KARO, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Karo di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Terkelin Brahmana dan DPRD Karo, harus segera menyelesaikan pembahasan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014. Jika tidak, nasib puluhan ribu pengungsi dipastikan akan terus terkatung-katung.
Karena menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, pengungsi baru mau pulang apabila atap-atap rumah yang rusak akibat letusan Gunung Sinabung, telah diperbaiki.
Menurut Sutopo, untuk memerbaiki pemukiman penduduk, setidaknya dibutuhkan 230 ribu lembar seng. Dan BNPB telah mengirimkan 100 ribu lembar seng senilai Rp 9 miliar. Namun masih terdapat kekurangan 130 ribu lembar seng lagi senilai Rp13 miliar.
“Nah yang 130 ribu lembar seng itu dibiayai APBD Karo dan APBD Provinsi Sumut. Namun hingga saat ini APBD Karo belum disahkan DPRD Karo. Sedangkan dari Provinsi Sumut, masih menunggu APBD Perubahan yang akan diusulkan September 2014 nanti,” katanya di Jakarta, Minggu (13/7).
Karena itu melihat kondisi yang ada, Sutopo belum dapat memastikan apakah perbaikan dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. Karena kini semua berpulang pada pemerintah daerah yang ada di Sumut. Apalagi kata Sutopo, sejak Mei 2014 lalu, tanggungjawab penanganan Sinabung juga telah diserahkan kepada Gubernur Sumut, Gatot Pudjonugroho, karena masalah yang ditangani saat ini adalah masalah rutin penanganan pengungsi.
“Kepala BNPB, Syamsul Maarif telah memerintahkan penanganan pengungsi dapat dituntaskan secara cepat bersama Pemda Sumut dan Karo. Sejak 25 Mei lalu tanggungjawab penanganan Sinabung telah diserahkan kepada Gubernur Sumut,” katanya. Meski begitu BNPB sebagai badan penanggulangan bencana di Indonesia, kata Sutopo tentu akan senantiasa memberi bantuan yang dibutuhkan, jika kondisi kerawanan kembali terjadi.
Sementara itu Gunung Sinabung diinformasikan kembali meletus dan menyemburkan awan panas guguran (lava pijar) dengan jarak luncur 4 kilometer ke arah selatan, pada Sabtu (12/7) sekitar pukul 23.05 WIB. Material debu vulkanik yang ikut terbawa seiring arah angin menuju timur–tenggara menyebabkan sebagian kawasan Berastagi dan sekitarnya kembali dihujani debu.
“Saat ini jumlah pengungsi 14.130 jiwa (4.392 kepala keluarga). Dengan rincian dari 10.447 jiwa (3.143 KK) berada di 23 titik penampungan dan 3.683 jiwa (1.258 KK) di rumah sewa,” ujar Sutopo.
Informasi dihimpun dari Pos Pemantau Gunung Api (PPGA) Sinabung menyebutkan, durasi guguran selama 267 detik dan menyebabkan hujan abu terjadi di beberapa tempat di Tanah Karo, namun hal tersebut tidak sampai menambah jumlah pengungsi. “Karena sebagian besar kawasan gunung tertutup kabut, maka tidak teramati jarak pasti luncuran guguran awan panas kemarin. Namun dari hasil pantauan kita jarak luncur antara 3–4 km ke arah Selatan – Tenggara, dan arah angin menuju Timur,” ujar Petugas PPGA, Derry ketika dihubungi, Minggu (13/7).
Terpisah Dansatgas Penanganan Erupsi Sinabung, Letkol Inf Asep Sukarna kepada koran ini mengatakan, posko–posko pengungsian yang telah ditinggalkan, setelah pengungsi menerima bantuan dari Pemda Karo berupa uang sewa lahan dan rumah akan segera ditipiskan.
“Banyak dari pengungsi yang sudah pergi dari posko untuk menyewa rumah. Maka dari itu, posko–posko yang masih ditinggali pengungsi karena belum mendapat rumah sewa akan kita tipiskan. Sekarang ini ada 23 posko pengungsian, setelah mereka pergi mengontrak rumah maka kita akan lihat dulu komposisinya, dan setelah itu posko–posko yang jumlah pengungsinya tinggal sedikit akan kita gabung, dengan tujuan mengurangi jumlah posko pengungsian. Dengan begitu kontrol kita terhadap mereka menjadi lebih baik,” terang Asep.
