HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Di saat kasus Covid 19 melonjak tinggi, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor dan Wakil Bupati Oloan Paniaran Nababan menggenjot pembelian kendaraan dinas baru.
Tahun 2021 ini, pemerintah daerah (Pemda) mengeluarkan biaya senilai Rp2,6 miliar yang diambil dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dalam pembelian kendaraan tersebut.
Terdiri dari, kendaraan dinas bupati senilai Rp1.925.000.000,00, sedangkan wakil bupati senilai Rp750.000.000,00. Sementara, realisasi pajak di daerah itu tahun 2020 lalu hanya mencapai Rp9.011.203.725,00.
“ Ya ditahun ini ada pembelian mobdis untuk Bupati dan Wakil,” aku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Humbang Hasundutan Reinward Marpaung kepada wartawan.
Disebutkannya, pembelian kendaraan dinas kedua kepala daerah itu masing-masing menghabiskan anggaran Rp1,9 miliar dan Rp750 juta. Namun,secara detail Reinward enggan menjelaskan sekaitan tipe jenis mobil yang akan dibeli.
“ Secara aturan, mobil jabatan KDh maksimal 3.200 CC. Sementara yang ditenderkan melalui LPSE Kabupaten Humbahas adalah 2.800 CC. Kemungkinan besar mobil tersebut adalah Toyota Land Cruiser Prado. Tapi mengetahui lebih jelasnya adalah Kabag Umum Setdakab Humbahs KPA sekaligus PPK, Irma Ardianty Simanungkalit,” ujar Reinward.
Kepala Dinas Kominfo Humbang Hasundutan Hotman Hutasoit, ketika dikonfirmasi soal itu memilih bungkam. “ Enggak bisa kujawab itu, karena bukan kemampuanku menjawab itu. Ke orang-orang kompetenlah UKPBJ,” tandas Hotman ketika disinggung soal apakah sudah tepat pemerintah membelikan mobil dinas kedua kepala daerahnya di masa Covid 19 melonjak.
Lagi-lagi, Hotman juga memilih bungkam ketika disinggung soal pengusulan pembelian tersebut.
“Ya, egak bisa. Bersalahaan nanti aku, karena egak ngerti aku. Aku pun belum lihat di DPA nya. Ya bapak, bapak, makanya tak bisa kujawab,” ujar Hotman.
Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Humbang Hasundutan Batara Siregar mengaku, realisasi pajak di daerah itu tahun 2020 lalu hanya mencapai Rp9.011.203.725,00 atau 99,94 persen dari total yang dianggarkan Rp 9.017.031.070,00.
Terdiri dari, pajak hotel sebanyak Rp38.165.000,00 dari target Rp96.440.000,00, pajak restoran Rp1.431.768.130,00 dari target Rp1.400.000.000,00.
Kemudian, pajak hiburan Rp1 juta dari target Rp2.112.000,00, pajak reklame Rp179.349.620,00 dari target Rp149.050.000,00, pajak penerangan jalan Rp3.437.945.979,00 dari target Rp3.190.000.000,00.
Selanjutnya, pajak pengambilan bahan galian golongan C terealisasi Rp1.541.392.129,00 dari target Rp 2.229.429.070,00, pajak bumi dan bangunan (PBB) terealisasi Rp1.760.569.067,00 dari target Rp1.350.000.000,00, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) realisasi Rp621.013.800,00 dari target Rp600.000.000,00.
Sementara itu, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor belum memberi komentar tentang ini.
Sekaitan anggaran itu, menuai tanggapan miring dari masyarakat yang dinilai Bupati dan Wabup terkesan menghamburkan uang rakyat.
Seperti tanggapan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat untuk Transparansi Anggaran (FUTRA) Oktavianus Rumahorbo mengatakan, anggaran sebesar itu harusnya diupayakan untuk kepentingan masyarakat kecil dimasa pandemik ini.
Seperti halnya, melakukan bantuan sembako bagi yang terdampak Covid 19, pembangunan infranstruktur di daerah terpencil.
Sementara soal kewajaran, bupati dan wakil harusnya melihat dalam pembelian kendaraan dinas seimbang dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pertahunnya.
Hal seperti itulah, yang sering terjadi di lingkungan pemerintahaan daerah, penggunaan anggaran tidak dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan, ujarnya.
Semestinya, menurutnya lagi, Pemda Humbang Hasundutan melakukan penghematan anggaran atau penggunaan anggaran yang lebih tepat. “ Tapi kalau seperti ini kita melihat Pemda Humbahas lebih identik dengan deal politik,” ucap Oktavianus melalui via telepon.
Demikian juga diakui oleh, salah satu tokoh pemuda Lambok Situmeang. Pria ini mengaku, pemerintahnya harusnya melakukan penghematan anggaran. Dan bukan melakukan pembelian kendaraan yang dirasakannya tidak penting.
Pasalnya, secara hematnya dia menilai anggaran kendaraan dinas di tahun 2021 ini yang ditampung di APBD itu, harusnya mementingkan kepada rakyat kecil. Karena, dia melihat kendaraan dinas lama masih layak dipakai.
Perlu diketahui, diawal kepemimpinan Dosmar sebagai Bupati Humbang Hasunduran periode 2015-2020, membeli mobil dinas Fortuner sebagai mobil dinas lapangan. Sedangkan, Wakilnya tipe jenis Pajero Sport.
Kemudian, jelang akhir masa jabatan Dosmar kembali mengajukan pembelian mobil jabatan bupati, mobil jabatan sekertaris daerah, mobil tamu Setdakab Humbahas dan mobil Patwal dengan menghabiskan anggaran senilai Rp2,2 miliar. Meski sempat mendapat penolakan dari Banggar DPRD, namun pengadaan mobil tersebut tetap direalisasikan melalui APBD TA 2019. (des/azw)
