Kajati Sumut Ingatkan ASN Waspadai Titik Rawan Korupsi

LABUSEL-Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labusel untuk memperkuat integritas serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.

Ajakan tersebut disampaikan Fery saat menyambut kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut) Muhibuddin SH MH dalam kegiatan Workshop Integritas Aparatur di Pendopo Rumah Dinas Bupati Labusel, Selasa (17/11).

Dalam sambutannya, Fery menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kajati Sumatera Utara beserta jajaran yang telah hadir untuk memberikan arahan, pembinaan, serta penguatan pemahaman hukum kepada aparatur pemerintah daerah.

Menurut Fery, integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kemampuan dan kecerdasan seorang aparatur, katanya, harus diimbangi dengan kejujuran, tanggung jawab, serta keberanian menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan agar seluruh ASN dan pejabat tidak menyalahgunakan jabatan maupun kewenangan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

“Jadikan integritas sebagai budaya kerja, bukan sekadar slogan. Bekerjalah dengan jujur, disiplin, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tegas Fery.

Melalui kegiatan tersebut, Bupati Labusel berharap para peserta semakin memahami pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan roda pemerintahan yang berintegritas.

Sementara itu, Kajati Sumatera Utara, Muhibuddin, dalam pemaparannya menyampaikan materi mengenai penguatan kepatuhan hukum (legal compliance) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Menurut Muhibuddin, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas dan difokuskan pada tahapan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki risiko tinggi. Upaya tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan setelah munculnya permasalahan, tetapi harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

Kajati juga mengingatkan pentingnya mengenali titik-titik rawan korupsi, memperkuat sistem pengendalian internal, serta membangun budaya antikorupsi di seluruh lingkungan pemerintahan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa.

Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan perlu terus diperkuat melalui identifikasi permasalahan, mitigasi risiko, pengendalian, serta evaluasi secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, kehadiran Kejaksaan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memiliki peran dalam pencegahan dan penguatan kepatuhan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Muhibuddin turut mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap aparatur negara dituntut menjunjung tinggi kejujuran dan integritas serta tidak membiarkan keserakahan merampas hak-hak masyarakat.

Workshop Integritas Aparatur tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bersih, transparan, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Nur Handayani, Koordinator Bidang Intelijen Bani Immanuel Ginting, Ketua DPRD Labusel Ari Winata, Kajari Labusel Alexander Zaldi, Kalapas Kelas III Kotapinang Haris Damanik, Wakapolres Labusel Kompol Moch. Guntur Pryantoko, Wakil Bupati Labusel Syahdian Purba Siboro, Danramil 11 Kotapinang Mayor Inf. Hendra Gunawan, Sekda Labusel M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, camat, penjabat kepala desa, kepala sekolah, serta undangan lainnya. (kns/azw)

LABUSEL-Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labusel untuk memperkuat integritas serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan jabatan dan kewenangan.

Ajakan tersebut disampaikan Fery saat menyambut kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara (Sumut) Muhibuddin SH MH dalam kegiatan Workshop Integritas Aparatur di Pendopo Rumah Dinas Bupati Labusel, Selasa (17/11).

Dalam sambutannya, Fery menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kajati Sumatera Utara beserta jajaran yang telah hadir untuk memberikan arahan, pembinaan, serta penguatan pemahaman hukum kepada aparatur pemerintah daerah.

Menurut Fery, integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kemampuan dan kecerdasan seorang aparatur, katanya, harus diimbangi dengan kejujuran, tanggung jawab, serta keberanian menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan agar seluruh ASN dan pejabat tidak menyalahgunakan jabatan maupun kewenangan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok.

“Jadikan integritas sebagai budaya kerja, bukan sekadar slogan. Bekerjalah dengan jujur, disiplin, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tegas Fery.

Melalui kegiatan tersebut, Bupati Labusel berharap para peserta semakin memahami pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan roda pemerintahan yang berintegritas.

Sementara itu, Kajati Sumatera Utara, Muhibuddin, dalam pemaparannya menyampaikan materi mengenai penguatan kepatuhan hukum (legal compliance) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Menurut Muhibuddin, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas dan difokuskan pada tahapan penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki risiko tinggi. Upaya tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan setelah munculnya permasalahan, tetapi harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan hingga pengawasan.

Kajati juga mengingatkan pentingnya mengenali titik-titik rawan korupsi, memperkuat sistem pengendalian internal, serta membangun budaya antikorupsi di seluruh lingkungan pemerintahan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa.

Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan perlu terus diperkuat melalui identifikasi permasalahan, mitigasi risiko, pengendalian, serta evaluasi secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, kehadiran Kejaksaan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memiliki peran dalam pencegahan dan penguatan kepatuhan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Muhibuddin turut mengingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap aparatur negara dituntut menjunjung tinggi kejujuran dan integritas serta tidak membiarkan keserakahan merampas hak-hak masyarakat.

Workshop Integritas Aparatur tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bersih, transparan, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Nur Handayani, Koordinator Bidang Intelijen Bani Immanuel Ginting, Ketua DPRD Labusel Ari Winata, Kajari Labusel Alexander Zaldi, Kalapas Kelas III Kotapinang Haris Damanik, Wakapolres Labusel Kompol Moch. Guntur Pryantoko, Wakil Bupati Labusel Syahdian Purba Siboro, Danramil 11 Kotapinang Mayor Inf. Hendra Gunawan, Sekda Labusel M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, camat, penjabat kepala desa, kepala sekolah, serta undangan lainnya. (kns/azw)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru