Terpisah, Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Riduan Saleh Zega mengatakan, urusan mencopot Kepala UPTD Bina Marga Provinsi adalah kewenangan Gubernur.
Namun, dasar Wali Kota menyampaikan itu sudah benar. Karena menurutnya banyak ditemukan ruas jalan provinsi yang sudah rusak parah dan tak kunjung dibangun.
“Kita menginginkan pembangunan itu dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Namun yang kita temui khususnya di Kota Gunungsitoli banyak ruas jalan Provinsi yang sudah lama rusak tak kunjung diperbaiki oleh pihak UPTD Bina Marga Provinsi. Dan kalau Wali Kota menyurati Gubernur itu hal yang wajar,” ujar Riduan kepada Sumut Pos melalui selular, Sabtu (17/2).
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Nasdem Kota Gunungsitoli ini, Kepala UPTD Bina Marga Provinsi tidak bisa melakukan kombinasi dengan beberapa kepala daerah di Kepulauan Nias.
Selain itu, juga tidak mampu menerjemahkan dan meneruskan keinginan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi yang sejak awal sangat peduli pembangunan di Kepulauan Nias.
“Ini dibuktikan Bapak Gubernur selalu menyempatkan waktu untuk hadir disetiap kegiatan yang diadakan di Kepulauan Nias. Artinya dia bisa melihat langsung kondisi di Kepulauan Nias ini,” kata Riduan.
Ditambahkannya, Kepala UPTD sebelumnya pernah berjanji sebelum akhir 2017 jalan yang dari Gunungsitoli menuju Gunungsitoli Utara sudah diperbaiki.
“Tapi kenyataannya hingga detik ini jalan itu masih dalam keadaan rusak,” kata Riduan.
Menutup, Riduan memuji kinerja Wali Kota Gunungsitoli yang menurutnya sudah banyak perubahan. Riduan juga mengajak semua pihak untuk mendukung program Wali Kota membangun Kota Gunungsitoli.
“Saya mewakili masyarakat khususnya di daerah pemilihan dapil 3, sangat mengapresiasi Bapak Walikota yang pada saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dan perubahan di Kota Gunungsitoli. Buktinya sudah kita lihat, walau tidak signifikan tapi sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.(mag-5/ala)
