Foto: Imam Husein/Jawa Pos
Penyidik KPK memperlihatan barang bukti operasi tangkap tangan terhadap Bupati Batubara di Gedung KPK Jakarta, Kamis (14/9/2017). KPK menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap di antaranya Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara berinisial HH serta menyita uang yang diduga sebagai suap sebesar Rp346 juta.
Foto: Hendryk/Sumut Pos Bupati Batubara, Oka Arya (Baju Putih) di Bandara Kualanamu menuju Jakarta, usai terjaring OTT oleh KPK, Rabu (13/9/2017).
Baik Alex maupun Basaria tidak membantah bahwa tiga proyek yang dimanfaatkan untuk praktik suap itu dijalankan melalui mekanisme lelang elektronik. Namun demikian, Alex menegaskan, sebaik apapun sistem dan peralatan yang digunakan tetap ada tangan manusia di baliknya. Dia mencontohkan Maringan yang menyewa beberapa perusahan untuk ikut dan memenangkan lelang.
“Jadi pinjam nama. Ada beberapa PT diatur sedemikian rupa sehingga nanti pemenangnya tetap Maringan,” jelas Alex. Namun demikian, dia menjelaskan, KPK terus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menekan dan mencegah potensi korupsi atau suap yang melibatkan kepala daerah. KPK juga sudah meminta agar Kemendagri memperkuat pengendalian di internal pemerintah.
Disamping itu, Alex juga menyinggung peran Kajari dan Kapolres di daerah. Menurut dia, Kajari dan Kapolres harus turut bertanggung jawab ketika kepala daerah bermasalah. “Apalagi sampai terkena OTT,” tegasnya.
“Jadi, kalau ada kepala daerah kena OTT KPK ya gantilah Kapolres dan Kajari,” tambah dia. Menurut dia itu perlu dilakukan lantaran OTT KPK membuktikan bahwa Kajari dan Kapolres tidak mampu mengawasi dan mengawal kepala daerah di tempat mereka bertugas. (far/syn/jpg/mag-6/adz)
Foto: Hendryk/Sumut Pos Bupati Batubara, Oka Arya (Baju Putih) di Bandara Kualanamu menuju Jakarta, usai terjaring OTT oleh KPK, Rabu (13/9/2017).
Baik Alex maupun Basaria tidak membantah bahwa tiga proyek yang dimanfaatkan untuk praktik suap itu dijalankan melalui mekanisme lelang elektronik. Namun demikian, Alex menegaskan, sebaik apapun sistem dan peralatan yang digunakan tetap ada tangan manusia di baliknya. Dia mencontohkan Maringan yang menyewa beberapa perusahan untuk ikut dan memenangkan lelang.
“Jadi pinjam nama. Ada beberapa PT diatur sedemikian rupa sehingga nanti pemenangnya tetap Maringan,” jelas Alex. Namun demikian, dia menjelaskan, KPK terus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menekan dan mencegah potensi korupsi atau suap yang melibatkan kepala daerah. KPK juga sudah meminta agar Kemendagri memperkuat pengendalian di internal pemerintah.
Disamping itu, Alex juga menyinggung peran Kajari dan Kapolres di daerah. Menurut dia, Kajari dan Kapolres harus turut bertanggung jawab ketika kepala daerah bermasalah. “Apalagi sampai terkena OTT,” tegasnya.
“Jadi, kalau ada kepala daerah kena OTT KPK ya gantilah Kapolres dan Kajari,” tambah dia. Menurut dia itu perlu dilakukan lantaran OTT KPK membuktikan bahwa Kajari dan Kapolres tidak mampu mengawasi dan mengawal kepala daerah di tempat mereka bertugas. (far/syn/jpg/mag-6/adz)
