Sekda Provsu, Hasban Ritonga
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menunggu disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) oleh legislatif, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempersiapkan panitia seleksi (pansel) lelang jabatan untuk mengisi jabatan eselon II dan III yang kini banyak yang berstatus pelaksana tugas (Plt). Diprediksi seleksi terbuka itu akan digelar awal Desember mendatang.
“Perda SOTK kita harapkan bisa selesai pada bulan November ini, sehingga Desember nanti kita sudah bisa umumkan untuk lelang jabatan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Hasban Ritonga, Senin (21/11).
Dijelaskan Hasban, pihaknya masih belum bisa membuka proses lelang jabatan karena saat ini, struktur organisasi di jajaran pemprov Sumut sedang digodok bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut. Karenanya, lelang baru akan dilakukan setelah Perda SOTK sudah sah menjadi produk hukum.
“Ranperda SOTK tinggal sedikit lagi pembahasannya dengan dewan, makanya tanggung kalau kita buka lelang jabatan, sementara nanti masih ada perubahan struktur. Makanya, kalau sudah ditetapkan strukturnya, langsung kita bisa membuka lelang jabatan,” kata Hasban.
Sedangkan untuk proses lelang jabatan tersebut, meskipun belum dimulai, namun kata Hasban, Pepmprov Sumut sudah menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari tim pansel, sekretariat serta tenaga administrasi. Hal ini agar seleksi terbuka itu bisa langsung digelar begitu Perda struktur jabatan di Pemprov Sumut disahkan DPRD Sumut.
“Kalau persiapan kita sudah tinggal jalan saja. Artinya, begitu perda SOTK itu disahkan dalam waktu dekat kita bisa langsung membuka lelang jabatan. Sebab, saat ini sekretariat untuk pansel lelang jabatan ini sudah ada. Bahkan tenaga administrasinya juga sudah ada,” kata Hasban.
Sementara untuk jumlah kursi yang akan dibuka pada lelang jabatan nantinya, Hasban mengatakan itu diperuntukkan bagi semua kursi eselon II dan eselon III di Pemprov Sumut yang kini diisi oleh pelaksana tugas. Selain itu juga ada lelang untuk jabatan baru seperti kepala di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
“Makanya nanti jabatan yang kita buka itu sesuai dengan SOTK termasuk membuka kursi untuk instansi yang baru nantinya,” jelas Hasban.
Menanggapi hal ini, Pengamat Pemerintahan dari UMSU, Rio Affandi Siregar berharap Pemprov Sumut bisa menyelesaikan proses lelang jabatan sebelum Januari 2017. Hal ini agar tahun depan, sejumlah pimpinan SKPD khususnya, sudah berstatus defenitif. Sehingga program yang sudah disusun bisa dijalankan lebih efektif.
“Kita minta komitmen Gubernur yang sebelumnya juga sudah meminta lelang jabatan ini segera dibuka. Jadi begitu Perda SOTK disahkan, jangan ditunda lagi. Sebab untuk pemerintahan yang efektif, diperlukan pejabat yang defenitif, sehingga bisa mengambil langkah strategis,” katanya. (bal)
