JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Sumut, Irham Buana Nasution, menolak berkomentar terkait dugaan adanya aliran dana dari rekening sang istri ke rekening tersangka kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.
Calon anggota legislatif (caleg) Partai Golkar ini terus berkelit saat hal tersebut ditanyakan pada dirinya, usai diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap Akil, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
“Belum tahu, nggak ada pertanyaan (penyidik KPK) kepada hal itu,” ujarnya menjawab pertanyaan apakah benar istrinya pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening Akil.
Saat pertanyaan yang sama kembali dilontarka Irham lagi-lagi hanya menyatakan belum bisa menduga ke masalah tersebut. “Aku nggak bisa jelaskan, karena itu sudah soal materi,” ujar Irham sambil terus berlalu berusaha menyetop taksi tepat di depan gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.
Irham diketahui mulai diperiksa penyidik KPK pada Jumat (22/11) pukul 09.30 WIB. Meskipun proses pemeriksaan memakan waktu hingga sembilan jam lebih, namun begitu usai diperiksa sekitar pukul 18.30 WIB, Irham tak mau menjawab sedikit pun hal-hal terkait pemeriksaan yang ada.
Bahkan terkait berapa banyak materi pertanyaan yang diajukan penyidik, pria yang hadir dengan mengenakan batik lengan panjang ini, tidak mau menanggapinya.
“Tak ada persoalan apa-apa, tak ada masalah apa-apa. Nggak usahlah ke situ,” katanya. Namun saat ditanya apakah penyidik menanyakan terkait transfer dana dari rekening sang istri, dengan tegas ia mengatakan tidak ada.
Demikian juga terkait kedekatan hubungan dengan Akil Mochtar, Irham membantah jika disebut sering jalan bersama Akil. Hubungan yang terjalin di antara mereka, kata Irham, hanya lebih kepada ikatan emosional.
“Dia (dosen) penguji saya waktu mengambil S2 di USU (Universitas Sumatera Utara). Jadi wajarlah kalau sering ketemu dan sebagainya,” kata Irham.
Selain itu, untuk meyakinkan dirinya tidak terkait berbagai isu aliran penyuapan kepada Akil atas kasus sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berperkara di MK, Irham juga menegaskan, hal tersebut dapat dengan mudah diketahui. Tinggal kemauan berbagai pihak saja untuk mengeceknya.
‘’Nggak ada (aliran dana dari saya ke Akil). Kan bisa dicek. Kan jelas, kalau pun ada. Belum tahu (apakah akan dipanggil KPK lagi),’’ katanya sembari menaiki sebuah taksi.
Diberitakan sebelumnya, seorang pengacara yang biasa beracara di MK, menceritakan dirinya pernah dibisiki seseorang yang mengingatkan agar jangan berharap banyak kliennya bisa menang jika Irham Buana sudah turun tangan.
Terbongkarnya kedekatan hubungan Akil dan Irham diawali dari temuan sejumlah tranksasi mencurigakan yang melibatkan keduanya.
Kepala Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan (PPATK), M. Yusuf menyatakan, ada lebih dari Rp10 miliar transaksi mencurigakan yang terjadi pada rekening milik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non-aktif, Akil Mochtar.
Yusuf mengaku, data transaksi mencurigakan itu didapatkan PPATK selama tiga tahun sejak 2010 hingga 2013. Sebagian data transaksi mencurigakan pada rekening Akil Mochtar itu sudah diserahkan pada KPK. Namun sebagian lagi masih dalam proses pendalaman.
“Ada yang sudah kita serahkan (ke KPK), ada yang kita proses. Saya tidak bisa bicara detailnya tapi miliaran. Di atas Rp 10 miliar. Yang kita punya sejak 2010-2013,” kata Yusuf, beberapa waktu lalu.
Yusuf menambahkan, selain menelusuri rekening Akil Mochtar, pihaknya juga menelusuri rekening seluruh anggota keluarga Akil Mochtar. “Semuanya, rekening yang bersangkutan, rekening keluarganya dan pihak penyetor,” tukasnya.
Dalam pantauan di kediaman Irham di Jalan Sutan Sinumba, Helvetia, Medan, Jumat (22/11) petang, wartawan dan personel Polsek Medan Helvetia terlihat memadati sekitar rumah tersebut.
Seorang lelaki yang berjaga di sekitar rumah Irham mengatakan tak tahu-menahu tentang berita tersebut. Dia mengaku tak ada kasus seperti yang ditanyakan wartawan. “Tak ada apa-apa. Di sini aman saja,” katanya.
Bersama tiga rekannya yang juga berjaga dibalik gerbang di depan garasi mobil rumah Irham yang salah satunya adalah supir Irham bernama Udin. Lelaki ini mengaku sebagai saudara dari Irham. Saat ditanya keberadaan Irham, dia mengatakan, tak ada di rumah. “Bapak tak ada di rumah, sedang keluar. Tak tahu kemana perginya,” ujar salah seorang lelaki sembari memegang pintu gerbang yang sedikit terbuka.
Lelaki yang tak mau menyebutkan nama itu juga mengaku pada pukul 16.00 WIB petang kemarin ada sejumlah orang mendatangi rumah Irham.
