MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengingatkan agar penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak PPKM, segera terealisasi dan tepat sasaran. Edy turut mengajak agar seluruh elemen bersama-sama mengawal program tersebut.
Demikian disampaikan Gubsu Edy saat menerima audiensi Kepala Perum Bulog Divre Sumut Arif Mandu, Kepala PT Pos Regional Sumut-Aceh, Dino Ariyadi, dan pihak BPKP Sumut di Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (21/7).
Pertemuan ini menindaklanjuti instruksi presiden terkait penyaluran bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Menteri Sosial dan kepala Bulog. Tujuannya agar penyaluran bantuan beras tersebut sukses dan tepat sasaran sekaligus dapat mengantisipasi gejolak di tengah masyarakat karena dampak dari PPKM di masa pandemi Covid-19 ini.
Kegiatan ini juga diinisiasi pemerintah pusat dan yang bertanggungjawab atas ketersediaan berasnya yakni Perum Bulog. Sedangkan untuk penyalurannya, di bawah kewenangan PT Pos sebagai transpoter. Sedangkan untuk data penerima bantuan beras menggunakan data yang dimiliki Kementerian Sosial. “Di Sumut ada 952.000-an KPM, 10 kg beras,” kata Arif menjawab wartawan usai pertemuan dengan Gubsu.
Diakuinya, dalam hal ini Bulog bertugas menyiapkan beras bantuan. Sementara penyalurannya dibantu oleh PT Pos Indonesia. “Datanya bersumber dari Kementerian Sosial. Arahan dan masukan pak gubernur supaya kita betul berjalan dan dikawal supaya lancar dan aman di lapangan,” katanya.
Adapun Dino Ariadi mengatakan, penyaluran ini ditargetkan selesai dalam waktu paling lama 30 hari. Penyalurannya akan dilakukan mulai Kamis (22/7) dan rencananya akan di-launching oleh Gubsu Edy dengan melepas satu mobil penyalur bantuan. “Dalam beberapa hari ini kami akan menyusun jadwal (penyaluran). Kami dikasih waktu 30 hari tapi kami harapkan sebelum 30 hari bisa selesai,” kata Dino.
PT Pos tidak memiliki kendala berarti meski di saat bersamaan, pihaknya juga tengah menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) ke masyarakat. Meski begitu, PT Pos akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini Dinas Sosial untuk penyaluran ini. “Sebenarnya secara teknis tidak terlalu bermasalah. Tinggal teknisnya saja nanti kami coba tata ulang. Sehingga tujuan dari bantuan ini untuk tidak menimbulkan gejolak makanya kami akan selalu berkoordinasi dengan kepala Bulog. Untuk melakukan percepatan sehingga bantuan ini nantinya bisa menjadi salah satu solusi mengantisipasi terjadinya gejolak,” pungkasnya.
Diketahui, pemerintah mulai menyalurkan beras Perum Bulog kepada warga miskin saat masa PPKM Darurat yang masih berlaku. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, syarat penerima beras Bulog ini adalah warga miskin dan terdaftar dalam program Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Kita juga memberikan bantuan beras Bulog kepada 28,8 juta keluarga, itu keluarga (yang terdaftar dalam program) Kartu sembako dan penerima bansos tunai (kepada) 10 juta keluarga,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers PPKM Darurat, Senin, (19/7).
Dia bilang, Kemenkeu sudah mengalokasikan anggaran Rp3,58 triliun untuk pengadaan beras tersebut. “Ini sekitar hampir 250.000 ton yang dikeluarkan dari gudang Bulog dan dibagikan kepada seluruh keluarga BST dan Kartu Sembako,” beber Sri Mulyani.
Adapun penyaluran beras mulai dilakukan pada Minggu (19/7), ditandai dengan pemberangkatan perdana truk pengangkut Bantuan Beras PPKM tersebut dari Komplek Pergudangan Bulog Kelapa Gading Jakarta Utara.
Dirut Bulog Budi Waseso mengatakan, penyaluran bantuan serupa dilakukan serentak di seluruh gudang-gudang Bulog di Indonesia. “Masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) nanti akan mendapat tambahan bantuan beras sebanyak 10 kg,” kata Budi Waseso dalam keterangannya.
