UNJUK RASA: Ratusan pekerja outsourcing Bank Sumut saat berunjuk rasa di depan kantor Gubsu, kemarin (19/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekitar 700 pekerja outsourcing Bank Sumut yang datang dari berbagai daerah seperti Medan, Deliserdang hingga Tarutung dan Sibolga menggelar aksi unjukrasa dengan longmarch menuntut kejelasan nasib mereka, Kamis (19/6) siang. Aksi ini merupakan yang ketiga kalinya setelah 23 dan 28 Mei lalu mereka menggelar aksi yang sama.
Karyawan yang bekerja sebagai sopir, satpam, clerk (tenaga administrasi), customer marketing officer (CMO) itu berjalan beriringan mengenakan pita merah di lengan masing-masing untuk menghindari penyusup.
Berawal dari pelataran parkir Bank Sumut kemudian menuju ke gedung DPRD Sumut. Aksi pekerja itu melumpuhkan sebagian operasional Bank Sumut seperti akomodasi, transportasi dan pengamanan. Terutama kantor Bank Sumut yang beroperasi di daerah. Agenda mereka kali ini tetap menuntut kejelasan nasib atas janji direksi mengangkat tenaga kerja alih daya tersebut menjadi pegawai tetap non karir.
Setelah 20 menit berorasi bersamaan dengan agenda Rapat Paripurna di DPRD Sumut, belasan perwakilan massa diundang untuk bertemu dengan perwakilan DPRD, Anggota Komisi E DPRD Sumut, Jhon Hugo Silalahi.
Kepada Jhon Hugo, Sekretaris Serikat Pekerja Tenaga Kerja Alih Daya PT Bank Sumut, Ali Muda Siregar membeberkan penyebab demonstrasi karyawan yang terus dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, mereka menagih janji eks Kepala Divisi (Kadiv) Sumberdaya Manusia (SDM) Bank Sumut, Bahrein Siagian yang sebelumnya pernah menjanjikan status pegawai tetap kepada karyawan alih daya yang jumlahnya mencapai 1.700 orang.
“Berawal dari kami, pegawai outsourcing yang tidak mendapatkan pembagian jasa produksi. Kami lantas mempertanyakan alasannya tidak mendapatkan pembagian jasa produksi tahun 2012. Selanjutnya, dijawab dengan alasan tidak jelas, tapi selanjutnya kami malah ditawarkan untuk menjadi pegawai per Januari 2014, padahal bukan itu tujuan kami,” katanya.
Tidak yakin dengan hal tersebut, pihaknya mengaku sempat mempertanyakan kejelasan tersebut kepada Bahrein yang langsung ditanggapi dengan sumpah olehnya dengan ucapan pertanggungjawaban dunia akhirat akan dia tanggung. Dengan alasan yang tidak diketahui, Bahrein dipecat pada 1 Mei lalu kendati sebelumnya pada tahun 2013 jajarannya sempat mensosialisasikan program pengangkatan tersebut kepada Bank Sumut di seluruh Sumut.
Jhon Hugo mengatakan, Komisi DPRD Sumut akan mengundang direksi Bank Sumut. BI, dan Dinas Tenaga Kerja dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk mempertanyakan status pegawai alih daya karyawan Bank Sumut.
Namun perwakilan karyawan Bank Sumut meminta DPRD Sumut untuk segera menggelar RDP karena posisi perusahaan alih daya yang menjadi naungan mereka sudah dilelang hingga Jumat (20/6) ke PT lain.
“DPRD sudah memiliki jadwal. Kami upayakan RDP segera Kami akan cari tanggal secepatnya dan mengkoordinasikannya dengan Ketua Komisi E (Brilian Moktar),” kata Jhon. Setelah dari DPRD Sumut, mereka bergerak ke kantor Gubsu dan diterima Zulkifli dari Satpol PP, Ririn dari Dinas Tenagakerja Sumut bagian hubungan industrial dan Rosleli Lubis juga dari Disnaker Sumut yang membidangi pengawasan.
Hakamuddin Halim, ketua serikat pekerja forum komunikasi PT PKS (Purna Karya Sejahtera) menyampaikan tuntutan mengatakan dari pertemuan itu Dinas Tenaga Kerja Provsu juga menjanjikan untuk memproses tuntutan pekerja. Apalagi Disnaker mengakui kalau manajemen Bank Sumut melakukan banyak kesalahan sehingga terjadinya aksi unjukrasa.
Hingga saat ini diketahui jumlah karyawan outsourcing di Bank Sumut mencapai 1.700 orang tersebar hingga ke Nias. Di Medan saja di seluruh kantor cabang jumlah tenaga outsourcing ini mencapai sekitar 800-an orang. (mri/deo)
