JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sekitar 100 massa dari LBH Kesehatan Walindo akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini (23/9). Massa yang dipimpin Direktur Eksekutif Awalindo R.Aulia Taswin, SH itu akan mendesak KPK segera menetapkan tersangka dan menangkap mantan Bupati Dairi periode 2004-2009, MP Tumanggor.
Taswin menjelaskan, ada dugaan pengadaan tanah secara fiktif yang dilakukan MP Tumanggor pada 2006.
“Diawali seknario, pura-pura bahwa Dairi membutuhkan resort, kawasan wisata sehingga dianggap perlu dilakukan pengadaan tanah. Tapi tidak pernah ada tender, langsung dibentuk tim pengadaan tanah yang diketuai langsung oleh MP Tumanggor sebagai bupati,” terang Aswin, Selasa (22/9).
Nah, tanah yang disebut-sebut akan dijadikan kawasan resort Ruma Tanggal di Desa Silalahi III itu adalah milik adat, alias tanah ulayat. Taswin mengatakan, belum lama ini salah seorang tokoh adat menggugat marga Situngkir terkait status tanah dimaksud dan menang.
“Menangnya gugatan tokoh adat itu membuktikan bahwa tanah itu tidak pernah dibeli oleh pemkab. Jadi status tanah itu hingga saat ini masih tanah adat, bukan tanah milik Pemkab Dairi. Tokoh adatnya sendiri sudah bilang tidak pernah menjual tanah itu ke Pemkab. Sementara, anggaran untuk pengadaan tanah itu sudah dikeluarkan oleh Pemkab Dairi, sekitar Rp 1 miliar lebih. Jadi ada dugaan pengadaan tanah secara fiktif,” kata Taswin.
“Karena itu, kami mendesak KPK untuk segera mengusut kasus pengadaan tanah fiktif ini. MP Tumanggor harus segera ditetapkan sebagai tersangka da segera ditangkap,” cetus Taswin.
Atas rencananya menggelar aksi di gedung lembaga antirasuah hari ini, LBH Kesehatan Awalindo sudah menyampaikan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya, kemarin (22/9). Jumat (25/9)mendatang, rencananya aksi dengan tuntutan serupa akan digelar di gedung Kejaksaan Agung.
“Setelah itu akan kita gelar juga aksi ke kejaksaan tinggi Sumut,” pungkas Taswin. (sam/jpnn)
