DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari), menjalin kerjasama bidang hukum perdata dan tata usaha negara (Datun). Kerjasama ini diteken Bupati Dairi Vickner Sinaga dan Kepala Kejari Dairi Cahyadi Sabri di ruang rapat bupati, Selasa (16/9).
Bupati Dairi Vickner Sinaga mengatakan, kerjasama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, pendampingan, dan penyelesaian masalah hukum bagi pemerintah daerah. Kemudian, untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mencegah pelanggaran hukum, mengelola aset daerah dan memperkuat koordinasi dalam mencapai pembangunan yang tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Mari kita bersinergi dan berkolaborasi yang baik dengan Kejari Dairi. Semua hal yang bermasalah kita akan dibantu Kejaksaan Dairi. Sehingga Dairi ini bisa semakin baik dan permasalahan bisa diatasi dengan baik,”ujar Vickner , didampingi Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala.
Senada, Kepala Kejari Cahyadi Sabri mengatakan, kerjasama ini memberikan bantuan hukum. Kejaksaan bertindak sebagai jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum kepada Pemda, baik dalam kasus litigasi maupun non litigasi.
Selanjutnya, pertimbangan hukum yaitu memberikan nasihat atau pendapat hukum untuk membantu Pemda dalam mengambil keputusan dan memastikan kebijakan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. “Selain itu, kita juga memberikan edukasi hukum. Artinya, menjadi tempat konsultasi bagi aparatur Pemda untuk edukasi hukum. Sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam tugas pemerintahan dan pembangunan,” jelasnya.
“Kemudian, mitigasi resiko yaitu melakukan tindakan preventif dan mitigasi terhadap persoalan hukum terutama bidang Datun yang sering dilupakan,” pungkas Cahyadi. (rud/adz)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari), menjalin kerjasama bidang hukum perdata dan tata usaha negara (Datun). Kerjasama ini diteken Bupati Dairi Vickner Sinaga dan Kepala Kejari Dairi Cahyadi Sabri di ruang rapat bupati, Selasa (16/9).
Bupati Dairi Vickner Sinaga mengatakan, kerjasama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, pendampingan, dan penyelesaian masalah hukum bagi pemerintah daerah. Kemudian, untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mencegah pelanggaran hukum, mengelola aset daerah dan memperkuat koordinasi dalam mencapai pembangunan yang tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Mari kita bersinergi dan berkolaborasi yang baik dengan Kejari Dairi. Semua hal yang bermasalah kita akan dibantu Kejaksaan Dairi. Sehingga Dairi ini bisa semakin baik dan permasalahan bisa diatasi dengan baik,”ujar Vickner , didampingi Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala.
Senada, Kepala Kejari Cahyadi Sabri mengatakan, kerjasama ini memberikan bantuan hukum. Kejaksaan bertindak sebagai jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum kepada Pemda, baik dalam kasus litigasi maupun non litigasi.
Selanjutnya, pertimbangan hukum yaitu memberikan nasihat atau pendapat hukum untuk membantu Pemda dalam mengambil keputusan dan memastikan kebijakan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. “Selain itu, kita juga memberikan edukasi hukum. Artinya, menjadi tempat konsultasi bagi aparatur Pemda untuk edukasi hukum. Sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam tugas pemerintahan dan pembangunan,” jelasnya.
“Kemudian, mitigasi resiko yaitu melakukan tindakan preventif dan mitigasi terhadap persoalan hukum terutama bidang Datun yang sering dilupakan,” pungkas Cahyadi. (rud/adz)
