Antisipasi Adu Domba via Medsos

MEDAN, SUMUTPOS.CO –  Hari ini (15/2), pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) digelar serentak. Untuk menjaga suasana kondusif di masing-masing daerah, Pemprov Sumut meminta masyarakat menghindari fitnah di media sosial (medsos) yang dapat mengadu domba.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Hasban Ritonga, kedua daerah yang menggelar pilkada tersebut memiliki potensi persoalan tersendiri. Namun, khusus Kota Tebingtinggi, menurutnya relatif lebih aman dan sedikit gejolak karena hanya diikuti satu pasangan calon (Paslon), Umar Zunaidi dan Oki Doni Siregar.

Sedangkan Pilkada Tapteng diikuti empat pasangan, yakni Amin Napitupulu–Ramses Hutagalung (Amira), Bakhtiar Ahmad Sibarani–Darwin Sitompul (Badar), Buyung Sitompul–Binsar Saruksuk (Besar) dan Rantinus Manalu–Sodiqin Lubis (Paus). “Secara logika kita, Tebingtinggi Insyaallah aman, karena hanya ada satu pasangan calon. Kalau di Tapteng lebih meriah, ramai dan insya Allah juga kondusif,” kata Hasban saat ditanya situasi kondisi kedua daerah tersebut jelang Pilkada, Selasa (14/2).

Pun begitu, dirinya tetap meminta agar masyarakat tidak terpengaruh isu yang sifatnya fitnah, adu domba yang bisa merusak persatuan dan kesatuan kita. “Sampai saat ini tidak ada laporan tentang riak-riak yang membuat keributan. Mudah-mudahan kondisinya tetap seperti ini hingga seterusnya,” harapnya.

Dia juga meminta penyelenggara Pilkada bisa adil, jujur dan tidak ada persoalan penggelembungan suara. “Tidak berpihak selaku aparatur negara. Partai pendukung juga mengimbau anggota agar menampilkan suasana sejuk di dua daerah ini sehingga masyarakat bisa tenang menggunakan hak suaranya. Masyarakat juga harus gunakan hak suara,” sebut Hasban.

Sebelumnya, Bawaslu Sumut menyampaikan hasil pemetaan kerawanan di Pilkada Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Tapanuli Tengah menjelang hari pemungutan suara, 15 Februari mendatang. Pimpinan Bidang Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga (PHL) Bawaslu Sumut Aulia Andri menjelaskan, ada lima aspek yang menjadi faktor penilaian potensi kerawanan Pilkada serentak, yakni akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih, pemberian uang dan atau materi lainnya, keterlibatan aparat negara serta kepatuhan dalam prosedur pemungutan dan penghitungan suara.

Menurutnya dari dua daerah tersebut, perbedaan yang paling mendasar dari potensi kerawanan Pilkada adalah indikasi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung pasangan calon untuk Kota Tebingtinggi. Meskipun calon tunggal, namun tetap menjadi perhatian pihaknya. “Jadi meskipun di sana pasangan calon tunggal, itu tidak menjadi jaminan nihil pelanggaran. Mobilisasi massa dengan melibatkan ASN itu terindikasi di sana,” ujarnya.

Sedangkan untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, potensi kerawanan utama adalah politik uang melihat banyaknya jumlah peserta atau Paslon. Selain itu, dari hasil penelitian mereka, soal distribusi logistik Pilkada juga menjadi sorotan. Sebab banyaknya daerah terpencil juga memicu kerawanan dalam pendistribusian. “Memang berbeda karakter karena situasi dan kondisi demografis di daerah itu,” ungkapnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO –  Hari ini (15/2), pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) digelar serentak. Untuk menjaga suasana kondusif di masing-masing daerah, Pemprov Sumut meminta masyarakat menghindari fitnah di media sosial (medsos) yang dapat mengadu domba.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Hasban Ritonga, kedua daerah yang menggelar pilkada tersebut memiliki potensi persoalan tersendiri. Namun, khusus Kota Tebingtinggi, menurutnya relatif lebih aman dan sedikit gejolak karena hanya diikuti satu pasangan calon (Paslon), Umar Zunaidi dan Oki Doni Siregar.

Sedangkan Pilkada Tapteng diikuti empat pasangan, yakni Amin Napitupulu–Ramses Hutagalung (Amira), Bakhtiar Ahmad Sibarani–Darwin Sitompul (Badar), Buyung Sitompul–Binsar Saruksuk (Besar) dan Rantinus Manalu–Sodiqin Lubis (Paus). “Secara logika kita, Tebingtinggi Insyaallah aman, karena hanya ada satu pasangan calon. Kalau di Tapteng lebih meriah, ramai dan insya Allah juga kondusif,” kata Hasban saat ditanya situasi kondisi kedua daerah tersebut jelang Pilkada, Selasa (14/2).

Pun begitu, dirinya tetap meminta agar masyarakat tidak terpengaruh isu yang sifatnya fitnah, adu domba yang bisa merusak persatuan dan kesatuan kita. “Sampai saat ini tidak ada laporan tentang riak-riak yang membuat keributan. Mudah-mudahan kondisinya tetap seperti ini hingga seterusnya,” harapnya.

Dia juga meminta penyelenggara Pilkada bisa adil, jujur dan tidak ada persoalan penggelembungan suara. “Tidak berpihak selaku aparatur negara. Partai pendukung juga mengimbau anggota agar menampilkan suasana sejuk di dua daerah ini sehingga masyarakat bisa tenang menggunakan hak suaranya. Masyarakat juga harus gunakan hak suara,” sebut Hasban.

Sebelumnya, Bawaslu Sumut menyampaikan hasil pemetaan kerawanan di Pilkada Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Tapanuli Tengah menjelang hari pemungutan suara, 15 Februari mendatang. Pimpinan Bidang Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga (PHL) Bawaslu Sumut Aulia Andri menjelaskan, ada lima aspek yang menjadi faktor penilaian potensi kerawanan Pilkada serentak, yakni akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih, pemberian uang dan atau materi lainnya, keterlibatan aparat negara serta kepatuhan dalam prosedur pemungutan dan penghitungan suara.

Menurutnya dari dua daerah tersebut, perbedaan yang paling mendasar dari potensi kerawanan Pilkada adalah indikasi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung pasangan calon untuk Kota Tebingtinggi. Meskipun calon tunggal, namun tetap menjadi perhatian pihaknya. “Jadi meskipun di sana pasangan calon tunggal, itu tidak menjadi jaminan nihil pelanggaran. Mobilisasi massa dengan melibatkan ASN itu terindikasi di sana,” ujarnya.

Sedangkan untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, potensi kerawanan utama adalah politik uang melihat banyaknya jumlah peserta atau Paslon. Selain itu, dari hasil penelitian mereka, soal distribusi logistik Pilkada juga menjadi sorotan. Sebab banyaknya daerah terpencil juga memicu kerawanan dalam pendistribusian. “Memang berbeda karakter karena situasi dan kondisi demografis di daerah itu,” ungkapnya.