‘’Tadi juga ada yang datang ke sini. Ada dari media dan dari Polsek Medan Helvetia. Mereka bertanya kasus yang sama. Saya bilang semua baik-baik saja,’’ akunya. Disebutkan dia, ada delapan orang yang mendatangi rumah Irham, dua wartawan, dua personel polisi berseragam propam, serta empat lainnya diduga polisi berpakaian preman.
Saat ditanyakan keberadaan Irham dan istrinya, lelaki yang mengenakan baju warna hijau ini mengatakan keduanya sedang keluar. ‘’Ibu tak ada di rumah. Bapak juga tadi pagi tak di rumah,” jawabnya sembari berlalu meninggalkan wartawan.
Dari pantauan di lokasi, tak ada aktifitas apa pun di sekitar rumah Irham. Ada mobil berplat BK 69 IB yang terparkir di depan garasi. Petugas keamanan yang berjaga di pos depan kompleks perumahan mengaku tak melihat mobil yang biasa dikendarai Irham melintas keluar kompleks.
Dikontak koran ini, kemarin, mantan rekan Irham di KPUD Sumut, Rajin Sitepu menduga kuat pemeriksaan Irham di KPK terkait hubungannya dengan Akil Mochtar.
“Ya, mungkin saja ada kaitan Irham Buana dengan Akil Mochtar. Ini kan soal Pilkada yang ditangani MK. Saat itu Akil Mochtar sebagai ketua MK. Jadi hubungan kelembagaan MK dengan KPUD Sumut dalam sengketa Pilkada kabupaten/kota di Sumut,” katanya.
Hanya saja, Rajin menyatakan, sejauh ini hubungan antara KPUD Sumut dengan MK adalah hubungan kelembagaan. “Kaitannya secara kelembagaan. Di luar itu kan bisa saja komisioner yang lain punya hubungan pribadi dengan Akil Mochtar. Kalau KPK memeriksa Irham dalam kapasitas pimpinan lembaga ya, otomatis komisioner lain juga ikut. Tapi dalam kaitan hubungan pribadi tentulah tak dilibatkan,” tukas Rajin sembari berharap komisioner lain tak ikut dipanggil KPK.
Mantan Ketua KPUD Sumut Surya Perdana yang menggantikan Irham dalam proses pengganti antar-waktu (PAW) mengatakan, indikasi adanya hubungan dekat Irham dan Akil Mochtar dianggap wajar saja.
‘’Setahu saya hubungan para komisioner dengan Akil Mochtar sebatas kelembagaan. Kalau ketemu ya, ‘say hello’ saja. Kalau ada diantara komisioner yang punya hubungan di luar kelembagaan ya, saya nggak tahu,” pungkasnya.
Dihubungi Jumat (22/11) malam, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, M Yasir Ridho, menyampaikan dirinya masih optimis melihat kinerja KPUD Sumut meskipun Irham dikaitkan dengan kasus Akil Mochtar. Apa yang menimpa Irham Buana merupakan tindakannya sebagai pribadi, bukan sebagai lembaga.
“Irham kan bukan KPUD Sumut, dan KPUD Sumut bukan Irham Buana. Dua hal ini harus dipisahkan,” ujarnya.
Sebagai pengurus partai, Ridho menambahkan, dirinya mengharapkan Pemilu 2014 tak akan bernasib sama dengan Pilkada-Pilkada yang berujung sengketa. Dia menginginkan Pemilu 2014 terlaksana secara jujur, adil, dan bersih. Ridho meminta pemanggilan Irham oleh KPK yang sebatas saksi harus dilihat dalam kacamata positif.
“Irham dipanggil belum tahu saya sebagai apa statusnya. Tapi selagi belum ada putusan hukum apa pun, publik tak bisa menilai apa pun” tegasnya.
Disinggung soal Irham Buana yang saat ini caleg dari Partai Golkar, Ridho menyebutkan apa yang menimpa Irham dalam kapasitas sebagai komisioner KPUD Sumut, sebelum dirinya tercatat sebagai kader Partai Golkar.
“Dia kan dipanggil KPK bukan sebagai kader Golkar tapi komisioner KPUD Sumut periode 2008-2013,” katanya sembari menyatakan pasrah atas penilaian publik kepada rekan separtainya tersebut.
Terpisah, pengamat politik dari FISIP USU, Ridwan Rangkuti, mengatakan, pemeriksaan Irham di KPK kian mengesankan dugaan korupsi politik sudah menyusup hingga ke lembaga sekelas KPU. Dengan pemeriksaan Irham, Ridwan menyatakan hasil sengketa Pemilu dan Pilkada di seluruh daerah terindikasi dimenangkan dengan cara-cara transaksional.
Dia mencermati proses seleksi komisioner KPU dan KPUD gagal menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan tahan godaan.
“Saat Pilkada dan Pemilu diserahkan ke publik ternyata publik itu sendiri yang tak siap. Saat Pilkada langsung dilaksanakan, banyak pasangan calon yang tak siap kalah, tapi justru jauh lebih banyak yang meraih kemenangan dengan segala cara,” katanya.
Dalam catatan Sumut Pos, rumor kedekatan Irham dengan Akil sudah menjadi berita utama di koran ini sejak pertengahan Oktober lalu. Dalam berbagai konfirmasi, Irham menyatakan dirinya tak kenal Akil selain kenal secara kelembagaan. (gir/sam/mag-2/mag-5)
