BINJAI, SUMUTPOS.CO – Rapat paripurna dengan agenda mendengar pendapat akhir Fraksi di DPRD Binjai tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 dibuka Ketua DPRD, H Noor Sri Syah Alam Putra. Rapat paripurna yang dihadiri Wakil Wali Kota Binjai, H Rizky Yunanda Sitepu ini terlihat banyak kursi anggota dewan yang kosong.
Tidak diketahui pasti kemana pergi para anggota dewan saat membahas APBD atau uang rakyat yang dikelola tahun 2022 lalu. Meski membahas uang rakyat, ada belasan legislator tidak terlihat mengisi kursi empuk tersebut.
Dalam pendapat akhir fraksi yang ada di DPRD Binjai, persoalan geng motor dan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI menjadi catatan para legislator. Seperti halnya Joko Basuki dari Fraksi Partai Gerindra.
“Mengenai geng motor ini menjadi keresahan masyarakat dan tidak nyaman. Apalagi mereka yang bekerja ke luar Binjai pulang malam hari,” kata Joko.
Selain Joko, Fraksi PKS DPRD Binjai pun menyebut demikian. Melalui juru bicaranya, Fitriani menyebut, keberadaan geng motor di Kota Binjai cukup meresahkan masyarakat.
Selain geng motor, Fraksi PKS juga menyoal predikat WDP yang diraih Pemko Binjai dari BPK RI. Hal tersebut sungguh memalukan dan harus disikapi dengan serius.
// PAD Anjlok
Sementara, pendapat akhir Fraksi PAN DPRD Binjai menekankan agar wali kota, Amir Hamzah meningkatkan tata kelola keuangan. Pasalnya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap pengelolaan keuangan.
Padahal, sebelumnya selama 5 tahun berturut belakangan, Pemko Binjai selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemko Binjai ke depannya. Laporan keuangan menjadi indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Karena baiknya suatu Pemerintahan bisa dilihat dari baiknya pengelolaan keuangan. Begitu juga sebaliknya, tidak baiknya keuangan menunjukkan tidak baiknya pemerintahannya,” kata juru bicara F-PAN, Adil Putra.
Fraksi PAN DPRD Binjai juga menekan pemko agar memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Binjai yang cenderung menurun. Hal tersebut berdampak terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang telah direncanakan.
“Sementara pertumbuhan ekonomi masyarakat Binjai meningkat. Ini menunjukkan berbanding terbalik dengan PAD. Sehingga sudah selayaknya dikelola secara profesional agar capaian PAD meningkat sesuai dengan yang diharapkan,” pungkasnya. (ted/ram)
