Kepala Biro Keuangan Pemprovsu Ahmad Fuad Lubis enggan memberi jawaban terkait persoalan ini. Dia justru ‘melempar bola’ kepada bawahannya, Ilyas Hasibuan, selaku Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan. “Saya lagi di Binjai. Besok (hari ini, Red) silahkan tanya saja ke Ilyas Hasibuan,” ujar Fuad yang dikonfirmasi, Minggu (22/2). Begitu juga dengan Ilyas Hasibuan, yang tidak bisa dikonfirmasi. Nomor ponsel yang biasa ia pakai terdengar tidak aktif.
Dari data yang diperoleh, PAD Sumut memang tidak pernah mencapai target sejak 2013. Pada APBD 2013 ditargetkan Rp4,8 triliun dan kemudian dalam APBD Perubahan 2013 dipatok menjadi Rp5,5 triliun. Pada kenyataannya yang terealisasi hanya Rp4,09 triliun atau 74 persen dari target.
Kemudian dalam APBD 2014 PAD ditargetkan menurun dari tahun sebelumnya yakni Rp4,9 triliun, dan APBD Perubahan 2014 dipatok Rp5,1 triliun. Tapi pada realisasinya, hanya tercapai Rp4,3 triliun atau 84,85 persen dari target. Kemudian dalam APBD 2015 target yang dipasang Rp5,2 triliun. Kondisi ini tentu membuat tertundanya pembayaran utang seperti dana bagi hasil (DBH) pajak dan bantuan keuangan pemerintah (BKP), serta kewajiban Pemprovsu lainnya kepada kabupaten/kota.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Yulizar Parlugutan Lubis mengatakan, jika memang ada uang di kas pemprov, ditambah sudah ada kepastian dari Kemendagri terkait pembayaran hutang kepada pihak ketiga, kiranya segera dibayarkan segala kewajiban Pemprovsu tersebut.
“Menurut saya ini penting. Agar jangan ada tudingan bahwa kas pemprov benar kosong. Padahal sebenarnya uangnya itu ada. Sekda sudah tegaskan kemarin, Ketua DPRD juga sudah bilang begitu. Artinya jika ada kepastian dari Kemendagri, segera bayar utang DBH, BKP atau kewajiban lainnya,” pungkasnya. (prn/rbb)
