Terkait hal itu, Direktur Utama BOPKPDT, Arie Prasetyo mengatakan, sesuai Perpres, pihaknya memiliki 3 peran, yakni pertama sebagai system integriter. BOPKPDT akan menjadi penyatu, fasilitator, mediator, rekan, dan mitra kerja yang berkaitan dengan pariwisata. Peran kedua adalah project manager, berkaitan dengan fungsi mengkoordinasikan. “Kami juga akan me-manage perhatian negara saat ini untuk kawasan pariwisata, yakni infrastruktur. Kalau bicara pariwisata, otomatis membicarakan wisatawan. Tidak ada pariwisata kalau membangun terus, tapi wisatawannya tidak datang. Karena infrastrukturnya tidak menjadi perhatian. Jadi tugas pertama negara tahun lalu adalah bagaimana mempercepat infrastruktur, yakni mempersingkat waktu tempuh destinasi wisata,” beber Arie.
Sementara tugas ketiga adalah investation project. Saat ini menurut Arie, ada kelompok asing dan pihak lokal yang berniat berinvestasi di kawasan Danau Toba. “Kami juga berupaya mengajak investor untuk datang ke Danau Toba. Sistem bisnisnya nanti bisa secara sewa,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu dengan upaya pemerintah mengembangkan kawasan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan. Sebab, jika dengan pembangunan infrastruktur yang ada, tidak diimbangi kualitas sumber daya manusianya, maka bukan tidak mungkin pembangunan akan percuma. “Jangan sampai ada cerita, begitu sekali datang ke Danau Toba, setelah itu muncul kalimat ‘never again’, karena merasa tidak sesuai dengan gaungnya yang besar. Harapannya itu tidak terjadi lagi,” imbaunya.
Di tempat terpisah, Sekdaprov Sumut, Hasban Ritonga mengakui, hingga saat ini pihaknya masih belum melakukan koordinasi yang intens dengan BOPKPDT. Sebab, menurutnya lembaga tersebut baru melakukan sosialisasi. “Memang kalau koordiansi secara khusus belum, tapi nanti akan dilakukan bersama tujuh kabupaten/kota di kawasan Danau Toba. Kami akan tetap berkoordinasi untuk melakukan pengembangan kawasan Danau Toba dengan BOPKPDT,” pungkasnya. (bal/saz)
Terkait hal itu, Direktur Utama BOPKPDT, Arie Prasetyo mengatakan, sesuai Perpres, pihaknya memiliki 3 peran, yakni pertama sebagai system integriter. BOPKPDT akan menjadi penyatu, fasilitator, mediator, rekan, dan mitra kerja yang berkaitan dengan pariwisata. Peran kedua adalah project manager, berkaitan dengan fungsi mengkoordinasikan. “Kami juga akan me-manage perhatian negara saat ini untuk kawasan pariwisata, yakni infrastruktur. Kalau bicara pariwisata, otomatis membicarakan wisatawan. Tidak ada pariwisata kalau membangun terus, tapi wisatawannya tidak datang. Karena infrastrukturnya tidak menjadi perhatian. Jadi tugas pertama negara tahun lalu adalah bagaimana mempercepat infrastruktur, yakni mempersingkat waktu tempuh destinasi wisata,” beber Arie.
Sementara tugas ketiga adalah investation project. Saat ini menurut Arie, ada kelompok asing dan pihak lokal yang berniat berinvestasi di kawasan Danau Toba. “Kami juga berupaya mengajak investor untuk datang ke Danau Toba. Sistem bisnisnya nanti bisa secara sewa,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu dengan upaya pemerintah mengembangkan kawasan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan. Sebab, jika dengan pembangunan infrastruktur yang ada, tidak diimbangi kualitas sumber daya manusianya, maka bukan tidak mungkin pembangunan akan percuma. “Jangan sampai ada cerita, begitu sekali datang ke Danau Toba, setelah itu muncul kalimat ‘never again’, karena merasa tidak sesuai dengan gaungnya yang besar. Harapannya itu tidak terjadi lagi,” imbaunya.
Di tempat terpisah, Sekdaprov Sumut, Hasban Ritonga mengakui, hingga saat ini pihaknya masih belum melakukan koordinasi yang intens dengan BOPKPDT. Sebab, menurutnya lembaga tersebut baru melakukan sosialisasi. “Memang kalau koordiansi secara khusus belum, tapi nanti akan dilakukan bersama tujuh kabupaten/kota di kawasan Danau Toba. Kami akan tetap berkoordinasi untuk melakukan pengembangan kawasan Danau Toba dengan BOPKPDT,” pungkasnya. (bal/saz)
