LUBUKPAKAM-Empat orang yang diduga staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengobok-obok Kantor Direksi PTPN 2. Keempatnya hadir di kantor yang berada di Jalan Medan Tanjungmorawa Km 15 Kecamatan Tanjungmorawa, Deliserdang, sejak Rabu (13/6) lalu hingga kemarin, Jumat (15/6).
Dari informasi yang didapat, kedatangan empat orang tersebut terkait dengan kasus penjualan RS Tembakau Deli dan penjualan lahan eks HGU dan HGU. Namun, anehnya ketika kemarin empat orang itu datang lagi, tak seorang pejabat di kantor Direksi PTPN 2 yang bersedia diwawancarai.
Beberapa wartawan pun berusaha menjumpai Direktur Utama PTPN 2 Bhatara Moeda Harahap terkait hal itu. Namun, usaha tersebut dihalangi petugas keamanan bernama Herman Sihotang.
Herman Sihotang mengaku dirinya diperintah Humas PTPN 2 agar melarang wartawan masuk ke kantor direksi. Wartawan hanya diperkenankan menunggu di gedung Humas. Menurut Herman Sihotang, KPK memang ada datang ke kantor Direksi PTPN 2. Kedatangan tim itu pada Rabu (13/6) dan Kamis (14/6), terdiri dari 4 orang anggota. Tim kecil itu mengendarai mobil Kijang Innova warna coklat B 1303. Seorang di antaranya mengenakan rompi krem bertuliskan “KPK”. Kehadiran mereka selama 2 hari di kantor Direksi PTPN 2, mulai dari pukul 09.00 – 16.00 WIB. “Staf KPK itu sempat mengintrogasi saya soal seputar sistem pengamanan dan data apa saja yang ada sama saya,” lanjut Herman Sihotang.
Humas PTPN 2 Rahmudin, yang berusaha dikonfirmasi lewat telepon selulernya terkait kedatangan KPK, mengelak dengan mengatakan tidak mengetahui hal itu. Bahkan Rahmudin mengaku tidak berada di kantor Direksi, melainkan sedang menghadiri acara di kantor Gubernur Sumut.
Di sisi lain, pihak KPK di Jakarta memastikan saat ini tidak ada penyidik yang dikirim untuk bertugas ke Medan. Apalagi, sampai mendatangi Kantor Direksi PTPN 2 Tanjungmorawa. Sehingga dengan demikian, jika ada pihak-pihak yang mengaku penyidik KPK, hal tersebut dipastikan kemungkinan besar palsu. “Saya sudah mengecek ke Direktur Penyelidikan. Beliau mengatakan bahwa saat ini tidak ada tim yang dikirim ke Sumut,”ungkap Bicara KPK Johan Budi, kemarin.
Hal ini tentu saja cukup menarik, apalagi dari informasi yang beredar, sejumlah oknum ini disebut-sebut menggunakan rompi KPK. “Nggak mungkin, mana ada penyidik kita yang kalau bertugas itu menggunakan rompi. Jadi nggak ada itu,”ungkapnya.
Bahkan saat coba dipastikan kembali apakah mungkin ada tim dari KPK yang diturunkan tanpa sepengetahuan Johan, ia kembali dengan tegas menyatakan, “Kalau ada saya pasti tahu. Apalagi saya sudah konfirmasi ke Direktur Penyidikan. Jadi nggak ada itu,” ungkapnya.
Sebelumnya Sudah Berkeliaran di Riau
Menariknya sebagaimana diberitakan group koran ini sebelumnya, ternyata oknum yang mengaku-ngaku tim penyidik dari KPK, telah lebih dulu berkeliaran di Riau. Tepatnya Selasa (12/6) kemarin. Disebutkan, KPK gadungan ini beraksi di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kuansing. Namun rupanya mereka sadar aksinya telah terendus. Sehingga buru-buru melarikan diri. Belum dapat dipastikan apakah kelompok yang sama yang kemudian mencoba melancarkan aksi ke daerah Sumatera Utara.
KPK gadungan ini saat berada di Riau, memulai aksinya sekitar pukul 15.00 WIB, dengan mencoba menemui salah seorang pejabat di Dispenda Kuansing, Akmal. Disebutkan Akmal, ketika itu ada dua orang yang mengaku KPK mendatanginya di Kantor Dispenda Kuansing dengan memperlihatkan kartu identitas sebagai anggota KPK. “Saya dari KPK, Pak!” jelas Akmal menirukan ucapan salah seorang yang mengaku KPK tersebut kepada wartawan. Lalu Akmal menjawab, “Apa yang Bapak akan periksa dari saya,” tanya Akmal.
Petugas KPK gadungan ini, lanjut Akmal menjawab, “Kami kan ada tujuan ke Pemda Kuansing, kebetulan Pak Bupati rapat. Jadi langsung kami ke sini,” jelas Akmal yang kembali menirukan ucapan mereka.
Komunikasi terus terjadi antara dua orang yang mengaku KPK ini dengan Akmal. Namun akhirnya, petugas KPK gadungan itu mulai berulah dan minta pertimbangan soal uang bensin mereka ke Pekanbaru. “Tolong pertimbangkanlah kami. Kami di Pekanbaru tinggal,” kata Akmal menirukan ucapan petugas KPK gadungan itu. Akmal mengaku tidak bisa membuat keputusan, karena masih memiliki atasan dan dia memiliki inisiatif untuk menelepon Kepala Dispenda Nafrial. Ternyata KPK gadungan itu meminta dipertimbangkan soal uang transport mereka kepada Nafrial melalui telepon. “Kalau saya nggak bisa, saya punya atasan, keputusan bukan pada saya. Tunggulah saya telepon Kadis saya dulu,” katanya.
“Ya, tolonglah telepon Pak. Tapi tolong kami pertimbangkan ini. Berapalah transportasi kami,” ujar Akmal kembali menirukan petugas KPK gadungan itu.Namun akhirnya Akmal memberikan petugas KPK gadungan itu uang senilai Rp50 ribu. Orang itu kemudian minta tambah dan Akmal menambahnya menjadi Rp100 ribu. Akmal memberikan uang tersebut, ternyata untuk menahan petugas KPK gadungan itu supaya tidak pergi dari kantor mereka. Sebab, Kadispenda Nafrial minta agar mereka ditahan terlebih dahulu. Pasalnya, Dispenda telah menaruh curiga.
Hanya sayangnya karena terlalu menunggu, personel KPK gadungan meninggalkan kantor Dispenda Kuansing, dan diperkirakan 10 menit kemudian Kadispenda Nafrial datang ke kantor bersama tim dari jajaran Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kasi Intel Herlambang dan dari Polsek Kuantan Tengah. Karena telah duluan pergi dari Kantor Dispenda Kuansing, akhirnya, petugas KPK gadungan gagal ditangkap. Nafrial mencoba untuk menghubungi 2 orang ini via telepon selulernya. Ternyata, mereka mengaku telah berada di Singing.(btr/gir)