Pria yang akrab disapa Buwas ini mengungkap, Perum Bulog menyiapkan beras sebanyak 200.000 ton untuk tambahan Bantuan Beras PPKM, sesuai hasil Rapat Internal bersama Presiden dan sejumlah Menteri terkait pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Mantan Kepala BNN itu menyampaikan, selain tambahan beras 10 kilogram/KPM, pemerintah juga menyalurkan BST, diskon tarif listrik, Kartu Sembako, PKH, dan bantuan usaha mikro Rp1,2 juta. “Dengan adanya tambahan Bantuan Beras PPKM 2021 ini, tidak hanya masyarakat penerima saja yang merasakan manfaatnya, namun juga para petani yang juga merupakan kelompok masyarakat terdampak Covid-19, karena beras Bulog berasal dari beras petani yang dibeli,” pungkas Buwas.
Bantuan Pemko Sudah Tersalurkan
Sementara, Pemko Medan melalui Dinas Sosial (Dinsos) masih terus membagikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak PPKM Darurat. “Ini hari ketiga pembagian paket dan masih kita bagikan terus, dari 51 ribu paket, sampai saat ini sudah tersalurkan sekitar 4 ribu paket lebih,” kata Kadis Sosial Medan, Endar Sutan Lubis kepada Sumut Pos, Rabu (21/7).
Dikatakan Endar, pihaknya akan terus mempercepat proses pembagian paket bansos PPKM Darurat kepada masyarakat Kota Medan yang telah di data sebelumnya melalui Kecamatan dan Kelurahan hingga lingkungan. “Targetnya kan 10 hari semua sudah harus tersalurkan. Kemarin kan karena Hari Raya Idul Adha, jadi proses penyaluran bansos tidak berjalan kemarin, hari ini baru jalan lagi. Masih ada waktu 7 hari kedepan, kita kejar supaya tersalurkan dalam 7 hari ini,” ujarnya.
Endar mengatakan, hingga saat ini tidak ada kendala dalam pembagian bansos, termasuk masalah prokes dengan menghindari terjadinya kerumunan saat pembagian paket bantuan pangan berupa Beras 20kg, Minyak Goreng 1 liter dan Gula Pasir 2 kg per paketnya tersebut. “Itu teknisnya di Kelurahan dan Lingkungan. Ada yang mengantar ke rumah masing-masing, dan ada juga masyarakat yang mengambil ke rumah kepling dengan diatur jam pengambilannya. Intinya tidak ada kerumunan dalam pembagiannya, kita harapkan terus berjalan lancar sampai semua bantuan selesai disalurkan,” katanya.
Endar juga menjelaskan, pihaknya tidak menutup pihak kelurahan dan kecamatan untuk mengusulkan para warganya yang berhak, namun belum terdata sebagai penerima bantuan bansos PPKM Darurat tersebut. “Masih kita buka kesempatan untuk kelurahan ataupun kecamatan untuk mengusulkan warganya yang berhak tapi belum mendapatkan bantuan ini, kita beri waktu sampai Jumat ini (besok). Nanti akan diverifikasi, dan bila berhak maka akan kita berikan bantuan yang sama,” jelasnya.
Selain menyalurkan bansos dari Pemko Medan berupa paket bahan pangan, lanjut Endar, saat ini Pemko Medan juga sedang menyalurkan bansos dari pemerintah pusat atau kementerian sosial kepada masyarakat Kota Medan yang merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berupa 10 kg beras. “Kita juga fokus dalam mengawasi penyaluran bansos kepada masyarakat penerima PKH berupa 10kg beras dari Kemensos. Itu yang menyalurkan Bulog melalui PT Pos,” lanjutnya.
Diterangkan Endar, penyaluran beras untuk warga penerima PKH tersebut tidak dengan cara mengambilnya ke kantor Pos. “Jadi tidak ada warga yang datang ke kantor pos untuk mengambil beras nya, tapi diantar oleh petugas Pos ke rumah masing-masing penerima beras. Jadi dengan begitu tidak ada kerumunan dan prokes tetap bisa dijaga,” terangnya.
Terakhir, Endar menyebutkan jika bansos untuk warga penerima PKH ini juga harus difokuskan pembagiannya, sebab masyarakat penerima PKH bukan lah masyarakat yang berhak menerima bansos PPKM Darurat dari Pemko Medan berupa 20 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 2 kg gula pasir tersebut.
“Yang menerima Bansos PPKM Darurat dari Pemko Medan ini bukan lah masyarakat penerima PKH, jadi keduanya harus difokuskan, supaya semua masyarakat Kota Medan yang berhak menerima bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun dari Pemko Medan bisa mendapatkan bantuan yang merupakan hak nya masing-masing dengan tepat waktu dan tepat sasaran,” pungkasnya. (prn/map)
