Pangkostrad Ogah ‘Dikawin’ Paksa

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI Eddy Rahmayadi serius menatap ajang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018.

Jendral bintang tiga itu rela melepas jabatannya saat ini demi untuk bisa meramaikan bursa pemilihan calon gubernur yang digelar 27 Juni 2018 mendatang.

Meski begitu, Edy tidak mau serta merta mau dikawinkan paksa oleh partai politik (parpol) pengusung. Dia berkeinginan untuk memilih sendiri calon wakil gubernur sumut.

Mantan Pangdam I/BB itu menganggap calon wakil gubernur dan calon gubernur bak sepasang suami istri, sehingga akan lebih baik ketika suami memilih sendiri pendamping hidupnya, dari pada dijodoh-jodohkan.

“Saya tidak mau dijodohkan atau dikawinkan. Saya mau calon wakil gubernur itu pilihan saya sendiri, karena dia yang akan membantu saya sebagai nahkoda dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegas Edy dalam konferensi pers usai memberikan ceramah kebangsaan di hadapan 500 Jemaat Gereja Batak Karo, anggota purnawirawan PP Polri Polda Sumut, Laskar Melayu, Joko Tingkir, dan pelajar Sekolah Primbana di GOR Primbana, Jalan Ngumban Surbakti, Medan, Minggu (17/9).

Ketua Umum PSSI itu mengklaim sudah mendapatkan restu beberapa parpol. Namun, parpol mana saja yang memberikan dukungan belum mau disebutkannya secara rinci. “Belum bisa diekspose parpol yang berikan dukungan, karena saya masih TNI aktif,” bilangnya.

Dia juga menyatakan keberatan ataupun penolakan ketika parpol memberikan dukungan kepada dirinya sebagai calon wakil gubernur.

“Saya maju jadi nahkoda, bukan pembantu nahkoda. Tidak ada tawar menawar untuk itu,” tegasnya.

Mengenai calon pendampingnya, Edy mengaku belum memutuskan, karena harus dikonsultasikan dengan parpol pengusung. Namun, dia menyebut nama Musa Rajekshah (Ijeck) sebagai salah satu pilihan.

“Ijeck masuk kriteria,” ucapnya.

Edy pun tidak mau berpolemik mengenai dukungan parpol. Dia juga tidak menginginkan parpol menjadi jelek karena dirinya. “Biar saya saja yang jelek, jangan sampai parpol. Dalam sistem demokrasi yang dianut negeri ini, memang demikian. Hanya saja tidak ada satupun parpol yang bisa mengusung pasangan sendiri, karena tidak ada parpol yang memiliki kursi 20, makanya harus berkoalisi dengan parpol lain,” bebernya.

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat kepada dirinya untuk bisa maju sebagai calon gubernur diakuinya sudah ada sejak 2015 silam. Namun, dia baru membulatkan tekad untuk maju sebagai calon gubernur pada 1 Juni 2016.

“Dorongan sudah lama muncul, tapi saya tekadkan diri untuk bertarung pada 1 Juni 2016 lalu. Saya melihat seluruh bakal calon gubernur yang muncul tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk membangun Sumut yang bermartabat, makanya saya turun,” imbuhnya.

Edy tidak khawatir meski harus mempertaruhkan jabatannya sebagai Pangkostrad untuk bisa maju di Pilgubsu 2018 mendatang. Dia pun akan meletakkan jabatannya ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut sudah membuka pendaftaran bakal calon.

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI Eddy Rahmayadi serius menatap ajang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018.

Jendral bintang tiga itu rela melepas jabatannya saat ini demi untuk bisa meramaikan bursa pemilihan calon gubernur yang digelar 27 Juni 2018 mendatang.

Meski begitu, Edy tidak mau serta merta mau dikawinkan paksa oleh partai politik (parpol) pengusung. Dia berkeinginan untuk memilih sendiri calon wakil gubernur sumut.

Mantan Pangdam I/BB itu menganggap calon wakil gubernur dan calon gubernur bak sepasang suami istri, sehingga akan lebih baik ketika suami memilih sendiri pendamping hidupnya, dari pada dijodoh-jodohkan.

“Saya tidak mau dijodohkan atau dikawinkan. Saya mau calon wakil gubernur itu pilihan saya sendiri, karena dia yang akan membantu saya sebagai nahkoda dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegas Edy dalam konferensi pers usai memberikan ceramah kebangsaan di hadapan 500 Jemaat Gereja Batak Karo, anggota purnawirawan PP Polri Polda Sumut, Laskar Melayu, Joko Tingkir, dan pelajar Sekolah Primbana di GOR Primbana, Jalan Ngumban Surbakti, Medan, Minggu (17/9).

Ketua Umum PSSI itu mengklaim sudah mendapatkan restu beberapa parpol. Namun, parpol mana saja yang memberikan dukungan belum mau disebutkannya secara rinci. “Belum bisa diekspose parpol yang berikan dukungan, karena saya masih TNI aktif,” bilangnya.

Dia juga menyatakan keberatan ataupun penolakan ketika parpol memberikan dukungan kepada dirinya sebagai calon wakil gubernur.

“Saya maju jadi nahkoda, bukan pembantu nahkoda. Tidak ada tawar menawar untuk itu,” tegasnya.

Mengenai calon pendampingnya, Edy mengaku belum memutuskan, karena harus dikonsultasikan dengan parpol pengusung. Namun, dia menyebut nama Musa Rajekshah (Ijeck) sebagai salah satu pilihan.

“Ijeck masuk kriteria,” ucapnya.

Edy pun tidak mau berpolemik mengenai dukungan parpol. Dia juga tidak menginginkan parpol menjadi jelek karena dirinya. “Biar saya saja yang jelek, jangan sampai parpol. Dalam sistem demokrasi yang dianut negeri ini, memang demikian. Hanya saja tidak ada satupun parpol yang bisa mengusung pasangan sendiri, karena tidak ada parpol yang memiliki kursi 20, makanya harus berkoalisi dengan parpol lain,” bebernya.

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat kepada dirinya untuk bisa maju sebagai calon gubernur diakuinya sudah ada sejak 2015 silam. Namun, dia baru membulatkan tekad untuk maju sebagai calon gubernur pada 1 Juni 2016.

“Dorongan sudah lama muncul, tapi saya tekadkan diri untuk bertarung pada 1 Juni 2016 lalu. Saya melihat seluruh bakal calon gubernur yang muncul tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk membangun Sumut yang bermartabat, makanya saya turun,” imbuhnya.

Edy tidak khawatir meski harus mempertaruhkan jabatannya sebagai Pangkostrad untuk bisa maju di Pilgubsu 2018 mendatang. Dia pun akan meletakkan jabatannya ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut sudah membuka pendaftaran bakal calon.