakab, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Direksi Bank Sumut dan pejabat lainnya.(prn/han)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/