JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kepastian pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Bupati Simalungun dan Wali Kota Pematang Siantar, belum juga memperlihatkan titik terang. Setelah mengalami penundaan, pelaksanaan pemungutan suara pilkada Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun berpeluang dilakukan pada 2017. Tepatnya, pada Februari 2017, bersamaan dengan sejumlah daerah lainnya yang ikut menjadi peserta pilkada serentak gelombang kedua.
Selain keputusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan masih berupa putusan sela, kemungkinan KPU maupun penggugat mengajukan banding pada apa pun putusan pengadilan nantinya, semakin menambah ketidakpastian.
Padahal mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pemungutan suara pilkada tahap pertama harus diselenggarakan di tahun 2015. Sementara bulan Desember di tahun 2015, hanya tinggal beberapa hari lagi.
Peluang itu ada jika nantinya begitu keluar putusan PTTUN Medan yang memenangkan gugatan pasangan cabup-cawabup Simalungun JR Saragih-Amran Sinaga, tapi KPU Simalungun tidak puas dan mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
Hal yang sama bisa terjadi jika Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan memenangkan gugatan pasangan Survenof Sirait-Parlin Sinaga dan KPU Siantar mengajukan kasasi.
“Kalau KPU mengajukan kasasi ya bisa 2017,” ujar anggota caretaker Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Girindra Sandino kepada Sumut Pos, kemarin (13/12).
Terlebih lagi, lanjut, dalam kasus pilkada Gubernur Kalimantan Tengah yang juga tertunda, KPU juga mengajukan kasasi atas keluarnya putusan PTTUN yang memenangkan gugatan pasangan calon Gubernur Ujang Iskandar-Jawawi. Begitu pun untuk kasus pilkada Fakfak, KPU juga mengajukan kasasi atas putusan PTTUN Makassar yang mengabulkan gugatan pasangan calon Bupati Fakfak, Papua, Donatus Nimbitkendik-Abdul Rahman.
Sebaliknya, jika pasangan JR Saragih-Amran Sinaga dan Survenof Sirait-Parlin Sinaga kalah di tingkat PTTUN, juga punya hak untuk mengajukan kasasi. Jadi, peluang pilkada kedua daerah itu lewat Desember 2015 sangat besar.
Penjelasan lain mengacu ketentuan di UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota. Di sana diatur PTTUN punya waktu 21 hari untuk mengeluarkan putusan. Jika ada upaya kasasi, maka permohonan harus sudah disampaikan ke MA paling telat tujuh hari sejak keluarnya putusan PTTUN. Sementara, MA wajib mengeluarkan putusan paling telat 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. KPU diwajibkan menjalankan putusan yang sudah inkrah dalam waktu paling lama tujuh hari.
Dengan demikian, jika KPU atau pasangan calon yang bersengketa mengajukan kasasi, maka sulit berharap pilkada Simalungun dan Siantar bisa digelar Desember 2015. Sementara, sesuai ketentuan, tidak ada pilkada di tahun 2016.
