Ditemui sebelumnya, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Sarmadan Hasibuan, mengakui dirinya menjalani tes sebelum istirahat makan siang pada Jumat (20/3) kemarin. “Sesuai perintah pimpinan, kami diminta untuk mengikuti tes wawancara dan psikotes. Alhamdulillah, lancar,” katanya.
Sarmadan mengatakan, dalam uji wawancara dirinya mendapatkan pertanyaan yang mengarah pada minat, bakat dan kemampuan. Mantan Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan ini mengakui, bahwa hal itu merupakan terobosan dari Gubsu. “Saya pikir ini terobosan juga. Mudah-mudahan hasilnya baik,” kata dia.
Gubsu Gatot Pujo Nugroho sebelumnya mengatakan, ia memang akan melakukan talent mapping (memetakan bakat/minat) para PNS dan pimpinan SKPD di jajaran Pemprovsu. Hal itu bertujuan untuk mengetahui posisi apa yang kira-kira pas dan sesuai dengan yang bersangkutan. “Supaya diketahui, si A bagusnya di mana, si B di jabatan apa,” kata Gatot belum lama ini.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, hasil talent mapping tersebut harus bermuara pada penempatan pejabat kompeten sekaligus komitmen terhadap pelayanan publik. “Saya pikir Gubsu harus mampu melakukan itu. Jika tidak, maka kegiatan tersebut akan sia-sia,” katanya kepada Sumut Pos, Minggu (22/3).
Apalagi sebut Abyadi, dari 50 SKPD di jajaran Pemprovsu, pada 2014 lalu hanya 7 SKPD yang meraih zona hijau. Itu artinya, menurut dia, belum semua pimpinan SKPD yang memiliki komitmen yang baik terhadap pelayanan publik. “Melalui talent mapping itu, harus ada rencana dan mekanisme ke arah sana (pelayanan publik). Kami berharap Gubsu memprioritaskan hal tersebut. Khususnya SKPD yang mendapat zona merah,” tegas Abyadi.
Sebab jika tidak, lanjut dia, pejabat yang tidak bermental melayani masyarakat dengan baik, akan semakin tertinggal. Apalagi pada tahun ini memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Menurut Abyadi, kondisi seperti itu jelas sangat berbahaya bagi birokrasi di Pemprovsu, sebab akan banyak orang asing yang berurusan dengan pemerintah setempat.
“Kita (Ombudsman, Red) telah menyurati pemprov, pemkab dan pemko se-Sumut untuk melakukan perbaikan publik tahun ini. Begitupun gubsu yang juga telah kita surati. Harapan kita kegiatan ini tepat sasaran jangan hanya sekadar seremonial saja,” pungkasnya. (prn/rbb)