Banyaknya jumlah penungsi karena 7 desa dan 1 dusun hingga saat ini masih direkomendasikan mengungsi sesuai arahan PVMBG. Masing-masing 3 desa di radius kurang 3 kilometer yang harus direlokasi yaitu dari Desa Simacem, Sukameriah, dan Bekerah dengan jumlah penduduk 1.212 jiwa (354 KK). Kemudian 4 desa dan 1 dusun di radius 3-5 kilometer di mulut bukaan kawah yaitu Desa Gurukinayan, Berastepu, Gamber, Kutatonggal, dan Dusun Sibintun sebanyak 2.142 jiwa (654 KK).
AWAL PERUBAHAN BIROKRASI
Setelah dilantik menjadi Plt Bupati Karo, Terkelin Berahmana SH bakal memulai aktifitas besarnya dengan memimpin apel pagi PNS di halaman kantor Bupati Karo, Jl. Jamin Ginting Kabanjahe. Rencana ini akan dilalui setelah sebelumnya Terkelin menggelar rapat internal dengan para pejabat di Pemkab Karo.
“Setelah dilantik kemarin, Plt Bupati Karo merencanakan menggelar rapat terlebih dahulu, baru apel, tapi bisa jadi ini berubah, kita lihatlah,” ujar salah seorang pejabat eselon III di Setdakab Pemkab Karo.
Apel ini nantinya terbilang bersejarah, karena untuk pertama kalinya bakal dipimpin oleh pimpinan yang menggantikan bupati sebelumnya. Inilah yang kemudian ditunggu tunggu oleh setiap pegawai negeri sipil di Pemkab Karo.
“Kita tunggu arahan awal beliau secara umum, karena ini adalah langkah awal yang diprediksi membawa perubahan semangat birokrasi di kami,” tambah seorang PNS lainnya. Selama ini, sebagaimana diketahui, Terkelin Berahmana sama sekali tidak lagi difungsikan oleh DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti saat dirinya masih berkuasa.
Keretakan keduanya malah berlangsung lama, yang banyak disebut akibat kecurigaan Karo Jambi pada Terkelin berada di balik aksi yang secara bergelombang akhirnya meruntuhkan jabatannya. Walaupun tidak dapat dibuktikan, namun Karo Jambi hingga akhir limitnya memang enggan lagi memberikan tanggung jawab pada Terkelin.
Sebelumnya, pengamat sosial dan politik Universitas Sumatera Utara, Wara Sinuhaji meminta agar Terkelin mampu tunjukkan diri keluar dari bayang bayang pasangannya DR HC Kena Ukur Karo Jambi Surbakti. Hal ini berguna untuk menepis anggapan yang kuat berkembang soal Terkelin yang merupakan bahagian dari “ boneka” Karo Jambi.
“Stigmasisasi itu terlalu kuat berkembang, karena itu muncul akibat pasifnya Terkelin dalam tahapan pemakzulan Karo jambi.Jadi walau Karo Jambi turun, penggantinya masih dianggap publik adalah bahagian dari boneka ciptaan Karo Jambi. Ini yang harus dcounter oleh Terkelin melalui sikap dan agenda pemerintahannya,” terangnya.
Lebih lanjut, Wara mengatakan Terkelin harus menjalankan kekuasaan yang berbeda dengan gaya kepemimpinan Karo Jambi. Dimana seorang Terkelin, idealnya bertindak egaliter dan intens membangun komunikasi politik, tidak hanya di internalnya namun juga keluar.
“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi wajib dilakukan oleh Terkelin bila ingin keluar dari stigma yang ada. Bangunlah komukasi politik yang baik dengan DPRD Karo dan tokoh tokoh masyarakat Karo. Tidak harus blusukan, namun lebih kepada mendengar dan mengamati semua persoalan yang ada secara bijak dan tidak tempramen,” tambah Wara. (gir/smg/deo)
