Koordinator aksi, Didik Gunawan, mengatakan aksi blokir dilakukan karena masyarakat kecewa setelah persoalan jalan rusak tidak juga menemukan solusi dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Langkat.
“Sekitar 200 massa turun meminta keadilan agar infrastruktur jalan di desa kami diperbaiki. Ini jalan penghubung antar desa dan antar kecamatan, bahkan menjadi satu-satunya akses menuju Kecamatan Binjai,” ujar Didik.
Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama bersabar menghadapi kondisi jalan yang rusak parah, berlubang, dan berlumpur ketika hujan turun. “Tidak pernah ada perbaikan maupun sentuhan dari pemerintah selama ini,” tegasnya.
Didik menilai, kerusakan jalan diperparah oleh lalu lalang truk perusahaan yang membawa muatan melebihi kapasitas tonase. Truk-truk tersebut disebut setiap hari melintas tanpa pengawasan ketat sehingga mempercepat kerusakan badan jalan.
“Faktor utama kerusakan ini karena arus truk perusahaan yang membawa beban berlebih. Kami sudah berkali-kali menyampaikan lewat Musrenbang desa dan kecamatan agar perusahaan ikut bertanggung jawab merawat jalan,” katanya.
Namun hingga kini, kata Didik, tuntutan masyarakat belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lebih memprihatinkan lagi, kondisi jalan rusak disebut telah memakan korban jiwa. Warga mengaku sedikitnya tiga orang meninggal dunia akibat kecelakaan di ruas jalan tersebut.
“Sudah lebih dari tiga nyawa melayang sia-sia. Ribuan anak sekolah juga setiap hari harus melintas di jalan rusak ini. Kondisinya sangat mengganggu dan membahayakan,” ungkap Didik.
Ia menggambarkan, saat musim hujan jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang sulit dilalui kendaraan. Sebaliknya ketika cuaca panas, debu tebal beterbangan dan mengganggu kesehatan warga sekitar.
“Kalau hujan jalannya becek dan berlubang. Kalau panas, debunya luar biasa dan mengganggu kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat, Wahyudiharto, memastikan pemerintah telah mengusulkan perbaikan jalan tersebut melalui dana Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Menurutnya, perbaikan direncanakan mulai dikerjakan pada September atau Oktober 2026 mendatang. “Kami sudah mengusulkan melalui dana TKD untuk perbaikan jalan itu. Rencananya pelaksanaan sekitar September atau Oktober 2026,” ujarnya.
Namun, Wahyudiharto menjelaskan usulan tersebut masih menunggu evaluasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena dana TKD umumnya diperuntukkan bagi penanganan daerah terdampak bencana. “Nanti akan dievaluasi gubernur apakah usulan itu bisa diterima atau tidak,” pungkasnya. (ted/ila)
