TIGARAS, SUMUTPOS.CO – Pasca kecelakaan Kapal KM Sinar Bangun, Senin (18/6) rute Simanindo-Tigaras Kabupaten Simalungun, jumlah pasti penumpang tidak bisa diketahui.
“Manifest penumpang kapal Sinar Bangun hingga kini belum ditemukan,” kata Dirjen Perhubungan Darat, Budy Setiady, didampingi Kepala Basarnas, Marsekal Madya M Syaugi dan Dirut Jasa Raharja, Budi Rahardjo, Ketua KNKT Suryanto Thahjono, Wadan Lantamal Kolonel Aris Mudian, Pihak PMI, BMKG Medan, di Pelabuhan Tigaras, Selasa (19/6).
Dikatakan Budi, pencarian dan pertolongan oleh Basarnas akan dilakukan selama 7 hari berturut-turut. “Dan bila diperlukan, dapat ditambah 3 hari lagi,” tuturnya.
Tentang tidak jelasnya manifest penumpang, Budi menyatakan pengawasan dan operasional di dermaga, seperti kapal kayu sudah didelegasikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota serta tingkat provinsi. “Tentunya aturan keselamatan harus dipenuhi,” Ategasnya.
Terkait kejadian ini pihaknya menegaskan akan melakukan pembinaan khusus kepada instansi terkait pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi, agar ke depan peristiwa serupa tidak terulang lagi. (famo)
TIGARAS, SUMUTPOS.CO – Pasca kecelakaan Kapal KM Sinar Bangun, Senin (18/6) rute Simanindo-Tigaras Kabupaten Simalungun, jumlah pasti penumpang tidak bisa diketahui.
“Manifest penumpang kapal Sinar Bangun hingga kini belum ditemukan,” kata Dirjen Perhubungan Darat, Budy Setiady, didampingi Kepala Basarnas, Marsekal Madya M Syaugi dan Dirut Jasa Raharja, Budi Rahardjo, Ketua KNKT Suryanto Thahjono, Wadan Lantamal Kolonel Aris Mudian, Pihak PMI, BMKG Medan, di Pelabuhan Tigaras, Selasa (19/6).
Dikatakan Budi, pencarian dan pertolongan oleh Basarnas akan dilakukan selama 7 hari berturut-turut. “Dan bila diperlukan, dapat ditambah 3 hari lagi,” tuturnya.
Tentang tidak jelasnya manifest penumpang, Budi menyatakan pengawasan dan operasional di dermaga, seperti kapal kayu sudah didelegasikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota serta tingkat provinsi. “Tentunya aturan keselamatan harus dipenuhi,” Ategasnya.
Terkait kejadian ini pihaknya menegaskan akan melakukan pembinaan khusus kepada instansi terkait pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi, agar ke depan peristiwa serupa tidak terulang lagi. (famo)