MEDAN – Dampak penghentian operasional Toba Pulp Lestari (TPL) kian meluas di kawasan Danau Toba. Mulai dari sektor pendidikan, ekonomi masyarakat, hingga stabilitas sosial disebut terdampak signifikan.
Hal ini disampaikan perwakilan Forum Masyarakat Bersatu, Maju Butarbutar, usai menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Kamis (16/4), malam.
Maju mengungkapkan bahwa salah satu sektor paling terdampak adalah pendidikan. Yayasan Bona Pasogit yang telah berdiri selama 37 tahun dan menaungi sekitar 1.600 siswa tingkat TK, SD, dan SMP kini berada di ambang krisis.
“Selama ini uang sekolah disubsidi oleh TPL, sehingga siswa hanya membayar Rp60 ribu per bulan. Kalau subsidi dihentikan dan sekolah harus mandiri, biaya bisa melonjak hampir Rp500 ribu per bulan. Ini jelas memberatkan, karena mayoritas orang tua siswa adalah petani,” ujar Maju.
Yayasan tersebut juga didukung oleh 66 tenaga pengajar yang nasibnya turut terancam jika subsidi tidak lagi berlanjut. Meski disebutkan subsidi masih dipertahankan hingga tahun ajaran baru, ketidakpastian ke depan menjadi kekhawatiran utama masyarakat.
Di sektor ekonomi, penghentian operasional TPL disebut memukul keras perputaran uang di masyarakat. Sebelumnya, aktivitas perusahaan melibatkan sekitar 450 truk pengangkut kayu setiap hari. Dari aktivitas itu, tercipta perputaran ekonomi hingga Rp360 juta per hari.
“Warung kopi, rumah makan, hingga usaha tambal ban sangat bergantung pada aktivitas sopir dan kernet. Sekarang lumpuh total,” katanya.
Selain itu, sekitar 300 vendor lokal yang selama ini menjadi mitra kerja juga ikut terdampak. Bahkan, 80 persen operasional TPL disebut dikerjakan oleh pihak ketiga, mulai dari pengangkutan hingga perbaikan jalan. Para vendor ini selama ini juga dikenal sebagai pembayar pajak yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Dampak lain juga dirasakan oleh pemilik plasma atau PKR yang mencapai 1.013 orang dengan total lahan sekitar 70 ribu hektare. Dengan potensi panen mencapai 80 ton per hektare, penghentian aktivitas dinilai mengancam sumber penghasilan utama masyarakat.
“Sekitar 95 persen tenaga kerja adalah putra daerah, baik sebagai sopir maupun kernet. Sekarang mereka kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Tak hanya ekonomi, dampak sosial juga mulai dirasakan. Maju menyebut selama ini TPL turut berkontribusi dalam kegiatan sosial seperti rehabilitasi gereja, sekolah, dan dukungan kegiatan adat.
Kini, kondisi semakin memprihatinkan. Sejumlah buruh harian lepas (BHL) bahkan telah mulai mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk bertahan hidup, yang diperkirakan hanya cukup untuk dua bulan ke depan.
“Kalau kondisi ini terus berlanjut, kami khawatir akan terjadi peningkatan kriminalitas. Sudah mulai ada indikasi pencurian hasil pertanian seperti kopi, jahe, hingga besi,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak pemerintah untuk segera membatalkan pencabutan izin operasional TPL. Mereka juga menyayangkan sikap pemerintah kabupaten yang dinilai belum maksimal memperjuangkan nasib masyarakat, terutama terkait potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa juga telah bertemu dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara, Heri Wahyudi Marpaung.
Ia disebut berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan Gubernur Sumatera Utara agar tuntutan dapat disampaikan secara langsung dalam dua hari kedepan.
“Harapan kami jelas, pemerintah segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban,” pungkas Maju.(san/azw)
