TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi menerima plakat atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2018 sampai 2022, dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diserahkan langsung oleh Gubenur Sumut Edy Rahmayadi, dan diterima oleh Pj Wali Kota Tebingtinggi Drs Syarmadani.
Pemberian plakat bersama dengan 13 Pemda lainnya ini merupakan rangkaian acara Kick off meeting sepuluh tahun opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sumut, di Hotel Adhi Mulia Jalan Diponegoro, Kota Medan, Senin (14/8).
Pada kesempatan itu, Edy Rahmayadi meminta semua Pemerintah Daerah (Pemda) se Sumut untuk mendorong Pemda agar bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang mana WTP merupakan tanda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia.
Menurut Edy Ramayadi, WTP merupakan kewajiban bagi seluruh Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Walau begitu, untuk mencapainya bukan hal yang mudah.
“Bukan hal yang mudah untuk meraih ini, tetapi tentu ini kewajiban kita mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan juga transparan, kita ingin semua daerah di Sumut bisa meraih WTP,” pinta Edy Ramayadi kepada Wali Kota dan Bupati.
Diungkapkan Edy Ramayadi, dari 33 Pemerintah Kabupaten Kota di Sumut, masih ada 8 daerah yang belum meraih WTP untuk LKPD tahun 2023, namun 14 Pemda yang sudah meraih di atas 4 kali berturut-turut.
Ke empat belas Pemda tersebut antara lain Kabupaten Labuhanbatu Utara 10 kali, Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Utara 9 kali, Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Toba 7 kali, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Asahan 6 kali.
Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batu Bara, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai masing-masing 5 kali, sedangkan Pemprov Sumut sudah 9 kali.
Tambah Gubernur Sumut Edy Ramayadi, masing-masing Pemda yang berhasil meraih WTP lima kali atau lebih tersebut mendapatkan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.
“Lima kali berturut-turut mendapat bonus dari Kemenkeu, dan itu patut diapresiasi, kita (Pemprov Sumut) juga seharusnya memberikan apresiasi kepada yang berhasil WTP, ini tanda awal baiknya pengelolaan keuangan, bisa kita pertanggungjawabkan,” ujar Edy.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemprov Sumut selaku Ketua Panitia, Ismael Parenus Sinaga, bahwa Kick off ini merupakan momentum untuk penyusunan keuangan yang baik bagi Pemda. Seluruh Pemda diharapkan memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Mendekati hari kemerdekaan ini menjadi momentum yang bagus kepada seluruh Pemda menyusun keuangannya, termasuk Pemprov Sumut yang mudah-mudahan berhasil meraih 10 kali WTP berturut-turut,” kata Ismael Parenus Sinaga.
Hadir pada acara Kick off meeting ini Koordinator Bidang Keuangan Daerah Kemendagri Yohanes Sena, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani.Pj. Sekdako Kota H. Kamlan Mursyid, S.H., M.M. bersama Bupati dan Wali Kota se-provinsi Sumatera Utara.
Sedangkan Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kota Tebingtinggi telah menerima WTP sebanyak 5 kali berturut-turut. Namun demikian, ujarnya, Syarmadani tetap berharap kepada seluruh Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) yang ada di jajaran Pemko Tebingtinggi untuk tetap mempertahankan WTP tersebut kedepannya.
“Kepada OPD untuk tetap meningkatkan prefosional dalam bekerja. Karena laporan keuangan pemerintah daerah seperti Kota Tebingtinggi harus benar benar sesuai dengan aturan yang ada,” pintanya. (ian/han)
