MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I selesai digelar Jumat (17/9). Banyak catatan dalam penyelenggaraannya. Mulai dari jawaban pertanyaan tidak jelas, peserta datang terlambat, dan lainnya.
SEJUMLAH persoalan dalam pelaksanaan seleksi PPPK itu menjadi sorotan Perkumpulan Teacherprenuer Indonesia Cerdas (PTIC). Sekjen PTIC Dodi Iswanto berharap kejadian-kejadian dalam seleksi PPPK tahap pertama itu tidak terulang dalam tahap kedua yang digelar 26-30 Oktober mendatang. “Saat pelaksanaan seleksi PPPK tahap 1, terdapat beberapa kendala teknis yang ditemukan,” katanya kepada wartawan, Sabtu (18/9).
Di antaranya banyak peserta yang salah jadwal. Ini disebabkan peserta tidak mengetahui informasi bahwa kartu ujian harus dicetak pada H-1 atau sehari sebelum sesi seleksi hari pertama.
Ketidaktahuan itu membuat banyak peserta yang salah jadwal. “Ada juga yang terlambat datang ke tempat ujian,” jelasnya.
Dodi mengatakan, ada juga peserta yang mengeluh kesulitan melakukan swab antigen gratis. Sebab ada peserta yang berada jauh dari pusat kota tempat ujian. Sehingga mereka kesulitan mengakses tempat untuk mendapatkan swab antigen maupun PCR.
Dia juga mengungkapkan ada peserta ujian yang menyampaikan item soal yang jawabannya kurang jelas. Bahkan, peserta menilai ada soal yang mereka yakini tidak ada kunci jawabannya atau tidak ada jawaban benarnya. “Kendala lainnya yang dihadapi di lapangkan adalah sistem yang tidak stabil,” jelasnya.
Di beberapa tempat ujian, mereka menemukan aplikasi tiba-tiba log-out dan harus dilakukan reset sistem dari awal. Lalu yang paling banyak dikeluhkan peserta adalah tingkat kesukaran soal yang lebih sulit daripada saat mengikuti latihan mandiri. Dia menekankan sejumlah kendala itu jangan sampai terjadi lagi di seleksi PPPK tahap kedua nanti.
Di tengah sejumlah kendala itu, Dodi menyambut baik solusi yang diambil Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril. Seperti diketahui Iwan mengambil langkah cepat menerbitkan aturan tambahan No. 5044/B/GT.01.00/2021. Selain itu mengumumkan di Instagram resmi GTK Kemendikbudristek untuk peserta yang terlambat hadir ke tempat ujian dan tidak hadir karena alasan khusus tertentu dapat melakukan ujian susulan pada 18 September 2021.
“Atau juga bisa mengikuti ujian seleksi tahap 2 tanggal 26-30 Oktober 2021,” jelas Dodi.
Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) pun menemukan beberapa kendala selama proses seleksi. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menuturkan, para guru sebenarnya sudah merasa cemas sejak beberapa hari sebelum tes dimulai. Sebab kurang optimalnya informasi yang diberikan Panselnas secara online. “Banyak masalah di lapangan terjadi seperti jadwal yang mundur terus berganti, tempat lokasi tes tidak muncul, dan kepastian soal afirmasi dari Kemdikbud,” ungkap dia, Kamis (16/9).
Hal itu jelas menguras pikiran dan energi, mengingat mereka tetap dituntut wajib melaksanakan tugas mengajar di kelas. Semua masalah ini terjadi sampai H-1 sebelum mulainya pelaksanaan tes. “Bayangkan, gimana mereka ga stres. P2G melihat ini kayaknya Panselnas tidak siap banget mestinya informasinya itu sudah firm jauh-jauh hari tidak berubah-ubah dan link websitenya siap. Ini laporan dari P2G Kab. Bogor, Karawang, Sidoarjo, Blitar, Aceh Timur, Bima (NTB), dan Ende (NTT),” tutur dia.
Ada juga persoalan guru honorer yang sudah berhenti mengajar alias sudah off sejak 3 tahun lalu, tapi namanya muncul sebagai calon peserta seleksi PPPK.
Sebelumnya, Ketua Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan, Fahrul Lubis mengatakan, dirinya banyak mendapat pengaduan dari guru honorer yang mengikuti seleksi PPPK di Kota Medan, kalau passing grade yang ditetapkan terlalu tinggi. “Ini terbukti, setelah 4 hari ujian bahkan sampai sore ini (kemarin), guru-guru honorer banyak mengadu perihal soal ujian yang sangat susah dan passing grade yang terlalu tinggi,” kata Fahrul kepada Sumut Pos, Kamis (16/9) lalu.
Untuk itu, lanjut Fahrul, para guru honorer di Kota Medan meminta agar pemerintah menurunkan passing grade yang mereka nilai sangat memberatkan para guru honorer. “Nilai passing grade PPPK melebihi ujian CPNS. Mereka baru bisa lulus dengan nilai minimal 500. Sementara beberapa hari ini saya mendapat laporan, yang mengikuti ujian kebanyakan mendapat nilai di bawah 400, bahkan paling tinggi 420. FHI Kota Medan berharap, pemerintah segera merubah aturan passing drade yang terlalu tinggi, kita minta agar segera diturunkan passing gradenya,” pinta Fahrul.
Fahrul juga mengaku pesimis target pemerintah merekrut 1 juta guru PPPK tidak akan tercapai jika passing grade tidak diturunkan. “Ada dua kali kesempatan lagi, tahap 2 dan tahap 3 untuk mengikuti tes bagi yang belum lulus passing grade pada tahap 1. Saya pesimis target 1 juta guru di Indonesia dan 1.200 guru di Medan bisa terpenuhi tahun ini. Karena hasil tes kompetensi teknis jauh di bawah rata-rata. Semoga saja, kegalauan saya ini salah,” tandasnya. (jpc)
