Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata sudah menyiapkan nama kandidat calon Wakil Gubernur Sumut. Wakil Sekjen DPP PKS Mardani Ali Sera bahkan menyebutkan, pembahasan nama yang akan ditetapkan sudah hampir final.
“Sudah mulai mengerucut tapi belum final,” ujar Mardani di Jakarta, Jumat (17/6).
Mardani mengklaim pembahasan nama kandidat cawagub tidak dilakukan PKS sendirian. Namun, juga melibatkan partai lain.
Hanya saja, saat ditanya apakah pembahasan dilakukan secara bersama dengan partai pengusung pasangan Gatot-Erry, utamanya Hanura, Mardani tidak menjawab tegas. “Sudah ada persiapan dan pembahasan dengan semua pihak,” ujar Mardani, tapi tak menyebut siapa saja yang dimaksud dengan “semua pihak” itu.
Apakah PKS dan Hanura akan mengajukan calonnya sendiri-sendiri? Toh calon harus dua orang yang akan dipilih DPRD? Disodori pertanyaan demikian, Mardani tidak menjawab.
Sebelumnya, dua hari lalu, Wakil Ketua Umum Hanura Nurdin Tampubolon mengatakan bahwa belum ada pembahasan apa pun di tingkat DPP soal nama cawagub Sumut.
“Belum, belum, belum ada,” ujar Nurdin.
Dipastikan juga, peta pencalonan juga berubah setelah nama Zulkifli Efendi Siregar masuk dalam daftar tujuh tersangka baru kasus suap dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho yang ditangani KPK.
Sebelumnya, ketua DPD Hanura Sumut itu digadang-gadang sebagai Calon Wakil Gubernur. Suara dari partai pengusung, seperti Ketua PPN Sumut, Edison Sianturi, juga sudah menyatakan menolak jika Hanura ngotot mengajukan nama Zulkifli.
“Selaku partai pengusung dengan tegas saya menolak pencalonan zulkifli menjadi cawagubsu,” kata Edison, Kamis (16/6).
Sementara itu, untuk mempercepat proses pengusulan calon Wagubsu, DPRD Sumut berencana membentuk panitia khusus (Pansus) yang akan menangani secara khusus persoalan ini.
Wakil Ketua DPRD Sumut HT Milwan menyebutkan, pembentukan pansus berdasarkan hasil rapat pimpinan (rapim). Dijelaskannya, pansus tersebut akan memproses secara administrasi dua nama calon wakil gubernur sumut (cawagubsu).
“Ada beberapa partai pengusung yang tidak menjadi peserta pemilu, bisa jadi setelah itu partainya dibubarkan. Kalau sudah seperti itukan tidak berhak mengusulkan nama lagi,” ujar Milwan saat ditemui di gedung dewan, Jumat (17/6).
Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu menambahkan, pembentukan pansus wagubsu akan diumumkan pada sidang paripurna terdekat. “Pansus nantinya bisa berkomunikasi dengan KPU, atau ke Mendagri untuk sekedar berkonsultasi,” akunya.
Milwan mengaku tugas dari Komisi A sudah terlalu banyak, sehingga ia khawatir penjaringan cawagubsu tidak akan berjalan maksimal. “Pansus nantinya bisa lebih fokus, masing-masing fraksi bisa mengusulkan dua nama,” bilangnya.
