26 C
Medan
Monday, November 25, 2024
spot_img

Kampanye 127 Hari, NO HOAX NO SARA

“Jangan lupa juga, iklan kampanye (di media) itu 14 hari sebelum masa tenang. Itu sudah diatur KPU. Paslo jangan menerima sumbangan dari pihak yang dilarang atau yang tidak jelas. Sumber pemasukan dan pengeluaran harus ada,” sebutnya.

Herdi pun menekankan pentingnya perhatian seluruh pihak, baik KPU maupun peserta Pilgub Sumut terhadap daftar pemilih tetap (DPT). Hal itu mengingat catatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara, yakni sekitar 1,2 juta warga Sumut berpotensi tidak terdaftar ikut Pilgub.

“Kewajiban memastikan warga ikut DPT, bukan hanya kewajiban penyelenggara, tetapi juga paslon. Jadi kedua paslon, pastikan dulu apakah warga yang Anda temui sudah terdaftar atau belum. Jangan sampai kampanye, tetapi masyarakatnya ternyata tidak terdaftar nanti di DPT. Ini tanggung jawab penyelenggara dan juga peserta Pilgub,” pungkasnya.

Oktober 2017 lalu, KPUD Sumut mengatakan, jumlah pemilih pada penyelenggaraan pemilu terakhir kali di Sumut mencapai 10,2 juta jiwa. Setelah diperiksa mendetail, ternyata baru dua juta yang telah memiliki KTP elektronik atau e-KTP. Sebanyak 6 juta pemilih datanya sudah terekam di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun karena alasan ketiadaan blanko hingga hari ini belum memiliki e-KTP. Sisanya sekitar 1,8 juta datanya belum terekam sama sekali.

Peserta Pilgubsu 2018, Djarot Saiful Hidayat, dalam sebuah kampanye pertemua terbatas di medan, mengatakan mengimbau warga Sumut jangan golput. “Datanglah ke TPS, dan tentukan pilihanmu. Jangan lupa ajak teman, saudara, dan tetangga,” katanya.

Ketua Relawan Djasura Sumut, Hanna Bangun didampingi sejumlah penasehat Djasura, antara lain Liasta Karo-karo, dalam kesempatan itu juga  mengatakan akan mendorong warga Sumut khususnya pemilih awal, agar menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS. “Hasil survey di Pilkada Sumut, partisipasi warga Sumut relative rendah. Hanya 48 persen. Bahkan di Pilkada Medan 2016 lalu, partisipasinya lebih rendah lagi, hanya 25 persen. Jadi kita akan fokus menggarap partisipasi pemilih agar menggunakan hak pilihnya,” kata Liasta.  (bal/mea)

“Jangan lupa juga, iklan kampanye (di media) itu 14 hari sebelum masa tenang. Itu sudah diatur KPU. Paslo jangan menerima sumbangan dari pihak yang dilarang atau yang tidak jelas. Sumber pemasukan dan pengeluaran harus ada,” sebutnya.

Herdi pun menekankan pentingnya perhatian seluruh pihak, baik KPU maupun peserta Pilgub Sumut terhadap daftar pemilih tetap (DPT). Hal itu mengingat catatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara, yakni sekitar 1,2 juta warga Sumut berpotensi tidak terdaftar ikut Pilgub.

“Kewajiban memastikan warga ikut DPT, bukan hanya kewajiban penyelenggara, tetapi juga paslon. Jadi kedua paslon, pastikan dulu apakah warga yang Anda temui sudah terdaftar atau belum. Jangan sampai kampanye, tetapi masyarakatnya ternyata tidak terdaftar nanti di DPT. Ini tanggung jawab penyelenggara dan juga peserta Pilgub,” pungkasnya.

Oktober 2017 lalu, KPUD Sumut mengatakan, jumlah pemilih pada penyelenggaraan pemilu terakhir kali di Sumut mencapai 10,2 juta jiwa. Setelah diperiksa mendetail, ternyata baru dua juta yang telah memiliki KTP elektronik atau e-KTP. Sebanyak 6 juta pemilih datanya sudah terekam di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun karena alasan ketiadaan blanko hingga hari ini belum memiliki e-KTP. Sisanya sekitar 1,8 juta datanya belum terekam sama sekali.

Peserta Pilgubsu 2018, Djarot Saiful Hidayat, dalam sebuah kampanye pertemua terbatas di medan, mengatakan mengimbau warga Sumut jangan golput. “Datanglah ke TPS, dan tentukan pilihanmu. Jangan lupa ajak teman, saudara, dan tetangga,” katanya.

Ketua Relawan Djasura Sumut, Hanna Bangun didampingi sejumlah penasehat Djasura, antara lain Liasta Karo-karo, dalam kesempatan itu juga  mengatakan akan mendorong warga Sumut khususnya pemilih awal, agar menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS. “Hasil survey di Pilkada Sumut, partisipasi warga Sumut relative rendah. Hanya 48 persen. Bahkan di Pilkada Medan 2016 lalu, partisipasinya lebih rendah lagi, hanya 25 persen. Jadi kita akan fokus menggarap partisipasi pemilih agar menggunakan hak pilihnya,” kata Liasta.  (bal/mea)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/