MEDAN, SUMUTPOS.CO -Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) maupun Pemkab Karo, harus lebih hati-hati melakukan verifikasi data pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Itu agar pengungsi tercover program relokasi perumahan yang dibangun pemerintah.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting menyebut, verifikasi data warga yang menjadi korban bencana erupsi Gunung Sinabung harus benar-benar valid. Agar anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk program relokasi permukiman dan perumahan dapat terlaksana tepat sasaran.
“Kami minta Pemkab Karo menjelaskan terjadinya perbedaan data. Karena hal ini terkait masalah anggaran yang akan disalurkan dan tidak terjadi persoalan hukum dikemudian hari,” ujar Baskami saat RDP di gedung dewan, Rabu (15/11).
Anggota Komisi D, Leonard Samosir menyebut pemerintah pusat menganggarkan untuk program relokasi perumahan pengungsi erupsi Gunung Sinabung Rp48 Miliar untuk 800 unit rumah dengan perunitnya Rp60 juta.
Sementara, yang dibutuhkan sesuai data dari Pemkab Karo sebanyak 1101 unit rumah. Sehingga, kekurangan anggaran itu harus diusahakan Pemprovsu untuk menganggarkan sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kami minta Pemkab Karo kerjasama dengan Pemprovsu menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan pusat. Seperti, masalah status tanah warga yang wajib dibantu dan hal-hal administrasi lainnya,” katanya.
Dia berharap, masalah persyaratan yang diinginkan pemerintah pusat jangan terhalang dalam pelaksanaan pembangunan permukiman rumah pengungsi erupsi Gunung Sinabung.
Kadis Tarukim Sumut, Ida Mariana mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk program perumahan pengungsi Sinabung sampai saat ini sebesar Rp8 Miliar di APBD 2018.
“Untuk pelaksanaannya, masih menunggu persyaratan dari Pemkab Karo sesuai yang ditentukan pemerintah pusat,” katanya.
Sementara, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Karo S Karo-Karo dan Pelaksana BPBD Karo Martin Sitepu mengatakan, data sesuai SK Bupati Karo ada 778 KK yang memiliki asset di empat desa yang menjadi korban erupsi Sinabung. Pelaksanaan relokasi tahap II, ada empat desa yang sudah ditangani.
Salah satunya adalah Desa Gurukinayan, yang sudah ditangani sesuai SK Bupati mempunyai asset rumah atau lahan.
Sedangkan data BNPB ada 1095 KK. Sesuai arahan dari BNPB, walau bukan pengungsi tapi punya asset memungkinkan untuk dibantu.
Pemerintah desa diminta agar melakukan perumohonan untuk ditetapkan penerima manfaat dalam bentuk SK Bupati. Disebutkannya, pengungsi juga belum bisa dipastikan data rielnya.
Sebab, sampai saat ini pihak BNPB maupun tim belum bisa mendata di lokasi zona merah. “Ada zona merah yang sampai saat ini masih dilarang untuk dimasuki. Pengungsi masih ada juga yang datang dan berkembang setiap hari,” tukasnya.
“Pendataan terakhir yang jadi korban erupsi Sinabung mencapai 1095 KK. Tim yang terdiri dari Pemkab Karo, TNI, Polri dan kejaksaan sudah berulang kali melakukan rapat di kabupaten dan melakukan verifikasi,” pungkas S Karo-karo.(dik/ala)
