MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik di momen Hari Raya Idul Fitri 1441 hijriah ini. Hal tersebut agar penanganan virus corona atau Covid-19 cepat ditanggulangi bersama. Namun, jika imbauan itu tidak diindahkan, pemudik siap-siap dikarantina atau diisolasi oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
“Sebenarnya semua pihak dan instansi sudah mengimbau agar pada tahun ini tidak melakukan mudik, sebagai wujud sayang dan cintai kasih kita kepada keluarga di kampung. Namun jika tetap membandel, daerah-daerah yang sudah menerapkan karantina bagi pendatang akan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Jadi sebenarnya mereka percuma juga pulang kampung,” kata Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara, Abdul Haris Lubis melalui Kabid Lalu Lintas, Darwin Purba menjawab Sumut Pos, Senin (20/4).
Dishub Sumut bersama instansi terkait dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah Sumut, sudah menyiapkan langkah-langkah strategis guna menghadang pemudik melakukan mobilitas ke kampung halamannya. Terutama pada pintu-pintu masuk di wilayah ini, dengan mendirikan posko untuk melakukan pengecekan suhu tubuh setiap penumpang yang datang.
“Di perbatasan dan pintu masuk akan dilaksanakan posko, cek suhu tubuh, pendataan dan penyemprotan oleh gugus tugas di daerah. Perhatian akan intensif bagi penumpang dari zona merah Covid-19. Kami sangat berharap kiranya masyarakat memahami dan mengikuti imbauan tersebut. Sembari itu harapan kita semua pendemi ini cepat berlalu sehingga orang bebas beraktivitas kembali,” katanya.
Memang, imbuh dia, secara nasional belum ada pelarangan ketat soal mudik dan baru sebatas imbauan saja. Meski demikian, melihat pandemi global ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan pada orang yang terinfeksi, setidaknya sampai masa tanggap darurat 29 Mei mendatang, perlu dilakukan upaya lebih ketat terhadap mobilitas sosial masyarakat. “Pak gubernur juga sudah berulang kali mengimbau agar jangan mudik dulu pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Mari sama-sama kita jaga keluarga kita dan tidak menjadi sumber virus terhadap orang yang belum terjangkit,” pungkasnya.
Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya telah mewanti-wanti penyebaran virus corona tidak mengenal waktu Lebaran. Ia meminta warga Sumut tetap di rumah saat Lebaran. Silaturahmi saat Lebaran, kata dia salah satunya bisa menggunakan media sosial. “Dalam kondisi saat ini, wabah Covid-19 ini adalah bukan berarti kita tidak libur Lebaran. Kalau itu (mudik) kita lakukan, memang ajaran agama kita adalah Tuhan Mahatahu, tapi Covid ini tidak mau tahu,” katanya di RS USU Medan, Jumat (17/4). “Silakan libur Lebaran, tapi stay at home. Di tempat rumahnya masing-masing. Gunakan media sosial, WA (WhatsApp) dan apapun yang Anda bisa (pakai untuk) bersilaturahmi,” imbuhnya.
Edy mengatakan tidak mudik di tengah pandemi corona merupakan bentuk rasa sayang kepada keluarga. Dia mengajak warga bersama-sama memutus rantai penyebaran Covid-19. “Sayangi keluarga kita, sayangi diri kita, sayangi saudara-saudara kita. Untuk tahun ini sama-sama kita bersilaturahmi dari rumah kita masing-masing,” pungkasnya.
Gubsu Ajak Akademisi Hasilkan Ide Konkret
Sementara, Gubsu Edy Rahmayadi mengajak para akademisi memberikan kontribusi berupa ide-ide konkret yang sangat dibutuhkan agar penyebaran Covid-19 dapat segera dihentikan dan dampaknya segera dipulihkan. Hal tersebut disampaikan Edy Rahmayadi saat bertemu dengan para akademisi terkait penanganan Covid-19, di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman 41 Medan, Senin (20/4). “Saya butuh pakar intelektual dalam menangani pandemi ini. Banyak hal yang harus kita ambil langkah mencari solusi apa yang harus kita lakukan,” kata Edy.
Menurutnya, saat ini ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian dan dicari solusinya. Di antaranya masalah kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial. Oleh sebab itu gubernur memerlukan pakar kesehatan, sosial dan ekonomi.
Kata Edy, Pemprov Sumut telah menyiapkan langkah-langkah dalam menangani ketiga hal tersebut. Namun tetap memerlukan pertimbangan dan referensi dari berbagai aspek, termasuk pendapat akademisi.
Edy mencontohkan, untuk menghitung dana jaring pengaman sosial yang berasal dari APBD perlu pendapat akademisi sehingga dana yang digunakan benar dan tepat. “Kita butuh pemikiran yang kongkret. Ada pakar yang berurusan dengan kesehatan, sosial dan ekonomi. Dengan kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan. Kalau teori saja, saya bisa buka buku, tapi kita perlu implementasi,” ujarnya.
Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sumatera Utara (USU) Panusunan Pasaribu memberi usul, gubernur bisa membentuk semacam krisis centre yang berisikan para akademisi. Tim tersebut bisa memberikan saran untuk mengambil keputusan yang sudah dikaji matang. “Mungkin tim ini memberikan pandangan praktis, konkret dan cepat,” kata Panusunan.
