Hanafiah Sebut Tim 10 Abal-abal

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Keputusan Tim 10 mendiskualifikasi Hanafiah dan Leonard Samosir dari Bakal Calon (Balon) Wakil Gubernur Sumut dari Prtai Golongan Karya (Golkar) dipertanyakan. Apalagi, keputusan itu diambil secara sepihak.

Bahkan, Hanafiah Harahap secara terang-terangan menyatakan kinerja tim 10 di bawah komando Sahlul Situmeang abal-abal atau tidak profesional.

Hanafiah mengaku sudah 32 tahun menjadi kader Partai Golkar, selain itu ijazah yang dilampirkannya pada saat pendaftaran berasal dari universitas ternama. Sehingga, tidak perlu diragukan lagi.

“Begitu tahu adanya pendaftaran Balon Wakil Gubernur, sebagai kader saya merasa terpanggil. Makanya tanggal 11 Desember 2017 hadir menyerahkan dokumen pendaftaran. Saat itu, saya sampaikan kepada Tim 10 bahwa kalau saya akan berangkat keluar kota untuk agenda kunjungan kerja (Kunker), dan baru akan kembali hari ini (kemarin),” kata Hanafiah saat ditemui di ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Kamis (14/12).

Selain itu, Hanafiah bilang tim 10 juga tidak memberitahukan informasi apapun terkait akan ada proses verifikasi pada 13 Desember 2017 atau sesaat setelah penutupan pendaftaran.

“Jadi informasi bakal ada verifikasi saya ketahui ketika dihubungi perwakilan Tim 10. Pada saat itu, saya bilang masih diluar kota, dan minta penjadwalan ulang pada hari kamis. Tapi, tim 10 malah menyatakan saya tidak lulus verifikasi, ini bukti bahwa tim 10 bekerja secara tidak profesional,”tegasnya.

Seharusnya, kata dia, proses verifikasi dilakukan sehari setelah penutupan pendaftaran. Apalagi, dirinya sudah memberitahu alasan mengapa tidak hadir.

“Jadikan timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang dikejar Tim 10. Apakah mereka punya target tertentu,” sebutnya.

Anggota Komisi A DPRD Sumut ini pun berencana melaporkan kinerja Tim 10 kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ngogesa Sitepu.

Terkait isu adanya mahar dalam penjaringan Cawagubsu untuk mendampingi Tengku Erry Nuradi, Hanafi mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

Menurutnya uang mahar tidak dikenal dalam proses tahapan pilkada. Apalagi diwajibkan kepada kader partai. Menurutnya justru partai berkewajiban mendukung kadernya yang maju pada pilkada.

“Saya khawatir keadaan ini sangat membahayakan nama besar Partai Golkar. Saya baru dengar isu tersebut. apakah itu tidak termasuk gratifikasi dan melanggar undang-undang?” pungkasnya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Keputusan Tim 10 mendiskualifikasi Hanafiah dan Leonard Samosir dari Bakal Calon (Balon) Wakil Gubernur Sumut dari Prtai Golongan Karya (Golkar) dipertanyakan. Apalagi, keputusan itu diambil secara sepihak.

Bahkan, Hanafiah Harahap secara terang-terangan menyatakan kinerja tim 10 di bawah komando Sahlul Situmeang abal-abal atau tidak profesional.

Hanafiah mengaku sudah 32 tahun menjadi kader Partai Golkar, selain itu ijazah yang dilampirkannya pada saat pendaftaran berasal dari universitas ternama. Sehingga, tidak perlu diragukan lagi.

“Begitu tahu adanya pendaftaran Balon Wakil Gubernur, sebagai kader saya merasa terpanggil. Makanya tanggal 11 Desember 2017 hadir menyerahkan dokumen pendaftaran. Saat itu, saya sampaikan kepada Tim 10 bahwa kalau saya akan berangkat keluar kota untuk agenda kunjungan kerja (Kunker), dan baru akan kembali hari ini (kemarin),” kata Hanafiah saat ditemui di ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Kamis (14/12).

Selain itu, Hanafiah bilang tim 10 juga tidak memberitahukan informasi apapun terkait akan ada proses verifikasi pada 13 Desember 2017 atau sesaat setelah penutupan pendaftaran.

“Jadi informasi bakal ada verifikasi saya ketahui ketika dihubungi perwakilan Tim 10. Pada saat itu, saya bilang masih diluar kota, dan minta penjadwalan ulang pada hari kamis. Tapi, tim 10 malah menyatakan saya tidak lulus verifikasi, ini bukti bahwa tim 10 bekerja secara tidak profesional,”tegasnya.

Seharusnya, kata dia, proses verifikasi dilakukan sehari setelah penutupan pendaftaran. Apalagi, dirinya sudah memberitahu alasan mengapa tidak hadir.

“Jadikan timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang dikejar Tim 10. Apakah mereka punya target tertentu,” sebutnya.

Anggota Komisi A DPRD Sumut ini pun berencana melaporkan kinerja Tim 10 kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Ngogesa Sitepu.

Terkait isu adanya mahar dalam penjaringan Cawagubsu untuk mendampingi Tengku Erry Nuradi, Hanafi mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

Menurutnya uang mahar tidak dikenal dalam proses tahapan pilkada. Apalagi diwajibkan kepada kader partai. Menurutnya justru partai berkewajiban mendukung kadernya yang maju pada pilkada.

“Saya khawatir keadaan ini sangat membahayakan nama besar Partai Golkar. Saya baru dengar isu tersebut. apakah itu tidak termasuk gratifikasi dan melanggar undang-undang?” pungkasnya.