MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi tetap ngotot untuk menertibkan bangunan yang berada di lahan Bumi Perkemahan (Bumper) Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang. Dengan alasan mengembalikan fungsi dari lahan tersebut untuk pramuka.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mengurungkan niatnya menertibkan bangunan di Bumper tersebut. Hal itu dikarenakan masyarakat banyak menggantung hidupnya dari lahan itu.
“Dia (bangunan) harus ditertibkan, bukan karena menahan mau datang kemari. Karena Sibolangit ini peruntukkannya untuk pramuka, untuk pendidikan kepemudaan,” ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (18/1).
Mantan Pangkostrad ini, mengungkapkan keinginan dirinya untuk menggelar Jambore Pramuka Nasional, yang pernah diselenggarakan di Sibolangit pada tahun 1977. Sehingga perlu dilakukan penataan terhadap lahan Bumper kedepannya oleh Pemprov Sumut. “Para pramuka kita anak-anak pramuka kita yang akan kita jalankan, yang pernah terjadi jambore di tahun 1977 di Sibolangit,” tutur Gubernur Edy.
Gubernur Edy menjelaskan, Bumper Sibolangit sudah berubah fungsi, yang saat ini digunakan oleh oknum-oknum masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sedangkan lahannya merupakan aset dari Pemprov Sumut, yang harus tetap dijaga.
“Tapi, sekarang tak bisa lagi dipakai untuk pramuka. Karena semua dibikin tempat-tempat penginapan, apa segala macam. Ini yang akan kita tertibkan,” kata Gubernur Edy.
Disinggung permintaan Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting untuk tidak digusur bangunan di Bumper Sibolangit. Gubernur Edy tetap menyatakan bahwa pihaknya ingin mengembalikan fungsi dari lahan Bumper tersebut.
“Kita tidak ada diskusi, disitu masyarakat yang perlu tahu. Bahwa itu, adalah untuk pramuka dan milik pramuka. Sertifikatnya itu peruntukannya untuk kepemudaan,” ucap Gubernur Edy.
Mantan Ketua Umum PSSI itu mengatakan, pihaknya akan memikirkan tempat relokasi masyarakat yang berada di Bumper Sibolangit. Gubsu Edy Rahmayadi menegaskan, penertiban dilakukan untuk menjaga aset negara, untuk kepentingan pribadi, dan keuntungan dari oknum-oknum masyarakat di dalamnya.
Sebelumnya, Pemprov Sumatera Utara berencana akan melaksanakan penertiban kembali Bumper Sibolangit, pada bulan Januari 2023. Namun mendapatkan penolakan dari Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting.
Alasan politisi senior PDI Perjuangan itu, karena banyak masyarakat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka di Bumper tersebut. Baik berjualan dan menyediakan sewa alat-alat perkemahan bagi pengunjung. “Saya terus terang tidak setuju itu. Masyarakat membutuhkan mencari makan, membutuhkan rumah. Eh, tiba-tiba sekarang diusir begitu saja kan enggak pas juga. Saya selaku Ketua DPRD tidak setuju itu,” ucap Baskami kepada wartawan, Jumat (13/1).
Baskami menjelaskan sudah berkordinasi dan berkomunikasi, meminta agar Pemprov Sumut melakukan dialog dengan masyarakat. Namun permintaan tersebut belum juga dilakukan oleh pihak Pemprov Sumut.
“Sampai sekarang mereka belum ada melakukan dialog dengan masyarakat. Saya sudah minta dilakulan dialog dulu. Undang dulu tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya, tokoh agamanya, tokoh pemudanya. Ayo ngomong bersama bagaimana, apa langkah yang bisa pemerintah lakukan,” jelas Baskami.
Baskami mengungkapkan, Pemprov Sumut sudah terlalu lama melakukan pembiaran lahan bumi perkemahan Sibolangit. Sehingga Pemprov Sumut tidak bisa secara langsung mengusir masyarakat yang sudah tinggal selama puluhan tahun. “Karena mereka kan juga perlu tempat tinggal, perlu untuk cari makan, dia tanam ubi, tanam jagung, tanam tomat, kan untuk mencari makan itu mereka.
Sudah puluhan tahun, itu maksud saya jangan lakukan pembiaran untuk masalah ini. Jangan ada pembiaran, karena masyarakat pun enggak bisa disalahkan,” jelas Baskami.(gus/han)
